Bengkalispos.com- Dewan Penasihat Prasasti, Burhanuddin Abdullah, mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang terjebak dalam inersia ekonomi. Mengingat perubahan geopolitik global yang semakin dinamis dan situasi politik dalam negeri yang menghadapi keterbatasan anggaran, ekonomi Indonesia dianggap dalam keadaan stabil tetapi sulit untuk berkembang lebih cepat.
Burhanuddin menyoroti bahwa ekonomi Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan sekitar 5 persen, namun hal ini ternyata tidak cukup untuk mencapai tujuan menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).
"Pertanyaannya sederhana: Mengapa perekonomian kita terlihat berada di titik yang sama? Di tingkat yang sama? Untuk menjelaskan hal ini, saya mencoba mengambil sebuah konsep dari fisika, yaitu Inersia," ujar Burhanuddin dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Kawasan SCBD Jakarta, Kamis (29/1).
"Inersia merupakan kecenderungan alami dari suatu benda untuk tetap berada dalam kondisinya, baik dalam keadaan diam maupun bergerak dengan kecepatan tertentu. Inersia hanya bisa berubah jika ada gaya lain yang cukup kuat untuk mengubah arah dan kecepatannya," tambahnya.
Ia menilai bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda ketahanan yang kuat akibat adanya faktor-faktor struktural, birokrasi, dan mungkin juga psikologis. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas makro, mengendalikan tingkat inflasi, serta menjaga kestabilan politik.
Namun, menurutnya, dengan akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah. Indonesia justru sangat mahir bertahan, tetapi kurang terbiasa melakukan langkah besar. Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih didorong oleh akumulasi faktor tenaga kerja dan modal tambahan, bukan oleh peningkatan produktivitas.
"Model ini mampu mendukung pertumbuhan yang stabil, namun sulit mendorong percepatan yang berkelanjutan menuju tingkat yang lebih tinggi. Fragmentasi institusi dan biaya koordinasi yang tinggi," jelas Burhanuddin.
Keadaan ini menyebabkan penyaluran kebijakan berlangsung lambat, pelaksanaannya tidak merata, biaya ketaatan bagi kalangan usaha meningkat, dan akhirnya kita terjebak dalam yang disebut sebagai pola pikir silo. Lebih memilih kelanjutan daripada perubahan, katanya.
Selain itu, mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga menyoroti bagaimana struktur perekonomian Indonesia yang masih didominasi oleh usaha kecil dan menengah, sehingga menghambat pemanfaatan teknologi serta inovasi. Akibatnya, menurutnya, pertumbuhan produktivitas secara keseluruhan menjadi rendah.
Oleh karena itu, Burhanuddin berpendapat bahwa perekonomian Indonesia memerlukan dorongan yang lebih kuat agar mampu keluar dari pola tradisional. Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi yang tepat, termasuk dalam hal memberantas korupsi, penyelundupan, penghindaran pajak, penurunan nilai faktur, serta tindakan tegas terhadap penyalahgunaan izin dan penggunaan sumber daya (termasuk kawasan hutan).
"Kepastian hukum menjadi dasar dari efisiensi ekonomi. Membentuk lembaga yang mampu menurunkan risiko bagi perusahaan yang baru masuk ke pasar. Contohnya dengan pembentukan Trading House, sebuah institusi yang akan menyediakan solusi lengkap bagi UMKM kita," ujarnya.