PALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi bukti komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama BPKP, sebagai komitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Reny, Rabu (26/11/2025).
Reny menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Berani (Bersama Anwar–Reny) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik yang merugikan negara.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, memastikan setiap rupiah anggaran dipergunakan secara tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut positif inisiatif Pemprov Sulteng menggandeng BPKP. Ia menilai langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan.
“Saya menyambut baik kerja sama ini. Terima kasih kepada Ibu Reny dan Pak Anwar Hafid karena sudah berkomitmen mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” kata Yusuf.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Sinergi antara Pemprov Sulteng dan BPKP dinilai menjadi langkah awal yang kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik selama lima tahun ke depan. (*)