Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA -- Di puncak Davos, Swiss, udara menusuk tulang. Salju turun perlahan, seolah tepuk tangan alam yang sopan namun dingin tanpa suhu. Di sana Presiden Prabowo Subianto berdiri, berpakaian rapi, suaranya menggelegar, dan pidatonya mengalir seperti api unggun di tengah musim dingin kapitalisme global.
Forum Ekonomi Dunia memang menjadi tempat yang cocok untuk Prabowo. Sejak lama, beliau nyaman tampil di forum besar, menggenggam mikrofon mahal, dan berada di depan peserta yang berpakaian jas gelap. Kalimatnya penuh makna, intonasinya tegas, dan metaforanya kuat.
Ia membicarakan konstitusi, keutamaan hukum, serta para perampok yang ambisius yang selama ini merusak negara. Mengenai empat juta hektare lahan ilegal yang telah disita. Mengenai pengusaha yang dianggapnya bukan pelaku pasar bebas, melainkan "penguasa perampok".
Para pemimpin dunia tampak kagum mendengar pidatinya yang penuh semangat tanpa perlu mengetuk meja. Beberapa di antaranya memberi tepuk tangan. Ada yang mengangguk dengan penuh penghormatan. Ada juga yang mungkin secara diam-diam berpikir, "Indonesia ternyata menarik juga."
Pembicaraan Prabowo selalu demikian: membangkitkan semangat, menghangatkan suasana, dan menjadikan Indonesia terdengar sebagai negara yang sedang bangun dari tidur panjang kolonialisme modern.
Kendala utamanya adalah Davos sangat jauh. Sangat jauh. Jauh dari Aceh. Jauh dari Tapanuli. Jauh dari sungai-sungai Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang meluap membawa mayat. Jauh dari hutan yang sudah lama bukan lagi hutan.
Karena nanti, ketika para pemimpin dunia kembali, mereka akan meminta laporan. Bukan dari YouTube Sekretariat Presiden, tetapi dari kedutaan mereka masing-masing di Jakarta. Mereka akan meminta data. Mereka akan meminta kebijakan. Mereka akan meminta konsistensi.
Dan di sanalah dingin Davos berpindah ke ruang rapat. Karena di Indonesia, hanya beberapa hari sebelum pidato yang penuh semangat itu, masyarakat baru saja menyaksikan drama yang membuat alis nasional terangkat secara bersamaan.
Presiden Prabowo mencabut izin dari 28 perusahaan yang merusak hutan di Sumatra dan Aceh. Berita tersebut disambut seperti hujan di musim kemarau. Aktivis tersenyum, mengucapkan alhamdulillah. Rakyat berharap. Negara terlihat perkasa.
Namun beberapa hari setelahnya, Istana memberikan penjelasan yang membuat masyarakat langsung merespons dengan satu kata — singkat, jujur, dan sangat mendalam: koplak. Perusahaan yang izinnya dicabut... masih diperbolehkan beroperasi.
Alasan Kerajaan mulia: jangan sampai perekonomian terganggu, jangan sampai kesempatan kerja hilang. Maka lahirlah kebijakan yang paling istimewa abad ini: izin dicabut, namun aktivitas tetap berjalan. Hukum ditegakkan, tetapi dengan cara yang lebih lunak. Negara tegas, tetapi dengan pendekatan yang lebih lembut.
Pada titik ini, pidato Davos berubah menjadi sebuah ironi. Di Swiss, Prabowo menghadapi para perampok itu. "Coba beli pejabat saya, kalian akan terkejut," ujarnya dengan tegas. Di Tanah Air, justru negara yang tampaknya terkejut menghadapi kenyataan bahwa mencabut izin ternyata lebih mudah daripada menghentikan mesin perusahaan.
Bukan soal niat. Banyak orang menganggap Prabowo benar-benar ingin tegas. Ini terkait celah lama antara ucapan dan tindakan.
Bukan karena takut berbicara, melainkan karena kenyataan selalu memperkecil maknanya. Di Davos, perampok digambarkan seperti rombongan bandit film koboi. Di Sumatra, mereka masih terus menggiling produksi. Di Swiss, hukum ditegakkan seperti palu pengadilan. Di Indonesia, hukum dihiasi dengan catatan kaki yang disebut "pertimbangan sosial-ekonomi".
Meskipun rakyat biasa juga memiliki pertimbangan: rumah mereka telah terbawa oleh air. Ladang mereka berubah menjadi danau. Makam keluarga mereka terkena longsoran. BNPB mencatat sekitar 1.200 jiwa hilang dalam bencana hidrometeorologi terbaru. Angka ini bukanlah sesuatu yang bisa diperdebatkan demi menjaga stabilitas ekonomi.
Jika hutan rusak demi menciptakan pekerjaan, lalu ketika banjir datang dan pekerjaan hilang bersama rumah, siapa yang bertanggung jawab?
Davos mungkin mendapat tepuk tangan. Namun, Indonesia memberikan ujian. Ujian tersebut sederhana: apakah pidato hanya ditujukan kepada pemimpin dunia, atau juga bagi rakyat sendiri? Apakah keberanian hanya ada di forum internasional, atau juga di meja kebijakan dalam negeri?
Karena bangsa ini sudah terlalu sering menyaksikan pidato yang berkobar-kobar, namun cepat redup ketika tiba di lapangan. Terlalu sering mendengar kata "tegas", lalu membaca kalimat berikutnya yang dimulai dengan "namun".
Mungkin benar, menghancurkan para perampok tersebut tidaklah mudah. Namun membiarkan mereka terus beroperasi setelah dianggap melanggar, bukanlah sebuah strategi. Itu adalah kontradiksi yang jelas. Paradoksnya adalah paradoks itu sendiri.
Dan di tengah salju Davos yang bersih dan putih, sejarah akan mencatat satu hal: pidato mampu memanaskan ruangan, tetapi hanya kebijakan yang konsisten yang bisa membangun kepercayaan.
Jika tidak, maka setiap tepuk tangan dunia akan selalu kalah dengan satu suara rakyat di kolom komentar — singkat, jelas, dan menyakitkan: "Koplak."
Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 29/1/2026*