INDONESIA resmi bergabung dengan Board of Piace atau Dewan Perdamaianyang dibentuk oleh Presiden Amerika SerikatDonald TrumpPresiden Prabowo Subianto secara langsung hadir dalam peluncuran Dewan Perdamaian selama ajang World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss pada hari Kamis, 22 Januari 2026.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan tujuannya untuk bergabung dengan kelompok tersebut adalah untuk berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian.Gazasebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian global.
Prabowo mengatakan bahwa saat ini penderitaan di Gaza telah berkurang. "Jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah sangat berkurang. Bantuan kemanusiaan yang masuk sangat banyak dan besar, sudah sampai. Saya sangat berharap dan Indonesia siap berpartisipasi," ujar Prabowo kepada para jurnalis, di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026, dilansir dari pernyataan resmi Sekretariat Presiden.
Keputusan itu mendapat banyak kritik dari masyarakat dan beberapa tokoh nasional. Berikut beberapa fakta yang perlu diketahui mengenai Indonesia bergabung dengan dewan perdamaian versi Trump:
Tidak Fokus pada Gaza
Dilansir dari NDTV, Trump pertama kali mengajukan Dewan Perdamaian pada bulan September, saat ia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza. Namun, kemudian Trump memperluas rencana awal yang hanya berfokus pada Gaza menjadi mencakup konflik lain di seluruh dunia.
Presiden Amerika Serikat akan menjadi ketua pertama dari dewan tersebut. Dewan ini akan bertugas untuk mempromosikan perdamaian di seluruh dunia serta berupaya menyelesaikan berbagai konflik. Dalam piagam pembentukan Dewan Perdamaian, disebutkan bahwa negara-negara anggota akan memiliki masa jabatan terbatas selama tiga tahun, kecuali jika mereka membayar masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS atau setara dengan 16,7 triliun rupiah untuk mendanai aktivitas dewan dan memperoleh status keanggotaan tetap.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan mekanisme di balik pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Ia mengakui bahwa proses pembentukan organisasi tersebut berjalan cukup cepat. Meskipun demikian, Prabowo memutuskan untuk Indonesia bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian setelah mempertimbangkan berbagai faktor strategis.
Keputusan tersebut, menurutnya, juga diambil setelah konsultasi yang intensif dengan negara-negara yang tergabung dalamGroup of New YorkSugiono menyampaikan bahwa beberapa negara setuju untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, serta Mesir.
Dua hari sebelum tanda tangan, semua pihak sepakat untuk bergabung bersamaBoard of Peace," kata Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026.
Sejumlah Negara Menolak
Norwegia dan Swedia menolak undangan dari Trump. Sementara itu, Menteri Ekonomi Italia Giancarlo Giorgetti berbeda pendapat. Ia menyatakan bahwa bergabung dengan dewan tersebut tampaknya tidak sesuai. Harian Italia Il Corriere della Sera melaporkan bahwa ikut serta dalam kelompok yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara akan bertentangan dengan konstitusi Italia.
Prancis juga berencana menolak undangan tersebut, demikian kata sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron. Trump mengancam akan memberlakukan pajak sebesar 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis kecuali mereka bergabung dengan dewan penasihatnya.
Kanada menyatakan secara prinsip setuju untuk bergabung, namun detailnya masih dalam proses penyelesaian. Sekutu utama Amerika Serikat lainnya, seperti Inggris, Jerman, dan Jepang, belum mengambil sikap publik yang jelas. Juru bicara pemerintah Jerman menyebutkan bahwa Kanselir Friedrich Merz tidak akan hadir dalam acara penandatanganan dewan tersebut pada hari Kamis di Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Indonesia Mengklaim Tidak Ikut dalam Iuran
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa Indonesia tidak perlu membayar iuran sebesar Rp 16,7 triliun untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Donald Trump. "Secara dasar, kontribusi anggaran tersebut bersifat sukarela, dan tanpa adanya iuran tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela melalui keterangan tertulis kepadaAntarapada hari Jumat, 23 Januari 2026.
Vahd berargumen bahwa Indonesia melihat Dewan Perdamaian tersebut sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan menjaga keselamatan warga sipil di Gaza. Menurutnya, inisiatif Trump terkait dewan tersebut memiliki dasar hukum internasional setelah didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Menuai Sejumlah Kritik
Tindakan ini mendapat kritik dari masyarakat. Salah satunya datang dari mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal. Melalui akun X-nya, Dino meminta penjelasan yang lebih jelas dari Menteri Luar Negeri Sugiono karena penjelasan pemerintah dinilai terlalu umum dan tidak spesifik. Dino mengajukan sembilan pertanyaan, mulai dari hak dan kewajiban Indonesia, jaminan kesetaraan anggota, hingga kemungkinan konflik kepentingan bisnis.
Dino juga meragukan cara penyelesaian sengketa di Majelis Perdamaian, posisi perwakilan Palestina, serta biaya keanggotaan tetap yang dikatakan mencapai US$ 1 miliar. "Ini bersifat transaksional dan elit. Apakah Indonesia akan membayar? Menurut saya, jangan," ujar Dino. Ia juga menyoroti bahaya Gaza menjadi proyek internasional yang mengabaikan hak rakyat Palestina.
Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta. Ia menganggap partisipasi Indonesia dapat dipahami secara moral, namun dari sudut politik memerlukan kewaspadaan yang tinggi karena Dewan Perdamaian berada di luar sistem resmi PBB. Menurut Sukamta, terdapat risiko bahwa perdamaian hanya menjadi upaya stabilisasi keamanan tanpa menyentuh akar masalah pendudukan Israel.
"Indonesia perlu menempatkan diri sebagai penjaga hati nurani dunia. Jangan sampai perdamaian yang diusung justru menghilangkan keadilan dan menghapus tanggung jawab atas tindakan kejahatan kemanusiaan," kata politikus PKS tersebut.
Dian Rahma Fika, Dinda Sabrina, Ervana Trikanaputrimembantu dalam penulisan artikel ini