Layar Berita— Pemerintah Aceh mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penanganan banjir besar yang terjadi di 18 kabupaten/kota di Aceh.
Pertemuan diadakan di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Basarnas, serta para pejabat pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya.
Kepala Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas percepatan penanganan bencana agar segera memasuki tahap berikutnya, khususnya masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Penanganan di Aceh menunjukkan kemajuan yang cukup besar berkat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan para relawan. Saat ini kita fokus mempercepat tahapan selanjutnya," kata Pratikno setelah menghadiri rapat.
Ia menyampaikan, setiap wilayah yang terkena dampak memiliki ciri-ciri masalah yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang sesuai. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pembangunan tempat tinggal sementara (huntara) untuk warga yang terdampak.
Selain itu, pemerintah juga telah mempersiapkan berbagai langkah menyambut bulan Ramadan, termasuk percepatan perbaikan masjid dan musala yang mengalami kerusakan parah maupun sedang. Pemetaan korban dan kerusakan infrastruktur terus dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa 18 kabupaten/kota di Aceh terkena dampak banjir besar. Dari jumlah tersebut, tujuh wilayah sudah memasuki tahap transisi tanggap darurat, sedangkan 11 daerah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat.
"Berkenaan dengan situasi tersebut, kemungkinan besar status darurat tingkat provinsi juga akan diperpanjang," ujar Suharyanto. Ia menyebutkan tujuh wilayah yang terkena dampak berat, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Mengenai penyediaan tempat tinggal sementara, Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyesuaikan model pembangunan dengan kearifan lokal dan keinginan masyarakat. Sebagian warga memilih huntara yang berada di sekitar lingkungan kampung mereka.
"Model perumahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat akan kami dukung," katanya. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dana perumahan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga kepada para pengungsi yang tinggal sementara di rumah kerabat atau tetangga.
Bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap pada bulan Desember, Januari, dan Februari melalui rekening penerima di Bank Aceh.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan bahwa beberapa jalur yang sebelumnya terputus, khususnya di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah, kini sudah bisa dilalui. Pendistribusian bantuan logistik, khususnya beras, tetap dilakukan ke daerah yang terkena dampak melalui jalan darat.
"Hasil rapat ini diharapkan dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti," kata Dek Fad.