Suara Flores- Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon secara resmi menunjuk Mahamenteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan sebagai pengemban jabatan di Keraton Surakarta. Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melestarikan kawasan cagar budaya nasional sekaligus memicu perubahan di dalam lingkungan keluarga besar Kasunanan.
Pengesahan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 dilakukan di Keraton Surakarta, hari Minggu (18/1). Dalam SK tersebut, Tedjowulan ditunjuk sebagai pengelola perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya Karaton Kasunanan Hadiningrat. Fadli Zon menyatakan, penunjukan ini bertujuan agar keraton yang bernilai sejarah tetap terjaga dengan baik dan kondusif. Ia menilai Tedjowulan memiliki pengalaman lama dalam urusan keraton sehingga dinilai mampu menjadi pengelola yang dapat dipercaya dan bersifat transparan.
Fadli menyatakan, kondisi fisik bangunan keraton saat ini memerlukan perhatian yang serius. Banyak gedung bersejarah yang kosong dan membutuhkan pembaruan. Pemerintah berharap Tedjowulan segera melakukan identifikasi kebutuhan perawatan, mulai dari pembersihan hingga perbaikan, dengan melibatkan pihak keraton dan lembaga pelestarian budaya. “Keraton ini adalah warisan bangsa, harus dijaga agar tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Namun, pengangkatan tersebut tidak terlepas dari perdebatan. Putri tertua almarhum Paku Buwana XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbay, menyampaikan protes secara langsung di hadapan Menteri Kebudayaan. Ia merasa keluarga besar PB XIII tidak dilibatkan dalam proses pengangkatan tersebut. "Kami sebagai pemilik hak tidak diberitahu, tidak diundang. Seperti kami tidak ada," ujar Timoer. Sikap ini menunjukkan adanya ketegangan internal yang belum selesai di dalam Kasunanan Surakarta.
Keraton Surakarta memiliki riwayat panjang sebagai pusat kebudayaan Jawa. Sejak ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya tingkat nasional, keraton menjadi simbol penting dalam melestarikan tradisi sekaligus menjadi tujuan wisata budaya. Namun, perselisihan internal di antara anggota keluarga besar Kasunanan sering kali menjadi hambatan dalam upaya pembaruan. Penunjukan Tedjowulan diharapkan mampu menghubungkan kepentingan pemerintah dan keluarga besar keraton, meskipun tantangan dalam proses konsolidasi tetap besar.
Beberapa pengamat budaya menganggap tindakan pemerintah ini sebagai langkah strategis. Menurut mereka, keterlibatan tokoh senior seperti Tedjowulan dapat mempercepat proses perbaikan fisik keraton yang selama ini terabaikan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan menjaga komunikasi dengan keluarga besar Kasunanan agar tidak menimbulkan penolakan yang berlarut. “Pelestarian budaya tidak bisa hanya bergantung pada aturan, tetapi harus ada keselarasan dengan pemilik tradisi,” kata seorang akademisi dari Universitas Sebelas Maret.
Dengan penunjukan ini, masyarakat berharap besar agar Keraton Surakarta kembali menjadi pusat kebudayaan yang aktif, bukan hanya sebagai simbol sejarah. Pemerintah menekankan bahwa pembaruan keraton tidak hanya terkait dengan struktur fisiknya, tetapi juga penguatan peran sosial dan budaya. Tedjowulan kini mengemban tanggung jawab besar untuk memastikan keraton tetap relevan dalam era modernisasi, sekaligus menjaga martabat Kasunanan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa.
Penulis : Malik Hasim