Pemilihan Thomas Aquinas Djiwandono sebagai Wakil Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap oleh para analis sebagai tanda "pengendalian penuh" yang berpotensi mengganggu kemandirian bank sentral.
Thomas Djiwandono adalah keponakan Presiden Prabowo yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, meskipun telah mengundurkan diri setelah mencalonkan diri.
Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan "terdapat alasan khusus" mengapa Prabowo mengajukan nama Thomas. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut apa alasan tersebut.
Selain Thomas, terdapat dua nama lain yang juga diajukan kepada DPR, yaitu Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.
Mengatasi kekhawatiran terkait independensi BI, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menyatakan bahwa pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan secara kolektif dan kollegial.
Oleh karena itu, pernyataannya, tidak mungkin seorang wakil dapat mengambil keputusan penting tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak lain.
Diusulkan Presiden Prabowo
Nama Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, tercantum dalam daftar kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia, setelah surat pengunduran diri salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, diterima.
Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa sesuai aturan hukum yang berlaku, pengunduran diri tersebut harus diikuti dengan proses pengisian posisi jabatan.
Pemerintah, lanjutnya, selanjutnya mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memulai tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Di dalam Surpres tersebut, diajukan tiga nama kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia: Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.
Dicky Kartikoyono menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, sedangkan Solikin Juhro merupakan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.
Beberapa nama telah dikirimkan, salah satunya memang benar ada nama yang kami usulkan yaitu Bapak Wamenkeu dengan nama Bapak Thomas Djiwandono," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baru-baru ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menyatakan bahwa munculnya nama Thomas Djiwandono bukan berasal dari Presiden Prabowo, tetapi dari Gubernur Bank Indonesia.
"Kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri," kata Dasco, Rabu (21/01).
Didukung Menkeu hingga DPR
Menteri Keuangan Purbaya mengonfirmasi adanya salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kosong usai Juda Agung mengundurkan diri.
Purbaya mengatakan telah menerima informasi tersebut dan berencana untuk bertemu langsung dengan Juda, yang disebut-sebut akan mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas.
"Ya, saya juga mendengar hal itu (terkait pertukaran posisi Thomas Djiwandono dan Juda Agung di BI dan Kementerian Keuangan). Nanti saya ingin bertemu dengan Pak Juda. Saya ingin melihat niatnya bagaimana," kata Purbaya.
Kehadiran Thomas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 November 2025 juga dianggap Purbaya sebagai langkah penyesuaian untuk bergabung dengan Bank Indonesia.
Pada masa itu, kehadiran Thomas memunculkan pandangan mengenai kemandirian BI karena perwakilan Kemenkeu sebelumnya tidak pernah hadir dalam forum RDG.
Meskipun demikian, Purbaya meyakinkan bahwa siapa pun yang ditunjuk sebagai pejabat di jajaran BI, pemerintah tetap tidak memiliki ruang untuk campur tangan dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter.
"(Kedatangan Thomas ke BI) tidak memiliki kaitan dengan independensi. Independensi terganggu ketika ada intervensi langsung dari pemerintah dalam pengambilan keputusan. Sampai saat ini, tidak ada," katanya.
Menurut Purbaya, pembagian tugas antara pemerintah dan BI selama ini berjalan dengan jelas.
Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, sedangkan BI mengarahkan perhatiannya pada kebijakan moneter, katanya.
Koordinasi dilakukan melalui KSSK tanpa mengurangi kemandirian masing-masing lembaga, lanjut Purbaya.
Ia menambahkan, setiap pejabat yang masuk ke BI secara otomatis bersikap independen dan tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah.
"Setelah masuk BI, ya, dia independen, bukan bagian dari pemerintah," katanya.
Dukungan juga datang dari Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Ia menganggap Thomas memiliki kemampuan dan latar belakang yang sesuai sebagai kandidat wakil.
Aspek positif tersebut terlihat dalam dunia pemerintahan, dunia bisnis, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di partai sebelum mengundurkan diri, sehingga menurut saya hal itu merupakantrack record yang kredibel," imbuhnya.
Ia memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Berdasarkan latar belakang keluarga dan pendidikan, ia sangat layak untuk posisi tersebut.
Apa alasan mengapa kemandirian BI sangat penting?
Ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menganggap bahwa berbicara tentang pengalaman kerja serta jabatan yang saat ini diemban Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, maka ia dapat disebut sebagai tokoh yang kompeten.
Meskipun memiliki pengalaman yang lebih sedikit dalam bidang moneter dibandingkan dua kandidat lainnya.
Namun masalah utamanya, menurutnya, sosok Thomas Djiwandono tidak dapat dipisahkan dari hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo. Apalagi dia pernah menjabat posisi di Partai Gerindra.
Kedekatan tersebut, menurutnya, akan menjadi ancaman terhadap kemandirian Bank Indonesia.
"Bank sentral memang perlu memiliki kemandirian, sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data yang objektif, analisis yang mendalam, dan tidak terpengaruh oleh intervensi pemerintah," katanya.
"Tapi di sini adalah risikonya," katanya.
Kemandirian Bank Indonesia, menurutnya, tidak dapat dipertanyukan.
Karena, pada dasarnya, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa (inflasi) serta mata uang negara lain (kurs mata uang).
Kepala Penelitian Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, setuju.
