Profil Bestari Barus, Ketua DPP PSI yang temui Jokowi di Solo, tegaskan sikap soal Prabowo-Gibran

Ringkasan Berita:

• Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus menemui Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Senin (31/8/2026), membahas situasi politik terkini.
• Bestari menegaskan pernyataan Budi Arie soal kemungkinan percepatan pemilu tidak mewakili sikap Jokowi.
• PSI tetap berkomitmen mengawal Prabowo-Gibran hingga dua periode. Bestari juga menyayangkan pernyataan Budi Arie menyeret nama Jokowi.

 

Laporan Wartawan Solo.com, Ahmad Syarifudin

SOLO.COM, SOLO – Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).

Pertemuan tersebut salah satunya membahas situasi politik terkini, termasuk pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya pergantian presiden lebih cepat dari jadwal yang seharusnya.

Bestari menegaskan, pernyataan Budi Arie tersebut tidak mewakili sikap maupun arahan Jokowi.

“Tipis-tipis mengenai pertama tentang yang saya tanyakan sikap kita menghadapi gonjang-ganjing pada apa yang sedang tren saat ini. Dalam satu pertemuan ada kata-kata yang tersampaikan secara tidak tepat. Apa sikap kita menghadapi itu. Perlu kita ketahui yang disampaikan Budi Arie sama sekali tidak ada representatif dari Pak Jokowi,” ungkap Bestari, Senin (31/8/2026).

Pernyataan Budi Arie sebelumnya menjadi perhatian setelah video rekaman dirinya yang berada di samping Jokowi beredar luas dan menyinggung kemungkinan percepatan pemilu 2029.

Bestari pun meminta masyarakat tidak memperbesar persoalan tersebut.

“Kita berharap ke depan masyarakat tidak perlu lagi menggoreng itu. Para pihak lebih bisa menahan diri agar tidak bergulir menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat,” jelasnya yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam.

Tegaskan PSI Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode

Dalam kesempatan tersebut, Bestari juga menegaskan sikap PSI yang tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.

Menurut Bestari, sikap tersebut juga sesuai dengan arahan yang diterima pihaknya.

“Itu tidak mewakili sama sekali apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi ke depan. Bahwa sampai saat ini kami dari PSI instruksinya masih jelas kawal Prabowo Gibran bahkan sampai dua periode,” terangnya.

Bestari menilai pernyataan mengenai percepatan pemilu yang kemudian dikaitkan dengan Jokowi berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Bilamana ada hal yang seperti itu ada yang berseberangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi ke kami bisa saja kesalahan omong atau ngomong tidak pada tempatnya. Sehingga itu menimbulkan kebingungan masyarakat dimana Pak Jokowi memerintahkan kita untuk kawal Prabowo Gibran dua periode tapi ada yang nyeletuk dengan sengaja kemudian menyebarluaskan potongan itu kepada publik yang berbeda dengan yang diinginkan arahan Pak Jokowi kepada kami,” jelasnya.

Sayangkan Pernyataan Budi Arie Seret Nama Jokowi

Bestari juga menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan dalam situasi yang memperlihatkan Jokowi.

Menurut dia, jika memang ada pandangan pribadi terkait masa depan politik, seharusnya pernyataan tersebut disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara mandiri.

“Jauh lebih gentlemen disampaikan secara sendiri tanpa melibatkan wajah Pak Jokowi di situ. Kan itu lebih elegan dan dia harus mempertanggungjawabkan sendiri ke hadapan publik,” tuturnya.

Profil Bestari Barus

Bestari Barus merupakan politikus yang memiliki perjalanan cukup panjang di dunia politik Indonesia.

Pria kelahiran Labuhan Batu, Sumatra Utara, 28 Februari 1969, tersebut kini menjabat sebagai Ketua Bidang Politik DPP PSI periode 2025-2030.

Bestari resmi masuk jajaran pengurus DPP PSI setelah dilantik oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9/2025).

Namanya masuk dalam kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 bersama sejumlah tokoh politik lainnya, termasuk mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.

Sebelum bergabung dengan PSI, Bestari telah malang melintang di sejumlah partai politik.

Ia tercatat pernah menjadi kader Partai Golkar sebelum kemudian bergabung dengan Partai NasDem dan akhirnya berlabuh ke PSI.

Saat berada di Partai Golkar, Bestari pernah dipercaya menjadi Ketua Golkar Kepulauan Seribu.

Setelah meninggalkan Golkar, Bestari bergabung dengan organisasi Nasional Demokrat sebelum kemudian menjadi bagian dari Partai NasDem.

Setelah NasDem resmi menjadi partai politik, Bestari menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jakarta.

Pernah Duduk di DPRD DKI Jakarta

Karier politik Bestari berlanjut ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jakarta Pusat.

Selama menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari aktif dalam berbagai pembahasan kebijakan dan pernah dipercaya menjadi Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta.

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas menyusun tata tertib pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Namun, Bestari gagal kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019.

Dalam perjalanan politiknya, Bestari juga pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap terkait pembahasan peraturan daerah mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Ia diperiksa KPK pada 7 Juni 2016.

Namanya juga sempat disebut dalam dugaan perkara suap terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam perkara tersebut, Bestari mengakui menerima satu unit Toyota Alphard dari M. Sanusi. Namun, ia menyatakan kendaraan tersebut merupakan hasil pembelian dan bukan gratifikasi.

Bergabung dengan PSI

Setelah melalui perjalanan politik di Golkar dan NasDem, Bestari akhirnya bergabung dengan PSI.

Ia kemudian dipercaya mengisi posisi Ketua Bidang Politik DPP PSI periode 2025-2030.

Posisi tersebut membuat Bestari menjadi salah satu figur yang berperan dalam bidang politik di internal PSI.

Pertemuannya dengan Jokowi di Solo pada Senin (31/8/2026) menjadi sorotan karena berlangsung di tengah perbincangan mengenai pernyataan Budi Arie soal kemungkinan percepatan pemilu.

Dalam pertemuan tersebut, Bestari menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie tidak merepresentasikan Jokowi.

Ia juga kembali menyampaikan bahwa PSI tetap memegang sikap untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.

(*)