Sebelumnya, berdasarkan penelusuran Pikiran Rakyat, penataan Gedung Sate mencakup berbagai pekerjaan, bukan cuma pembangunan gerbang baru berupa Candi Bentar.
Proyek penataan ini meliputi perbaikan dan penataan ulang pada area sekitar Gedung Sate, seperti taman luar, areal parkir, hingga penggantian meubelair (perabot). Diperkirakan, total biaya yang akan dihabiskan untuk berbagai pekerjaan penataan tersebut mencapai Rp19,7 miliar.
Buky Wibawa melihat penataan ulang Gedung Sate ini bukan hanya sebatas fungsi kantor pemerintahan, melainkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu pariwisata dan edukasi.
"Setiap pemimpin itu kan punya konsep pembangunan. Mungkin saat ini, Gedung Sate arahnya tidak hanya difungsikan untuk kantor pemerintahan, tapi juga bisa sebagai tempat wisata edukasi, sehingga perlu ditata ulang," kata Buky kepada Pikiran Rakyat, Rabu, 26 November 2025.
Di tempat lain, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, membenarkan bahwa penataan tersebut sudah dibahas dan disetujui. Ia mengungkapkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan Gedung Sate, termasuk pemagaran, serta lima kantor gubernur di kewilayahan mencapai Rp30 miliar.
"Rehabilitasi lingkungan Gedung Sate itu memang sudah kita bahas dan kita setujui. Termasuk pemagaran," ujar Rahmat.
Rahmat menambahkan, urgensi penataan ini disebabkan oleh kondisi gedung yang sudah lama, sekaligus menegaskan perlunya kajian khusus untuk bagian bangunan yang bersifat heritage. Ia menepis anggapan bahwa alokasi dana ini bertentangan dengan semangat efisiensi, mengingat anggaran Rp30 miliar tersebut juga digunakan untuk pembangunan lima kantor gubernur. Menurutnya, jumlah ini proporsional.
Penolakan Keras dari Anggota Dewan
Namun, di internal DPRD Jawa Barat, penataan ini memicu penolakan keras dari anggota Komisi V, Maulana Yusuf. Penolakannya didasarkan pada masalah transparansi anggaran dan urgensi proyek yang dianggapnya tidak mendesak.
"Maulana menyoroti adanya pergeseran anggaran yang tidak diketahui banyak anggota dewan, bahkan ia menyebutnya sebagai "anggaran siluman".
"Saya tetap pada prinsipnya penolak keras. Banyak variabel penolakan itu. Pertama, anggaran itu mirip siluman. Banyak pergeseran-pergeseran yang tidak banyak diketahui oleh anggota DPRD," kata Maulana Yusuf.
Ia juga membandingkan proyek penataan Gedung Sate yang tidak mendesak ini dengan efisiensi yang justru menimpa sektor lain, seperti penghapusan hibah dan pemotongan anggaran di Dinas Sosial, yang dinilai kontras.***