Bengkalispos.com.CO.ID, TASIKMALAYA,– Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Polri dalam membentukDirektorat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Kejahatan Perdagangan Orang (KPO)Langkah ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi serta penanganan kasus yang lebih cepat dan efisien di wilayah tersebut.Menurut Omay Rusmana, Sekretaris Dinas Investasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya, kehadiran satuan khusus ini sangat penting untuk segera diwujudkan. "Harapan kami kehadiran satuan khusus di Kabupaten Tasikmalaya bisa segera didorong agar terbentuk," katanya setelah menghadiri pertemuan dengan beberapa mitra Polres Tasikmalaya pada hari Rabu.
Omay menekankan kesiapan pemerintah daerah dalam terus bekerja sama dengan kepolisian guna mencegah dan menangani kasus yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal serta isu perempuan dan anak. Berdirinya direktorat tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah PMI ilegal yang sering menjadi korban perdagangan orang.
Koordinasi dengan Berbagai Pihak
Dukungan pembentukan direktorat ini juga datang dariCarmono, Kepala UPTD PPA Kabupaten Tasikmalaya, yang berharap struktur unitnya segera dibentuk di Polres Tasikmalaya. "Sangat penting bagi kami untuk terus bekerja sama dengan Polres, KPAID, hingga Disnaker agar penanganan kasus dapat lebih cepat dan dekat dengan masyarakat," katanya.
Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, menilai tindakan Polri patut diapresiasi karena akan memperkuat penanganan isu anak dan perempuan. "Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab Polri, KPAID, atau P2TP2A saja, tetapi tanggung jawab kita bersama," tegas Ato.
AKP Ridwan BudiartaKepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya menambahkan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan TPPO di wilayah hukum Polda Jabar baru saja diresmikan di Polres Karawang dan Polres Bogor. "Dengan adanya satuan khusus ini, masyarakat akan lebih mudah memberikan informasi, dan kami juga lebih siap serta serius dalam menangani kasus-kasus PPA maupun TPPO," ujarnya.
Isi ini disusun dengan dukungan teknologi AI.