Bengkalispos.com–BPJS Kesehatan mencatat berbagai pencapaian dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2025, mulai dari peningkatan jumlah peserta, penguatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, hingga pengakuan terhadap tata kelola organisasi.
Selama setahun ini, BPJS Kesehatan memperoleh 27 penghargaan nasional dan internasional, termasuk dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Tahun 2025 juga menjadi momen penting dalam perjalanan Program JKN yang telah berjalan selama 12 tahun, dengan berhasil memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, mencakup pelayanan klinik, rawat inap, hingga pengobatan khusus.
"BPJS Kesehatan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memberikan perlindungan keuangan dan memastikan akses layanan kesehatan yang luas bagi masyarakat," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam pernyataannya, dilaporkan pada Rabu (31/12).
Dari segi partisipasi, hingga 30 November 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai 283.096.765 orang atau setara dengan 98,75 persen dari jumlah penduduk pada semester pertama tahun 2025. Dukungan pemerintah daerah juga semakin kuat, dengan 29 provinsi dan 367 kabupaten/kota telah memenuhi status Universal Health Coverage (UHC).
Ghufron mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat atas peran mereka dalam menjaga kelangsungan program.
"Kelangsungan Program JKN tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan dan dukungan regulasi, komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga aktifitas sebagai peserta. Kerja sama ini menunjukkan semangat gotong royong dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan," ujarnya.
Hingga akhir bulan November 2025, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 33.533 fasilitas kesehatan yang terdiri dari FKTP, rumah sakit, dan fasilitas pendukung. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperluas kolaborasi internasional serta memperkuat program anti-pemalsuan JKN sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan dan kelangsungan program menuju tahun 2026.