BATAM.id, BATAM- Masalah kekurangan air bersih yang sering terjadi di berbagai wilayah Kota Batam bukan hanya menjadi isu teknis. Namun, kini telah menjadi tantangan nyata terhadap kualitas pemerintahan dan keyakinan masyarakat terhadap masa depan kota industri ini.
Seorang akademisi dari Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) yang juga seorang analis sosial politik, Linayati Lestari, menganggap krisis air di Batam menunjukkan kegagalan struktural dalam pengelolaan sumber daya publik di tengah pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Menurutnya, perkembangan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang adaptif akan menghasilkan kerentanan dalam jangka panjang.
“Di kota industri yang menjadi etalase pertumbuhan kawasan perbatasan, air sebagai hak dasar justru berubah menjadi komoditas langka dan sumber keresahan sosial,” ujar Linayati dalam analisisnya.
Secara geografis dan lingkungan, Batam berada dalam kondisi yang rentan. Kota ini tidak memiliki sungai besar maupun persediaan air tanah yang cukup.
Ketersediaan air minum seluruhnya tergantung pada enam bendungan utama yang sepenuhnya bergantung pada curah hujan.
Ketergantungan ini membuat Batam sangat rentan terhadap perubahan iklim dan musim kemarau yang panjang. Ketika curah hujan menurun, krisis terulang kembali dengan sedikit opsi penanganan.
Data menunjukkan bahwa selama periode 2024–2025, kapasitas produksi air bersih di Batam berada dalam kisaran antara 3.487 hingga 3.850 liter per detik.
Sementara itu, jumlah pelanggan air melonjak dari sekitar 280 ribu pelanggan pada 2021 menjadi lebih dari 317 ribu pelanggan pada 2024, seiring pertumbuhan penduduk yang mendekati 1,2 juta jiwa.
Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan ini secara langsung memengaruhi masyarakat.
Sekitar 24 ribu penduduk Batam tercatat belum memperoleh layanan air bersih yang layak, terutama di kawasan padat penduduk, wilayah pesisir, dan permukiman nonformal.
Di beberapa kecamatan seperti Batu Aji, Sagulung, Sekupang, dan Batu Ampar, masalah pendistribusian air terjadi selama beberapa hari.
Warga terpaksa membeli air dari tangki dengan harga yang jauh lebih tinggi, menjadi beban tambahan bagi keuangan keluarga.
Dari sudut pandang kebijakan publik, Linayati menggambarkan situasi ini sebagai kegagalan kemampuan kebijakan, yaitu ketidakmampuan negara dalam memprediksi tekanan demografis dan lingkungan terhadap layanan publik dasar.
Literatur kebijakan publik mutakhir menekankan pentingnya adaptive governance dan anticipatory policy making, di mana kebijakan tidak hanya reaktif, tetapi mampu membaca risiko jangka panjang seperti perubahan iklim dan urbanisasi cepat.
Namun di Batam, ketergantungan terhadap waduk tanpa adanya perluasan sumber air seperti pengolahan air laut, daur ulang air, atau pengelolaan permintaan menunjukkan kurangnya visi kebijakan jangka panjang.
Keadaan ini menggambarkan yang dikenal sebagai governance gap, yaitu ketidakmampuan lembaga publik dalam menghadapi isu-isu kompleks yang melibatkan berbagai sektor.
Krisis air di Batam semakin memburuk karena cara komunikasi para pejabat pemerintah yang cenderung biasa dan bersifat membela diri.
Pernyataan resmi sering kali lebih fokus pada kondisi cuaca ekstrem, masalah teknis, atau ajakan penghematan air, tanpa didukung oleh data yang tersedia secara umum, skenario krisis, maupun rencana kebijakan yang jelas.
Dalam teori komunikasi politik modern, pejabat pemerintah bertindak sebagai pengelola kepercayaan.
Kepercayaan terbentuk melalui kejujuran, pengakuan akan keterbatasan, serta komunikasi dua arah. Jika komunikasi hanya bersifat satu arah, maka munculnya adalah ketidakpuasan yang berkepanjangan.
Akibatnya, ruang publik di media sosial dan saluran masyarakat menjadi tempat utama dalam pembentukan pendapat.
Ironisnya, suara yang terdengar dalam ruang diskusi tidak resmi sering kali lebih dianggap percaya dibandingkan komunikasi resmi pemerintah.
Kurangnya respons dari pemerintah mendorong lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk memainkan peran penting mulai dari advokasi, pengawasan, hingga menggerakkan masyarakat.
Demonstrasi masyarakat yang melibatkan kelompok perempuan menunjukkan bahwa masalah air bersih kini berubah menjadi isu politik setempat.
Dalam konteks governance kolaboratif, partisipasi aktor non-pemerintah seharusnya dianggap sebagai syarat penting dalam mencapai keberhasilan kebijakan yang kompleks, bukan sebagai ancaman.
Tanpa adanya mekanisme kerja sama yang formal dan seimbang, kebijakan kehilangan kecerdasan sosial yang penting bagi perbaikan yang berkelanjutan.
Krisis kekurangan air bersih paling dirasakan oleh perempuan. Mereka memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan air rumah tangga, termasuk memasak, sanitasi, hingga kesehatan keluarga.
Kekurangan air secara langsung memperbesar beban tugas rumah tangga dan tekanan finansial.
Namun, sudut pandang gender jarang muncul dalam komunikasi maupun perancangan kebijakan air.
Meskipun kebijakan terlihat netral secara administratif, tetapi mengabaikan pengalaman perempuan berpotensi menyebabkan kegagalan pemerintahan yang bersifat gender.
Pemerintah bersama BP Batam telah menyiapkan sekitar Rp 98 miliar untuk mengatasi krisis air dan menjadikan pasokan air bersih sebagai fokus utama dalam RPJMD Kota Batam 2025.
Namun, anggaran yang tidak diiringi perbaikan tata kelola dan komunikasi hanya akan menghasilkan penyelesaian sementara.
"Yang diperlukan Batam bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan perubahan pola pikir dan cara komunikasi pemerintah," tegas Linayati.
Krisis air bersih di Batam menjadi ujian terhadap kualitas tata kelola daerah.
Hal ini juga mencerminkan kebijakan yang tidak fleksibel, komunikasi yang kurang penuh empati, serta pengabaian terhadap masyarakat sipil yang berakhir pada penurunan kepercayaan masyarakat.
Jika air merupakan hak dasar bagi penduduk, maka cara pemerintah mengelola serta membahasnya menjadi indikator dari etika politik dan tingkat demokrasi di tingkat lokal.
Batam pada dasarnya tidak kekurangan dana, sumber daya, maupun pengetahuan. Yang diperlukan adalah kepemimpinan yang berani menjunjung transparansi, bersedia bekerja sama, serta peka terhadap kondisi sosial khususnya perempuan.
Karena dalam krisis air, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan pada hari ini, tetapi juga keyakinan masyarakat terhadap masa depan Batam. (*/ian)