Ringkasan Berita:
- Anak-anak dan ibu yang sedang mengandung termasuk kelompok yang rentan dan perlu mendapatkan perhatian khusus saat menerapkan program MBG.
- Kualitas makanan MBG yang disajikan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama pemenuhan nutrisi dan perlindungan kesehatan.
NEWS.COM, JAKARTA – Anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mengharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih aktif dalam memastikan perlindungan tambahan bagi anak dan perempuan hamil dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Program Presiden ini memiliki banyak hal yang baik, seperti Sekolah Rakyat dan MBG. Namun di lapangan, kita menemukan bahwa MBG ini viral karena makanan yang dikonsumsi anak-anak kita justru merupakan makanan olahan ultra (UPF)," kata Muhamad Abdul Azis Sefudin, Senin (26/1/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa anak-anak dan ibu hamil merupakan kelompok yang rentan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, kualitas makanan yang disajikan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama pemenuhan nutrisi dan menjaga kesehatan.
"Presiden berharap MBG ini benar-benar bertujuan untuk masa depan anak-anak kita serta ibu hamil, agar mereka memperoleh nutrisi yang cukup. Hal ini penting agar pada tahun 2045 negara kita menjadi negara maju, Indonesia yang lebih berkembang," ujar Muhamad Abdul Azis Sefudin.
Anggota partai PDI Perjuangan yang masih muda menganggap pemberian makanan yang diproses secara intensif dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan kesehatan ibu hamil jika tidak diawasi dengan cermat.
Oleh karena itu, ia mengharapkan KemenPPPA dan KPAI tidak hanya melaksanakan peran normatif, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pengawasan langsung di lapangan.
"Perlindungan anak tidak hanya terkait dengan kekerasan, tetapi juga mengenai apa yang mereka makan setiap hari. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar sehat dan bernutrisi," tegas Muhamad Abdul Azis Sefudin.
Anggota DPR RI dari Dapil Jabar III (Cianjur-Kota Bogor) juga mengajak KemenPPPA dan KPAI untuk memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Badan Pangan Nasional, agar memastikan standar menu MBG yang berbasis pada makanan sehat, aman, serta sesuai kebutuhan anak dan ibu hamil.
"Programnya sudah tepat, sekarang tinggal bagaimana pengawasan diperkuat. Jangan sampai program strategis ini justru menimbulkan masalah baru di masa depan," tutup Azis.