Kurang lebih 170 penduduk sipil meninggal dunia akibat serangan udara militerMyanmar selama periode pemilu yang berlangsung hampir dua bulan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 30 Januari. Berdasarkan laporan PBB, korban jiwa terjadi dalam sekitar 408 serangan udara militer yang dilaporkan oleh sumber terbuka sejak awal Desember hingga berakhirnya pemungutan suara.
Dilansir dari CNA, pemilu Myanmar diadakan selama hampir sebulan dalam tiga tahap dan berakhir pada hari Minggu kemarin. Pemungutan suara ini dilaksanakan oleh militer di tengah kritik yang luas dari pengawas demokrasi, yang menganggap proses tersebut sebagai upaya untuk kembali memperkuas kekuasaan militer.
PBB Menganggap Pemilu Gagal Menjaga Kepentingan Warga Sipil
Kantor HAM PBB menyatakan bahwa pemilu tidak menghentikan kekerasan terhadap penduduk sipil. "Pemilu ini tidak menghentikan kekerasan yang berlangsung terus-menerus sepanjang 2025," ujar James Rodehaver, pimpinan tim Myanmar di Kantor HAM PBB. Ia menyebut 2025 sebagai tahun dengan jumlah korban sipil akibat serangan udara terbanyak sejak 2021, serta menegaskan bahwa serangan udara tetap berlangsung bahkan pada hari pemungutan suara.
Rodehaver mengingatkan jumlah korban masih kemungkinan bertambah. Menurutnya, proses verifikasi terhambat karena putusnya komunikasi serta rasa takut warga di beberapa daerah untuk memberikan informasi.
Serangan terhadap Wilayah Penduduk dan Penangkapan Besar-besaran
PBB juga melaporkan adanya serangan udara militer yang terjadi pada 22 Januari di daerah permukiman di Kecamatan Bhamo, Negara Bagian Kachin, yang mengakibatkan kematian hingga 50 orang warga sipil. Untuk mengurangi perbedaan pandangan, militer Myanmar juga menahan setidaknya 324 pria dan 80 wanita berdasarkan undang-undang perlindungan pemilu yang diberlakukan secara sepihak.
Beberapa penangkapan terjadi hanya karena kegiatan online yang sederhana. Dalam satu contoh, seseorang diberi hukuman 49 tahun penjara karena memuat bahan yang menentang pemilu.
Menurut laporan Al Jazeera, partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), memperoleh sebagian besar kursi di parlemen. Partai ini meraih 232 dari 263 kursi di majelis bawah dan 109 dari 157 kursi yang telah diumumkan di majelis atas. Juru bicara junta, Zaw Min Tun, mengatakan bahwa parlemen akan mengadakan sidang pada Maret untuk memilih presiden, dengan pemerintahan baru direncanakan mulai April.
Namun, ASEAN menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui proses pemilu di Myanmar. Kelompok HAM dan beberapa negara Barat juga meragukan keabsahan proses tersebut. PBB mencatat bahwa sebagian besar penduduk, termasuk minoritas Rohingya, tidak diizinkan untuk memilih karena kehilangan kewarganegaraan dan pengungsian. "Banyak orang memutuskan untuk memilih atau tidak memilih hanya karena rasa takut," ujar Kepala HAM PBB Volker Turk.
Setelah kudeta 2021, Myanmar terus mengalami perang. PBB melaporkan ribuan jiwa melayang dan sekitar 3,6 juta penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara militer masih memegang 25 persen kursi di parlemen.