PEKANBARU.COM, PEKANBARU- Perhatikan beberapa berita menarik mengenai Provinsi Riau yang dikumpulkan dalam populer Riau setelah tayang selama 24 jam terakhir.
Pertama, ratusan warga Rohingya menyampaikan keluhannya ke kantor (International Organization for Migration (IOM), Senin (19/1/2026).
Mereka meminta mengenai (bantuan) biaya kebutuhan hidup yang semakin berkurang.
Seseorang yang diduga merupakan dokter jaga di IGD RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi viral di media sosial.
Ia menyampaikan keluh kesahnya mengenai pemotongan yang sangat besar sebesar 83 persen melalui media sosial.
Berikut selengkapnya:
1. Warga Rohingya di Pekanbaru Menggelar Demonstrasi: Minta Pengeluaran Hidup yang Cukup
Senin (19/1/2026), ratusan warga Rohingya melakukan demonstrasi di depan kantor International Organization for Migration (IOM) yang berada di Jalan M Jamil, dekat Bandar Serai MTQ, Pekanbaru.
Mereka menyampaikan harapan mereka melalui spanduk.
Ratusan penduduk Rohingya ini adalah keluarga yang kini tinggal sebagai imigran di Pekanbaru.
Tekanan kebutuhan hidup memaksa mereka untuk turun dan menyampaikannya.
Kepada dunia internasional, IOM menjadi wadah bagi mereka.
Mulai tahun 2023, bantuan kemanusiaan yang diberikan IOM kepada penduduk Rohingya dikabarkan semakin menurun.
Sama sekali akses ke rumah sakit dan kebutuhan tempat tinggal, IOM tidak lagi terlibat.
"Bagaimana kami bertahan hidup. Kebutuhan makanan, susu anak hingga pengobatan di rumah sakit tidak lagi cukup dengan uang yang diberikan," kata Muhammad Shobi salah seorang warga Rohingya kepada pekanbaru.com.
Menurutnya, IOM kini tidak lagi menyediakan tempat tinggal yang layak. Dengan bantuan yang semakin berkurang, ia menggunakannya untuk biaya sewa rumah.
"Biaya sewa rumah saja mencapai Rp 800 hingga 900 ribu per bulan. Belum lagi untuk pengeluaran kesehatan dan susu anak. Sementara bantuan yang diterima hanya sebesar Rp 2.350.000. Hal ini sama sekali tidak cukup," katanya.
2. Dokter IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang di Kampar Berteriak, Kebutuhan ICU Turun 83 Persen
Postingan itu diunggah kepada akun Instagram @medicstory.id pada Selasa (13/1/2026) lalu.
Berikut petikan penjelasan dia:
Saya adalah petugas jaga IGD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan status PPPK, dan telah bekerja selama 1 tahun 9 bulan di RSUD Bangkinang.
Bantu sebarkan saja min, saat ini kami merasa diperlakukan tidak adil karena :
1. Insentif daerah yang sebelumnya kami terima sebesar 5,6 juta, untuk tahun ini dipotong menjadi 850 ribu, dengan alasan efisiensi, sementara jumlah shift dan jumlah pasien semakin meningkat setiap hari di IGD, membuat kami semakin kecewa terhadap pejabat di manajemen yang tidak menunjukkan adanya efisiensi, apakah memang harus dipangkas hingga hanya 850 ribu?
2. Jasa medis kami belum cair sejak Maret 2025 hingga saat ini, dengan alasan untuk membayar utang obat dan bahan habis pakai, hal ini tidak logis, karena anggaran obat dan bahan habis pakai sudah memiliki dana tersendiri.
3. Tunjangan malam juga dihapuskan untuk tahun ini, ini lebih tidak manusiawi, shift kami masing-masing akan dipangkas, tetap dengan jumlah dokter yang awalnya 3 orang atau 2 orang.
Ketua IDI Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC, menyampaikan bahwa ia telah menerima informasi yang menyebar secara viral. Ia memberikan komentarnya terkait hal tersebut.
Ia mengatakan, IDI memahami perubahan kebijakan keuangan pemerintah yang sedang berlangsung.
"Termasuk kebijakan penghematan anggaran pemerintah pusat yang berdampak hingga ke tingkat daerah," ujarnya kepada pekanbaru.com, Minggu (18/1/2026).
Ia mengatakan, wacana penyesuaian insentif dokter Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di RSUD Bangkinang merupakan isu yang harus dihadapi oleh seluruh pihak terkait.
"IDI Cabang Kampar menganggap hal ini sebagai isu yang perlu ditangani dengan bijak, dialogis, dan menyeluruh," katanya.
Menurutnya, IDI memahami kebijakan efisiensi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan keuangan negara.
Namun, menurutnya, sektor kesehatan memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan sektor lainnya.
"Dokter dan staf kesehatan menjalani pekerjaan dengan beban kerja yang berat, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Ia menyatakan, IDI Kampar mengamati wacana penyesuaian insentif tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan dokter PPPK di RSUD Bangkinang.
"Khususnya mengenai kelangsungan kesejahteraan dan semangat kerja. Kekhawatiran ini perlu dipahami sebagai wujud kepedulian tenaga medis terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan," katanya.
Ia percaya bahwa manajemen RSUD Bangkinang dan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komitmen yang sama dalam mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Karena itu, IDI Kampar berharap setiap kebijakan yang diambil dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan kelangsungan layanan kesehatan.
( pekanbaru.com )