Bengkulu Matangkan RKPD 2027, UMKM dan Infrastruktur Jadi Prioritas -->

Bengkulu Matangkan RKPD 2027, UMKM dan Infrastruktur Jadi Prioritas

20 Jan 2026, Selasa, Januari 20, 2026
Bengkulu Matangkan RKPD 2027, UMKM dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
  • RKPD 2027 mengacu pada visi, misi, dan program RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029
  • Fokus pembangunan Provinsi Bengkulu pada tahun 2027 ditujukan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
  • Selain bidang ekonomi, peningkatan kualitas dan distribusi infrastruktur dasar menjadi fokus utama.

Laporan Jurnalis Bengkulu.com, Panji Destama

BENGKALISPOS.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 berdasarkan visi, misi, dan program utama yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Bengkulu periode 2025–2029.

Penyusunan dokumen ini merupakan tindakan strategis untuk menentukan arah pembangunan wilayah di masa mendatang.

Fokus pembangunan Provinsi Bengkulu pada tahun 2027 ditujukan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Upaya ini dilakukan dengan memperkuat sektor unggulan daerah, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi rakyat.

Selain bidang ekonomi, peningkatan mutu serta distribusi infrastruktur dasar juga menjadi fokus utama.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana memperkuat keterhubungan antar wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi, memperluas akses layanan dasar, serta memperkuat hubungan antar daerah di Bumi Merah Putih.

Pengembangan wilayah juga didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pemberdayaan masyarakat.

Ini diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, serta pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan adil.

Aspek kompetitivitas wilayah dan tata kelola pemerintahan juga mendapatkan perhatian yang serius.

Pemerintah mendorong perubahan birokrasi, transformasi digital dalam pelayanan publik, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, yang mewakili Gubernur Bengkulu, menyatakan bahwa luasnya jangkauan pembangunan wilayah membutuhkan keterlibatan dan kerja sama antar sektor.

"Skala dan cakupan pembangunan daerah yang besar memerlukan keterlibatan, kerja sama, serta penyatuan antar pihak terkait agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Denni saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (20/1/2026).

Denni juga menekankan bahwa pelaksanaan Program Bantu Rakyat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan, perlu diselaraskan antara perencanaan legislatif dan eksekutif.

Pertemuan Diskusi Publik RKPD 2027 merupakan tahap penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan wilayah.

Acara ini diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yulisweni, perwakilan instansi pemerintah vertikal, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Sesi konsultasi publik ini bertujuan mengumpulkan masukan teknis serta menyerap keinginan masyarakat sebagai bahan perbaikan rancangan awal RKPD.

Selain itu, ajang ini juga berfungsi sebagai wadah untuk mengenali isu-isu strategis terbaru yang memengaruhi arah perkembangan wilayah.

Melalui proses ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dokumen RKPD Tahun 2027 dapat bersifat responsif, fleksibel, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

TerPopuler