Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA -- Sekumpulan orang ini terasa sangat akrab. Bukan hanya karena kopinya hangat dan ruangan yang ber-AC di Paramadina nyaman, tetapi juga karena pikiran para pembicaranya ikut terpicu.
Acara yang diselenggarakan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina di kampus tanpa rokok itu mengundang empat narasumber. Salah satunya, yang — seperti biasanya — hadir bukan untuk menenangkan, tetapi justru memicu perdebatan: Fachry Ali.
Mungkin karena mendapat giliran berbicara paling terakhir — setelah Jacky Manuputty, Phillip K Widjaja, dan Komaruddin Hidayat — ia mengaku kehabisan "bahan resmi". Topik utama, "Ideologi Pancasila, antara cita dan nyata", telah dibahas oleh pembicara sebelumnya.
Biasanya, pada titik itu orang akan melindungi diri dengan kalimat yang aman: Pancasila harus kita jaga, kita pelihara, kita hayati, kita laksanakan — lalu pulang dengan perut kenyang dan pikiran kosong.
Namun Fachry Ali bukan jenis pembicara yang nyaman berada di lingkungan normatif. Ia justru melompat jauh ke masa lalu, ke abad ke-1850-an, pada seorang pria berjenggot tebal yang hidup dalam kemiskinan di London, namun pikirannya melampaui batas dunia: Karl Marx.
Maka para hadirin sedikit terkejut. Apa gerangan, Pancasila berubah arah ke Marx. Namun jangan salah. Yang dikutip bukanlah manifesto revolusi, melainkan catatan pribadi Marx — yang konon pernah dibaca dan dipelajari oleh para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno.
Dari kumpulan catatan tersebut muncul istilah yang terdengar asing namun terasa dekat di telinga bangsa-bangsa Timur: mode produksi Asia. Fachry menyebut istilah yang tidak tercantum dalam Das Kapital ini sejak awal penjelasannya.
Kata ini tidak muncul dari panggung atau pertemuan ilmiah. Ia lahir dari kecemasan Marx sendiri. Pada masa itu, Marx sedang khawatir karena satu hal: mengapa masyarakat di Asia tidak berkembang seperti Eropa?
Marx kagum, mengapa di Asia tidak muncul kelas borjuis yang menentang raja? Mengapa desa-desa dapat bertahan selama ratusan tahun tanpa perubahan signifikan? Mengapa negara begitu kuat, sementara rakyat terlihat begitu saja?
Ia memahami hal itu, meskipun ia tidak pernah menginjakkan kaki ke Asia. Ia belum pernah merasakan panasnya sawah Nusantara, tidak pernah antre untuk irigasi, tidak pernah terlibat dengan lurah atau camat, apalagi dengan pejabat proyek.
Namun dari meja kerjanya di London, berdasarkan laporan kolonial Inggris, catatan pajak India, serta dokumen administrasi Hindia Belanda, ia mengamati satu pola yang terulang: tanah bukan dimiliki oleh individu, negara bertindak sebagai pemilik tertinggi, dan rakyat bekerja bukan untuk pasar, melainkan untuk bertahan hidup—sementara kelebihannya mengalir ke atas melalui pajak, upeti, dan kewajiban.
Negara, dalam skema ini, bukan sekadar wasit. Ia merupakan pemain utama. Terkadang juga berperan sebagai bandar.
Marx menggambarkan struktur ini sebagai mode produksi Asia (corak atau bentuk produksi Asia). Bukan karena keturunan, bukan karena budaya yang malas, apalagi karena takdir genetik, melainkan karena hubungan produksinya berbeda. Negara terlalu kuat. Masyarakat terlalu lemah. Desa-desa terlalu mandiri untuk melakukan pemberontakan, tetapi terlalu bergantung untuk meraih kemerdekaan.
Dan ketika Fachry Ali menghubungkan catatan Marx abad ke-19 dengan Indonesia abad ke-21, ruangan tiba-tiba menjadi diam. Mungkin karena sebagian peserta mulai merasa: mengapa ini terdengar seperti sedang membahas kita sendiri.
Apakah hingga saat ini, negara kita masih tetap sangat dominan? Termasuk melalui aturan yang diberlakukan. Tanah bisa berpindah hanya dengan satu tanda tangan. Proyek-proyek bisa muncul seperti hujan, tanpa sempat rakyat mengangkat payung.
Negara mengumpulkan pajak dengan ketat, namun kesejahteraan sering hadir melalui janji-janji. Desa tetap beraktivitas, kota tetap ramai, tetapi jarak antara pemerintah dan rakyat terasa tidak banyak berubah — hanya pakaian seragam yang berubah.
Kita memang bukan sebuah negara feodal. Kita juga bukan negara sosialis. Kita bahkan sering merasa bingung dalam menyebutkan identitas kita, kecuali dengan istilah "sedang menuju". Namun, pola lama masih terasa: negara menjadi pusat segalanya, sementara rakyat belajar untuk menyesuaikan diri. Bukan mengajukan tuntutan, melainkan menghindar. Bukan berlawan, meskipun ada juga yang melakukan, tetapi hanya bertahan saja.
Pada titik ini, Pancasila sering mengalami kesulitan. Ia dihormati sebagai tujuan, namun terbentur dengan kenyataan. Sila keadilan sosial terdengar perkasa di baliho, tetapi sering melemah dalam penerapannya. Demokrasi tumbuh pesat saat pemilu berlangsung, lalu memudar setelahnya. Gotong royong berubah menjadi kata-kata, bukan sistem yang nyata.
Ironisnya, Marx — yang tidak pernah mengenal Nusantara — justru mampu menggambarkan pola yang terus berulang di negara ini. Bukan karena ia seorang peramal, tetapi karena struktur sosial memiliki kecenderungan yang sulit berubah: sulit berubah jika hubungan kekuasaan tidak diubah.
Masalah kita saat ini bukanlah kekurangan ideologi. Kita justru terlalu banyak dengan ideologi. Yang kurang adalah keberanian untuk mengungkap bagaimana negara bekerja terhadap warganya.
Selama negara masih lebih mahir dalam mengumpulkan daripada melindungi, lebih gesit dalam mengatur daripada mendengarkan, maka Pancasila akan tetap menjadi doa bersama yang belum pernah terkabul.
Di masa depan, tantangannya bukanlah mengganti dasar negara, bukan pula menghafal sila-sila. Tantangannya adalah membawa Pancasila dari panggung ke prosedur, dari spanduk ke sistem, dari upacara ke struktur.
Negara perlu menghentikan kebiasaan menjadi pemilik segala sesuatu, dan mulai belajar menjadi pelayan atau pengabdi masyarakat — meskipun istilah "pelayan" dan "pengabdi" sering dianggap merendahkan oleh kalangan berkuasa.
Mungkin itulah kejanggalan paling halus dalam peristiwa ini: seorang filsuf abad ke-19 memberikan wawasan yang membantu kita melihat diri kita sendiri di abad ke-21. Marx tidak pernah mengunjungi Asia. Namun tampaknya, Asia—termasuk Indonesia—terlalu sering mengacu pada teori Marx tanpa menyadari hal itu.
Dan mungkin di sanalah maknanya. Bahwa ideologi sebesar apa pun, termasuk Pancasila, tidak akan bertahan hanya dari hafalan. Ia hanya bisa hidup jika negara bersedia mengurangi kesombongannya, dan rakyat berani memperluas pemikirannya.
Karena sejarah, seperti kopi sederhana itu, yang disajikan dengan makanan pasar, pahit di awal — tapi bisa membuat hangat, jika diminum dengan kesadaran.
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 28/1/2026