Oleh: Ahmad Soleh Sofyan, M.I.Kom, pengamat komunikasi publik
JAKARTA, Bengkalispos.comBanjir kembali terjadi di Jakarta serta beberapa kota sekitarnya. Selain curah hujan yang tinggi, sistem saluran air dan pengaturan tata ruang yang buruk disebut sebagai penyebab utamanya. Selain itu, penurunan permukaan tanah semakin memperparah kondisi tersebut.land subsidence) akibat penggunaan air tanah yang terus-menerus.
Bencana kembali menimpa Ibu Kota. Curah hujan tinggi yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya mulai Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026) menyebabkan beberapa wilayah ibu kota lumpuh. Banjir dengan kedalaman berbeda merendam permukiman penduduk serta puluhan ruas jalan utama di Jakarta.
Akibatnya, lalu lintas di beberapa daerah mengalami gangguan. Salah satu titik penting yang terganggu adalah Jalan Daan Mogot, yang merupakan jalan utama penghubung antara Jakarta dan Tangerang, sehingga menyebabkan kemacetan berat sejak pagi hingga dini hari.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga hari Minggu (25/1/2026), terdapat 20 kelurahan di enam kecamatan di Jakarta yang terkena dampak banjir. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, masih ada lebih dari 1.600 jiwa yang mengungsi akibat banjir di Jakarta pada hari Minggu (25/1/2026). Penduduk yang mengungsi berada di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
Respons Berbeda
Namun, terdapat perbedaan dalam respons masyarakat terhadap banjir yang kembali terjadi. Kali ini, warga terlihat tidak lagi ramai dan mengkritik pemerintah daerah secara berlebihan. Meskipun masih ada kritik, namun tidak sehebat biasanya ketika banjir melanda Ibu Kota. Padahal, biasanya Balai Kota Jakarta menjadi sasaran kemarahan warga.
Keadaan ini tidak disebabkan oleh banjir yang tidak sebesar biasanya, atau jumlah korban dan kerugian yang dialami warga lebih sedikit dibanding sebelumnya. Hal ini dianggap sebagai hasil dari cara Pemerintah Daerah Jakarta dalam berkomunikasi saat menghadapi bencana ini. Selain itu, reaksi masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga tergolong lebih tenang.
Di tengah situasi Jakarta, banjir bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Warga tidak hanya menantikan air surut, tetapi juga mengharapkan kejelasan dalam penanganan yang dilakukan. Bila informasi datang terlambat, tidak lengkap, atau saling bertentangan, kritik akan segera berubah menjadi amarah. Dan jelas saja, pemimpin daerah serta aparatnya akan menjadi sasaran utamanya.
Tenang dan fokus pada masalah
Pada berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terlihat memilih pendekatan komunikasi yang sederhana dan berbasis teknis. Ia memberikan informasi secara terbatas.
Selain itu, penjelasan juga menitikberatkan pada situasi nyata, tanpa berlebihan dalam retorika. Mas Pram, demikian ia kerap dipanggil, tidak tampak defensif, maupun sibuk mencari alasan. Pada kondisi krisis, sikap semacam ini justru efektif dan mampu mengurangi kekacauan serta kemarahan.
Namun, ketenangan dalam komunikasi tidak berarti keberhasilan dalam mengelola dan menyelesaikan masalah. Kritik tetap ada, bahkan harus ada. Karena banjir Jakarta merupakan isu struktural yang terlalu besar untuk ditutupi dengan narasi yang bersifat normatif tetapi tidak memberikan solusi. Di sinilah tantangan sebenarnya yang dihadapi Pramono Anung dimulai.
Komunikasi yang efektif hanya akan bermakna jika sejalan dengan tindakan nyata dan arah kebijakan yang jelas. Masyarakat dapat menerima banjir sebagai bagian dari kondisi geografis dan iklim, tetapi tidak akan menerima jika komunikasi hanya berfungsi untuk mengurangi kritik tanpa adanya perbaikan yang terukur dan terasa.
Di sisi lain, Pramono Anung juga mendapat keuntungan dari menurunnya polarisasi politik. Banjir tidak lagi sepenuhnya digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan. Hal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk bekerja tanpa tekanan politik yang berlebihan. Namun, ruang ini justru memerlukan tanggung jawab yang lebih besar. Hasil kerja akan dinilai lebih objektif, karena tidak bisa lagi menggunakan keributan politik sebagai alasan.
Konsistensi Bukan Resistensi
Pemimpinan di tengah krisis bukanlah tentang banyak berbicara, kemampuan mengatur kata-kata, atau keahlian dalam retorika, melainkan tentang konsistensi. Konsistensi antara data dan kenyataan di lapangan. Konsistensi antara janji yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan. Konsistensi antara komunikasi yang tenang dan kebijakan yang tegas, sehingga dampaknya dapat dirasakan.
Pramono Anung hingga saat ini mampu mempertahankan suasana publik dan perasaan politik. Namun Jakarta tidak hanya membutuhkan ketenangan. Jakarta memerlukan arahan dan kejelasan.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak menilai gubernur berdasarkan seberapa baik ia mengatasi kritik dan mengelola perselisihan, melainkan apakah banjir yang sama terus terjadi dengan solusi dan penanganan yang sama. Dan di titik ini, komunikasi akan diuji bukan oleh ucapan, tetapi oleh hasil nyata.