Ringkasan Berita:1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mempercepat pembangunan infrastruktur pada tahun ini2. Dengan bantuan PUPR, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk proyek strategis.3. Anggaran tersebut meliputi pengeluaran fisik, perencanaan, serta pengawasan dengan penyebaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
TERNATE.COM, SOFIFI- Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mempercepat pembangunan infrastruktur di tahun ini. - Tahun ini, Pemprov Maluku Utara kembali memacu pembangunan infrastruktur. - Dalam tahun ini, pihak Pemprov Maluku Utara kembali menggalakkan pembangunan infrastruktur. - Pemprov Maluku Utara pada tahun ini kembali fokus pada pengembangan infrastruktur.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dana belanja langsung sekitar Rp 550 miliar dialokasikan untuk mendanai berbagai proyek penting di 10 kabupaten dan kota.
Sementara itu, Risman Iriyanto, Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup pengeluaran fisik, perencanaan, serta pengawasan dengan penyebaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
"Seluruh kabupaten dan kota mendapat bagian," kata Risman saat diwawancara oleh ternate.com di kantornya di Sofifi, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, jenis pembangunan yang didanai mencakup konstruksi jalan dan jembatan, struktur bangunan, sistem irigasi, perlindungan sungai dan pantai, pengelolaan kawasan, hingga sistem penyediaan air minum (SPAM).
Pembangunan di Sofifi dan Tidore Kepulauan berfokus pada wilayah Sofifi serta sekitarnya.
Di mana beberapa proyek strategis sedang berlangsung, antara lain pembangunan Perumahan Polda, Gedung SPKT Polda, Workshop Dinas PUPR, Masjid Raya Sofifi, rehabilitasi Kantor DPRD serta rumah dinas pimpinan DPRD.
Tidak hanya itu, proyek SPAM Tampadamai yang dijalankan oleh Balai Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Sofifi dan beberapa wilayah di Halmahera Barat.
Kemudian, Kota Ternate dan daerah pesisirnya, pihaknya melakukan berbagai proyek krusial seperti pembangunan tanggul dan pengelolaan sungai, Gedung Auditorium Militer, Gedung NU, Makobrimo serta Pelancutan.
Selain itu, dilakukan perbaikan Rumah Dinas Gubernur di wilayah Krisantus, Kadaton Kesultanan Ternate, serta peningkatan kondisi jalan Malik Rubu dan Loto.
Di kawasan kepulauan, pos penjaga pantai didirikan di Pulau Moti, Bido, Matang II, dan Mayau.
Daratan Halmahera terus diperkuat
Di wilayah Halmahera Barat, fokus pembangunan terletak pada perawatan dan perbaikan sistem irigasi Akediri dan Goal, pengembangan jalan Sedangoli–DHE, serta penanganan jalur Ibu–Kedi dan Tabadame–Ekor.
Di Halmahera Timur, proyek mencakup pembangunan saluran irigasi Wayamli, pengembangan kawasan pariwisata Olako, serta pembangunan jalan dan jembatan Ekor–Kobe.
Disebutkan, beberapa proyek masih menunggu penyelesaian administrasi terkait batas wilayah hutan.
Di Halmahera Tengah, pengembangan jalan dilakukan pada jalur Saket–Hede Podo, Sakit–Agane Dalam, serta Sidangoli–Jailolo–Gula, sebagai upaya memperkuat keterhubungan antar wilayah di daratan Halmahera.
Selatan, utara dan kepulauan
Di wilayah Halmahera Selatan, proyek infrastruktur berada di Pulau Bacan, Pulau Obi, Pulau Makian, serta kawasan Saketa, meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan perlindungan pantai.
Di Halmahera Utara, perbaikan jalan dilakukan pada beberapa jalur penting seperti Kao–Toliwang, Galela–Kedi, Lapi–Darume, serta kelanjutan jalur Tolabit–Togore–Batua.
Di Pulau Morotai, fokus pembangunan berada pada perlindungan pantai serta peningkatan sistem irigasi di wilayah Morotai Selatan, khususnya daerah Dayu.
Di Kepulauan Sula, pembangunan jalan sepanjang kira-kira 10 kilometer dengan jenis permukaan lapen dilakukan pada jalur Desa Dofa–Vala di Pulau Sulabesi.
Terakhir, Pulau Taliabu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan pembangunan jalan sebesar sekitar Rp 10 miliar yang ditujukan khususnya sebagai akses menuju fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit di wilayah Kawalo dan sekitarnya.
"Tetapi kami juga berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Balai Cipta Karya Kementerian PUPR terus diperkuat, agar kebutuhan infrastruktur dasar khususnya air minum dapat terpenuhi secara merata di Maluku Utara," tegas Risman. (*)