Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA --Pada 22 Januari, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), yang merupakan tahap kedua dari rencana perdamaian Hamas-Israel yang terdiri dari 20 poin. Tahap pertama yang dimulai pada 10 Oktober 2025, mencakup pertukaran tahanan Israel dan tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel ke Garis Kuning, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, tetapi berjalan tidak lancar.
Israel terus-menerus menyerang warga Palestina, dengan membatasi pasokan makanan dan obat-obatan yang diperbolehkan masuk. Bahkan, Israel mengusir Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) dan merobohkan kantornya di Yerusalem Timur. UNRWA didirikan pada tahun 1949 dengan tugas menangani para pengungsi Palestina yang mengalami pembersihan etnis saat Israel berdiri setahun sebelumnya. Meskipun demikian, Trump tetap mendukung Israel.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menandatangani Piagam BoP yang dibuat oleh Trump bersama tujuh pemimpin dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Pakistan. Partisipasi RI dalam organisasi yang strukturnya dan mandatnya bersifat imperialis serta dipertanyakan kemampuannya mencapai aspirasi kemerdekaan Palestina memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Padahal, Piagam BoP tidak menyebutkan Gaza. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pelaku kejahatan genosida, dimasukkan ke dalam lembaga tersebut.
Meskipun beberapa negara baru-baru ini bergabung, termasuk beberapa negara Arab dan Islam, serta Rusia dan Tiongkok, sekutu utama Amerika Serikat di Eropa seperti Inggris, Prancis, Norwegia, dan Belanda tetap menolak untuk ikut. Selain karena kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, BoP diduga sebagai upaya Trump menghentikan tatanan internasional yang berbasis hukum, yang menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Banyak negara yang bergabung dalam BoP memiliki motif kepentingan politik dan ekonomi nasional mereka sendiri, bukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai pemimpin BoP, Trump dikenal tidak berkomitmen untuktwo-state solution sebagaimana terlihat pada konsep deal of the centuryyang diperkenalkan Trump selama masa pemerintahannya yang pertama (2017-2021).
Benar, Prabowo dalam pidatinya di Sidang Majelis Umum PBB pada September tahun lalu menyatakan bahwa Indonesia hanya akan mengakui Israel jika negara Palestina telah terbentuk. Namun, tekanannya terhadap pentingnya dunia menghormati dan menjamin keamanan Israel saat rezim Zionis sedang melakukan pembunuhan massal di Gaza terdengar kurang pantas. Mengapa tidak fokus pada pentingnya dunia menghormati dan melindungi keamanan Palestina?
Meskipun demikian, pendekatan Prabowo yang bersifat pragmatis terhadap isu Palestina berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap politik dalam negeri dan posisi Indonesia di kawasan Dunia Selatan. Pengalaman panjang selama masa penjajahan kolonial telah membentuk semangat rakyat Hindia Belanda untuk melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme. Indonesia, sebagai negara pertama yang merdeka setelah Perang Dunia II, memberikan inspirasi kepada wilayah-wilayah jajahan di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin untuk juga memperjuangkan kemerdekaan mereka dari kekuasaan penjajah Eropa yang eksploitatif.
Pengalaman rakyat memperoleh kemerdekaan memberikan legitimasi kepada mereka sebagai wakil perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Presiden Soekarno, seorang orator yang mahir menyampaikan sifat jahat dari kolonialisme-imperialisme, menjadi salah satu penggerak pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) bersama pemimpin Yugoslavia Josip Broz Tito, pemimpin India Jawaharlal Nehru, dan pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasser.
Pada Konferensi Asia-Afrika 1955, GNB berkomitmen untuk melepaskan wilayah-wilayah jajahan yang masih belum merdeka. Salah satu contohnya adalah Palestina. Pendirian GNB mempercepat proses dekolonisasi. Namun, satu-satunya bangsa yang belum merdeka hingga saat ini adalah Palestina. Kesulitan Palestina dalam meraih kemerdekaan disebabkan oleh dukungan tanpa batas dari para kolonialis dan imperialis terhadap Israel. RI mendukung perjuangan Palestina sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Dewan Perdamaian
Hari ini, sikap pragmatis Prabowo tampaknya terjebak dalam perangkap kolonialisme dan imperialisme pemerintahan ekstrem kanan Israel serta kekuatan konservatif Amerika Serikat. Tugas BoP adalah demiliterisasi Gaza, mengambil senjata Hamas, serta merekonstruksi wilayah Gaza yang hancur akibat perang yang meletus pada 7 Oktober 2023. Struktur BoP terdiri dari tiga tingkatan. Di tingkat paling atas disebut "dewan eksekutif pendiri" yang berada di bawah kendali mutlak Trump.
