Transformasi digital di Indonesia sering diapresiasi sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi dan perbaikan layanan publik. Pemerintah menekankan digitalisasi sebagai metode untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, jelas, dan tanggap. Dalam berbagai forum kebijakan dan media nasional, data pencapaian disajikan sebagai bukti kemajuan: integrasi sistem data, basis layanan online yang semakin luas, serta partisipasi masyarakat dalam platform digital pemerintah. Namun di balik narasi tersebut, patut dipertanyakan satu hal mendasar, apakah teknologi benar-benar netral? Atau apakah kebijakan digital tercampur dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang bertentangan dengan tujuan publik yang dinyatakan?
Tulisan ini menyatakan bahwa kebijakan digital tidak pernah bersifat netral; ia dibentuk oleh ambisi politik, dinamika kekuasaan, serta hubungan antara negara dan pasar yang sering kali melebihi pengalaman masyarakat umum. Untuk memahami hal ini, kita perlu menempatkan transformasi digital dalam konteks bagaimana kepentingan tertentu memengaruhi pembuatan, pelaksanaan, serta dampaknya terhadap layanan publik.
Akses Digital dan Keuntungan Infrastruktur: Siapa yang Mendapatkan Manfaat?
Perkembangan digital memerlukan dasar infrastruktur yang kokoh. Infrastruktur digital di Indonesia telah berkembang pesat; Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa hampir 18.697 titik layanan akses internet umum telah tersedia di seluruh wilayah, termasuk sekolah, kantor pemerintah, fasilitas kesehatan, serta berbagai tempat umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan jaringan komunikasi menjadi prioritas utama, namun pencapaian ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keuntungan alokasi sumber daya yang lebih menguntungkan daerah tertentu daripada masyarakat secara keseluruhan.
Investasi dalam infrastruktur digital memang penting. Namun, adanya jaringan yang terhubung tidak berarti layanan publik bisa diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Wilayah yang terpencil masih sering mengalami keterbatasan akses yang jauh dari standar yang diharapkan. Meskipun pemerintah menetapkan target koneksi seluruh desa pada tahun 2026, ketimpangan akses tetap menjadi tantangan nyata, yang lebih sering disebut dalam narasi pembangunan daripada dampak sosial yang riil.
Tujuan di balik investasi infrastruktur sering kali bersifat kompleks: selain dianggap sebagai proyek strategis nasional, infrastruktur digital juga memberikan kesempatan ekonomi bagi penyedia layanan teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, terdapat risiko bahwa akses digital diperlakukan sebagai sumber keuntungan bisnis, bukan sebagai layanan publik yang merupakan hak warga negara.
Integrasi Informasi dan Bahaya Ketergantungan Perusahaan
Kebijakan pengintegrasian data seperti Satu Data Indonesia menjadi fondasi utama dalam upaya menciptakan data pemerintahan yang akurat, standar, dan dapat digunakan secara bersama oleh berbagai institusi. SDI bertujuan untuk memperkuat perencanaan kebijakan berbasis bukti serta meningkatkan tata kelola data publik, sebagaimana disampaikan oleh Bappenas dalam forum diskusi publik mengenai Rancangan Rencana Induk Pemerintahan Digital 2025-2045.
Namun di balik tujuan ideal ini, terdapat ancaman dominasi lembaga perantara yang menginisiasi solusi data dan teknologi, yang akhirnya menjadi penentu bentuk arsitektur digital pemerintahan. Ketergantungan pada solusi teknologi tertentu memperkuat posisi perusahaan swasta dalam menentukan cara data diproses, dianalisis, dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan publik. Ketergantungan semacam ini berisiko melemahkan kedaulatan data nasional serta membatasi kemampuan negara dalam mengontrol jalannya kebijakan dan agenda digital.
Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar data sering kali menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan pelaku teknologi dan birokrat tertentu daripada warga yang seharusnya dilayani oleh layanan digital tersebut. Ketika data dilihat bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai barang dagangan, maka kepentingan ekonomi akan semakin memengaruhi pilihan solusi teknologi pemerintah dibandingkan tujuan pelayanan publik yang adil dan merata.
