jakarta.Bengkalispos.com- Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat menyatakan bahwa posisi Polri di bawah presiden merupakan bentuk sistem pemerintahan yang sah, sesuai konstitusi, serta selaras dengan prinsip demokrasi.
Berdasarkan pendapat Sahat, hal tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sahat menganggap penempatan Polri secara langsung di bawah presiden merupakan bagian penting dalam memperkuat supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
"Desain ini bertujuan menjaga netralitas, profesionalisme, dan kemandirian Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan pelayanan publik yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik sektoral, sehingga institusi Polri berada di bawah presiden sesuai semangat reformasi," kata Sahat, Kamis (29/1).
Ia menyatakan struktur komando Polri yang langsung bertanggung jawab kepada presiden memungkinkan terciptanya pengendalian komando yang cepat, efisien, dan tidak rumit.
Menurutnya, hal tersebut sekaligus menyediakan mekanisme pengawasan yang jelas dan terpusat dalam sistem pemerintahan.
"Pemisahan Polri dari TNI merupakan pencapaian penting dalam perjuangan reformasi yang harus terus dipertahankan. Oleh karena itu, setiap wacana atau upaya perubahan struktur lembaga Polri perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengurangi semangat reformasi, demokratisasi, serta kekuasaan sipil yang telah diperjuangkan bersama," kata Sahat.
Sahat menyebutkan bahwa tantangan utama Polri saat ini bukanlah perubahan struktur institusi, melainkan penguatan reformasi di dalam, peningkatan kompetensi, kejelasan, dan pertanggungjawaban, serta pemberian sanksi keras terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar hukum dan aturan etik.
GAMKI menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif transformasi Polri yang Presisi sebagai strategi penting dalam memperkuat institusi kepolisian yang semakin profesional, dapat diandalkan, dan disayangi masyarakat.
"GAMKI mengajak seluruh pihak terkait untuk menjaga kesepahaman nasional dan menghindari isu-isu yang berpotensi memicu keributan politik serta mengganggu kestabilan negara," ujar Sahat. (jos/jpnn)