BoP menetapkan anggaran, kebijakan, serta perekrutan pejabat tinggi, sementara anggota eksekutif, yang terdiri dari tujuh orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan misinya. Anggota dewan eksekutif meliputi mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menantu Trump Jared Kushner, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan CEO Perusahaan Investasi Apollo Global Management Marc Rolan.
Trump memiliki pandangan akhir terhadap Piagam BoP dan hak veto terhadap keputusan penting, termasuk pemecatan anggota serta tindakan dewan eksekutif. Anggota dewan akan mengawasi portofolio yang ditentukan, yang penting bagi stabilitas Gaza dan keberhasilan jangka panjang, termasuk pembangunan kapasitas pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi, penghapusan investasi, pendanaan besar, dan penggalangan modal.
Karena tidak ada perwakilan para pejuang Gaza di dalamnya, padahal mereka yang mengelola kebutuhan warga di sana, maka Gaza terlihat sebagai masalah yang harus diselesaikan, bukan sebagai subjek yang memiliki keinginan yang perlu didengar. Di bawah dewan pendiri adalah dewan eksekutif Gaza, yang bertugas mengkoordinasikan wilayah dan didukung oleh utusan-utusan dari negara-negara Arab dan Islam.
Tugasnya adalah mendukung "tata kelola yang efisien" di Gaza. Di bagian terbawah dari hierarki ini adalah "komite nasional untuk pemerintahan Gaza, yang akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina. Bersama dengan struktur-struktur sipil ini adalah pilar militer yang dipimpin oleh Letnan Jenderal AS Jasper Jeffers sebagai komandan "pasukan stabilisasi internasional dengan wewenang mencakup penghapusan senjata permanen."
Hamas dan kelompok pejuang bersenjata lainnya di Gaza bersedia menghentikan penggunaan senjata berat, namun menolak untuk melepaskan senjata mereka hingga Palestina mencapai kemerdekaannya. Oleh karena itu, Pasukan Stabilisasi Internasional yang di dalamnya termasuk pasukan Indonesia akan bertindak melawan pejuang Hamas dan Jihad Islam. Namun, Pasukan Stabilisasi Internasional ini tidak didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam situasi ini, pemerintah RI akan menghadapi penolakan dari kalangan oposisi dalam negeri.
Anggota BoP hanya terbatas pada negara-negara yang diajukan oleh ketua (Trump). Negara anggota diwakili oleh pemimpin negara atau pejabat tinggi dan harus memberikan kontribusi terhadap operasi yang sesuai dengan hukum nasional mereka. Undang-undang kami tidak memperbolehkan militer RI bertindak di luar negeri tanpa persetujuan PBB. Konstitusi kami juga menyerukan penghapusan penjajahan di seluruh dunia. Di sisi lain, BoP merupakan pendudukan asing.
Persyaratan keanggotaan umum hanya berlaku selama tiga tahun, namun aturan ini tidak berlaku bagi negara yang memberikan kontribusi lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama, yang akan mendapatkan kursi tetap. Tidak jelas apakah Prabowo bermaksud menjadikan Indonesia sebagai anggota tetap yang akan menghabiskan lebih dari Rp 17 triliun di tengah terbatasnya ruang fiskal, yang berpotensi memengaruhi upaya peningkatan kinerja ekonomi nasional.
Menguburkan Cita-Cita Palestina
Menurut Jared Kushner, Gaza akan menjadi wilayah yang modern dengan ribuan gedung pencakar langit, tempat wisata, serta perumahan yang nyaman. Namun, tidak dijelaskan siapa yang akan tinggal di sana. Tidak pula disebutkan pembentukan negara Palestina yang mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlaku. Rencana pemulihan Gaza lebih bersifat bisnis.
Beijing dan Moskow memasuki BoP karena khawatir mengganggu rencana mereka terkait perang tarif dan penyelesaian konflik Ukraina. BoP juga dianggap sebagai sarana bagi mereka untuk menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina, sekaligus mendukung pihak Arab-Islam yang sedang ditekan oleh Trump agar bergabung dalam BoP. Hal ini bertujuan untuk mengurangi persepsi bahwa BoP hanya berfungsi untuk kepentingan AS dan Israel.