Penggunaan teknologi mutakhir seperti AI, kecerdasan prediksi, dan sistem rekomendasi kini telah masuk ke sektor pelayanan publik, mulai dari proses perizinan hingga penentuan prioritas layanan sosial. Negara-negara seperti Argentina, Australia, dan banyak lainnya saat ini sedang mencoba menerapkan AI untuk menentukan prioritas layanan tertentu, tetapi mereka juga menghadapi tantangan besar terkait transparansi, bias algoritma, serta tanggung jawab atas dampaknya. Dasar ini penting karena algoritma secara alami memiliki bias yang berasal dari data dan model yang digunakan.
Indonesia perlu mempertimbangkan pertanyaan sederhana namun penting: Siapa yang memberikan legitimasi kepada algoritma yang mengarahkan kebijakan? Ketika sistem menentukan prioritas layanan, penargetan bantuan sosial, atau pembagian sumber daya, keputusan tersebut tidak boleh lepas dari tanggung jawab publik yang jelas dan mekanisme audit yang independen. Tanpa hal itu, manfaat teknologi bisa berubah menjadi penyebaran ketidakadilan yang sudah diatur karena bias data, struktur sosial yang tidak seimbang, atau desain sistem yang tidak memperhatikan konteks lokal.
Pengujian independen terhadap layanan e-government di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi mampu meningkatkan efisiensi administratif serta mempercepat akses terhadap informasi, namun tidak secara otomatis menciptakan kepuasan masyarakat atau perubahan yang signifikan dalam pengalaman pelayanan publik jika tidak disertai dengan transformasi proses bisnis dan budaya organisasi.
Di Indonesia, laporan resmi dari beberapa kementerian menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas layanan publik digital yang diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks pelayanan publik (IPP), namun angka-angka tersebut sering kali tidak mencerminkan kesesuaian antara pengalaman administratif dengan kepuasan nyata warga. Berdasarkan laporan KemenPANRB 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai angka yang tinggi, tetapi penekanan pada indikator ini lebih mengarah pada evaluasi proses internal birokrasi daripada dampak pengalaman warga terhadap akses layanan sehari-hari, aspek yang sama pentingnya dalam memahami "efisiensi digital" yang sebenarnya.
Layanan digital yang dianggap sukses berdasarkan data mungkin terlihat mampu secara administratif, namun masyarakat masih menghadapi hambatan teknis, tantangan dalam literasi, serta persepsi bahwa layanan publik yang digital tetap tidak seakurat atau secepat yang diharapkan.
Rekomendasi Kebijakan Publik
Untuk memastikan bahwa kebijakan digital bukan sekadar alat teknokratis yang hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik bagi seluruh masyarakat, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang sesuai dan dapat diukur:
1.Mekanisme Penilaian Dampak Masyarakat yang Kuat
Pemerintah perlu menggabungkan indikator pengalaman masyarakat (seperti Citizen Experience Index) dalam penilaian kebijakan digital, bukan hanya mengenai statistik hasil administratif.
2.Peningkatan Pengelolaan Data Nasional
Kebijakan perlu memastikan bahwa data publik dikelola secara nasional dengan standar keamanan, kemampuan interoperabilitas, serta audit publik yang independen, sehingga menjamin kedaulatan data warga.
3. Audit Algoritma dan Keterbukaan Keputusan Teknologi
Setiap sistem otomatis yang digunakan dalam layanan masyarakat harus menjalani pemeriksaan independen guna mengidentifikasi bias dan memastikan keputusan yang diambil tidak bersifat diskriminatif.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Digital
Mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar data, perancangan layanan, dan penilaian sistem perlu diperkuat agar kebijakan tetap sesuai dengan kondisi sosial yang ada.
5. Fokus pada Pemahaman Digital dan Keterlibatan
Program literasi digital nasional perlu menyediakan pelatihan mengenai pemahaman kebijakan digital, penggunaan layanan digital pemerintah, serta kesadaran akan hak atas data pribadi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Teknologi tidak pernah muncul tanpa dasar; ia lahir dari kepentingan, nilai, dan asumsi sosial yang dibawa oleh para pembuatnya. Kebijakan digital juga tidak bersifat netral. Mereka dipengaruhi oleh kekuatan politik, pertimbangan ekonomi, serta dinamika sosial yang rumit. Indonesia perlu memastikan bahwa teknologi dan kebijakan digital digunakan bukan hanya untuk efisiensi administratif, tetapi juga demi keadilan, inklusi, dan kualitas layanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Tanpa evaluasi kritis dan reformasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, digitalisasi hanya akan menjadi narasi menarik di kertas, sementara kenyataan di lapangan tetap sama.