JAYAPURA– Indonesia secara resmi menjadi ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penetapan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB ini dilakukan pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Terpilihnya Indonesia sebagai presiden dewan HAM PBB tidak lepas dari usaha keras Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai.
Kepada para jurnalis di Universitas Cenderawasih (Uncen) pada Senin (20/1/2026), pria yang akrab dipanggil Pigai menyatakan bahwa Indonesia kini menduduki posisi terdepan di dunia internasional dalam hal HAM. Dengan penuh keyakinan, Pigai menyebutkan bahwa penunjukan presiden dewan HAM PBB kepada Indonesia merupakan sebuah penghargaan dan kehormatan besar atas perjuangan mereka selama ini dalam memperjuangkan HAM.
"Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Kita telah memperoleh kursi di Dewan HAM PBB. Di tingkat internasional, kita sudah menjadi yang terdepan dalam urusan HAM. Di dalam negeri, apakah kamu ingin perubahan? Di sana (internasional) kita sudah baik," ujar Pigai.
Menurutnya, semua pihak mampu mengubah bangsa ini, termasuk yang tidak terkecuali. Selama dengan martabat kemanusiaan. Ia menyebutkan bahwa yang menciptakan ketidakadilan di dalam negeri ini adalah jutaan penduduk Indonesia.
Oleh karena itu, Pigai menyatakan bahwa untuk mengurangi atau menghilangkan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri, khususnya di Papua, harus dimulai dari diri sendiri, apakah ingin berubah? "Apakah kita ingin sekarang berubah? Wibawa kita di dunia internasional sudah cukup baik. Seharusnya di dalam negeri juga perlu adanya perubahan. Jadi, jika ingin menghentikan, menghilangkan, atau mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut, semuanya kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita bersedia berubah atau tidak?" jelas Pigai.
Sebagai menteri HAM, Pigai mengakui bahwa dirinya hanya mampu menyusun peraturan dan regulasi. Selain itu, pihaknya juga hanya bisa melakukan sosialisasi, penyuluhan hingga mendirikan pusat studi HAM. Namun, program tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mengalami perubahan.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus melakukan perubahan besar-besaran di dalam negeri, sehingga Indonesia selalu diingat oleh dunia internasional sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia. Oleh karena itu, pihaknya terus menyelenggarakan program-program yang mendorong kemajuan peradaban dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.