Kepartisipan RI harus dipahami sebagaipolitical leveragePrabowo dan Trump memiliki pandangan serupa mengenai kebijakan tarif. Pada bulan Juli lalu, kesepakatan tarif antara AS dan RI telah tercapai, di mana Trump mengurangi tarif masuk barang Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen dengan pertukaran RI menghapus hampir seluruh tarif impor dari AS. AS berada di posisi pertama sebagai tujuan ekspor RI dengan besaran sekitar 35 miliar dolar AS per tahun.
Di tengah kondisi ekonomi nasional yang sulit saat ini, kehilangan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara. Proses renegosiasi antara AS dan RI masih berlangsung. Tidak mustahil bahwa keterlibatan RI dalam BoP tidak meningkatkan posisi tawar RI terhadap AS. Terlebih lagi, Trump memahami bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kesulitan, sehingga Prabowo akan diharuskan menyerah.
Namun jika RI taat pada AS, bukan hanya Prabowo akan menghadapi tekanan internal, tetapi juga eksternal. Dari sisi internal, para pengusaha lokal merasa perjanjian Juli terlalu menguntungkan AS dan para analis menilai perjanjian tersebut sama saja dengan menjual kedaulatan negara. Dari segi eksternal, saya menduga permintaan renegosiasi oleh Prabowo disebabkan adanya tekanan dari Tiongkok karena perjanjian Juli menyatakan Indonesia tidak boleh mengekspor barang Tiongkok yang diproduksi di dalam negeri.
Dari sisi Indonesia sebagai penggerak GNB yang anti-kolonial dan pendukung setia kemerdekaan Palestina, reputasi ini akan rusak karena BoP dibentuk bukan untuk menciptakan negara Palestina, melainkan lembaga internasional baru pengganti PBB yang dipimpin oleh kekuatan AS imperialis. Oleh karena itu, partisipasi RI akan semakin mengikis legitimasi pemerintahan Prabowo di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang semakin memburuk.
Peningkatan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang terus berlangsung – mungkin akan berujung pada perang penuh – akan memberikan tekanan ekonomi besar bagi Indonesia mengingat harga minyak global akan meningkat tajam. Ekonomi nasional yang sedang tertekan dapat memicu dampak sosial dan politik yang kompleks di tengah kesulitan ekonomi rakyat yang sulit diatasi oleh pemerintah. Kenaikan harga minyak dunia akan melemahkan nilai tukar rupiah yang berpotensi menyebabkan krisis moneter serupa tahun 1998.
Tampaknya, selama pemerintahan Prabowo, kinerja politik luar negeri kita mengalami penurunan. Dalam situasi geopolitik global yang membutuhkan kemampuan diplomatik yang memadai untuk menangani isu-isu domestik yang serius dan besar, tidak terdengar adanya langkah-langkah Menteri Luar Negeri RI Sugiono di panggung internasional. Bahkan, muncul narasi yang salah bahwa keanggotaan RI dalam BoP menunjukkan pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia. Tampaknya, di bawah pemerintahan Prabowo, kinerja politik luar negeri negara kita mengalami kemunduran. Dalam situasi geopolitik global yang memerlukan kapasitas diplomasi yang baik untuk merespons masalah-masalah penting dan besar di dalam negeri, tidak terdengar adanya tindakan dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono di tingkat internasional. Bahkan, beredar narasi yang keliru bahwa keanggotaan RI dalam BoP mencerminkan pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia. Tampaknya, selama masa pemerintahan Prabowo, kinerja politik luar negeri kita mengalami penurunan. Dalam situasi geopolitik global yang membutuhkan kemampuan diplomatik yang cukup untuk menghadapi isu-isu domestik yang serius dan besar, tidak terdengar adanya upaya Menteri Luar Negeri RI Sugiono di panggung internasional. Bahkan, muncul pandangan yang salah bahwa keikutsertaan RI dalam BoP menunjukkan pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.
Sugiono bukan seorang diplomat profesional dan tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi internasional. Selain itu, ia menjauhkan diri dari Kementerian Luar Negeri. Alasannya, Prabowo ingin mengontrol kebijakan luar negeri secara penuh. Kemenlu diabaikan. Ia sengaja memilih Sugiono yang setia kepadanya namun kurang memiliki pemahaman mendalam tentang diplomasi yang rumit, agar dapat membuat keputusan dengan cepat. Sayangnya, penyederhanaan kebijakan luar negeri ini memiliki risiko yang cukup besar bagi negara.
Tangsel, 26 Januari 2026