Ia berkata, dalam menjalankan mandatnya, kata Andri, ada kalanya keputusan Bank Indonesia bertentangan dengan kepentingan pemerintah.
"Seperti ketika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan pengeluaran, tetapi karena bank sentral memiliki tugas menjaga nilai rupiah terhadap inflasi, maka mereka tidak akan bersedia menurunkan tingkat bunga," kata Andri.
Walaupun dengan mengurangi bunga pinjaman, hal ini dapat mendorong perkembangan ekonomi.
Kemandirian Bank Indonesia yang terlepas dari campur tangan politik, lanjutnya, menjadi dasar kepercayaan berbagai pihak, termasuk para investor dan pelaku pasar keuangan. Selain itu, juga memastikan kondisi investasi yang stabil.
Itu sebabnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menetapkan empat kriteria yang harus dipenuhi oleh calon Anggota Dewan Gubernur BI.
Berdasarkan Pasal 40 UU P2SK, kriteria yang perlu dipenuhi adalah warga negara Indonesia; memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik; memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum; serta tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.
"Maka ketika anggota partai memasuki kebijakan moneter, itu sebenarnya sudah menjadi 'lampu merah', sekalipun mereka sangat kompeten," tegas Andri.
Karena jika membicarakan kompetensi, tidak sedikit orang cerdas di Indonesia.
"Tapi bagaimana hubungan patronase, hubungan politik, dan hubungan institusional dengan beberapa orang tertentu. Hal itu justru sulit diterima. Masalahnya, Pak Thomas berasal dari partai," ujarnya.
Jika kemandirian Bank Indonesia dipertanyakan oleh pelaku pasar keuangan dan investor, maka yang terjadi adalah munculnya rasa takut terhadap kenaikan inflasi hingga melemahnya nilai tukar mata uang rupiah.
Dan, sepanjang pengamatannya, posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia selalu diisi oleh orang yang tidak memiliki latar belakang politik. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemandirian bank sentral.
Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang dapat dipercaya dalam menjamin nilai mata uang kita. Mata uang kita tidak memiliki jaminan apa pun selain dari bank sentral.
Apa yang menjadi dasar pencalonan Thomas Djiwandono?
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan "ada alasan khusus" mengapa Presiden Prabowo memilih keponakannya Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Meskipun demikian, dia tidak menjelaskan alasan tersebut secara rinci.
"Ya, ada alasan khusus," kataPrasetyo Hadi.
Tapi, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyebut pencalonan Thomas Djiwandono oleh Prabowo sebagai bentuk "total kontrol" dan adanya sentimen ketidakpercayaan terhadap jajaran Gubernur BI.
Selain itu, Andri juga mengira bahwa dengan masuknya Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia, pemerintah dapat menyelaraskan kebijakannya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.
"(Target pertumbuhan ekonomi 8%) bisa tercapai dengan menurunkan suku bunga," kata Andri.
Ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, sepakat. Ia menganggap terdapat kepentingan pemerintah yang berusaha memperoleh dukungan dari Bank Indonesia.
"Kita memahami bahwa asumsi-asumsi mengenai suku bunga atau inflasi memiliki dampak besar terhadap cara pemerintah menyusun anggarannya. Oleh karena itu, mungkin pemerintah perlu memiliki seseorang yang sejalan dengan kepentingan pemerintah," ujarnya.
Apakah melemahnya Rupiah saat ini disebabkan oleh pencalonan Thomas Djiwandono?
Sejak awal tahun, kurs mata uang rupiah terus mengalami penurunan hingga mengalami depresiasi sebesar 1,25 persen dalam periode tahun berjalan.
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah dalam perdagangan Selasa (20/01) berada pada tingkat yang memprihatinkan, yaitu mencapai Rp16.978 per dollar AS.
Ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menganggap tekanan terhadap rupiah lebih disebabkan oleh faktor luar, yaitu ketidakstabilan geopolitik yang bermunculan dari Timur Tengah, kawasan Eropa, hingga kebijakan Amerika Serikat yang memicu ketidakpastian.
Selain itu, ketidakpastian terkait pergerakan suku bunga kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), juga berkontribusi pada tekanan di pasar keuangan.
Namun, rupiah juga mengalami tekanan karena kondisi stabilitas ekonomi dalam negeri. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan akan membesar hingga 3% menunjukkan sinyal bahwa situasi fiskal sedang tidak stabil.
Kepala Penelitian Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyatakan "akan terjadi dampak tambahan" terhadap mata uang rupiah jika Thomas Djiwandono lolos dalam proses verifikasi di DPR.
Akibatnya, tentu saja defisit APBN semakin membesar karena pemerintah harus menambah anggaran untuk mengimpor minyak serta meningkatkan biaya subsidi.
"Tapi kalau Thomas Djiwandono tidak jadi Deputi Gubernur BI, bisa jadi (rupiah) kembali menguat," pungkasnya.
Kapan uji kelayakan dan kepatuhan diadakan?
Ketua Komisi IX DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) untuk Deputi Gubernur Bank Indonesia akan dilaksanakan pada Jumat (23/01) dan Senin (26/01) berikutnya.
Dengan demikian, hasil uji kelayakan dan kepatutan ini dapat segera dibawa ke rapat paripurna yang direncanakan berlangsung pada Selasa (27/1) atau minggu depan.
Namun, hal ini masih perlu dibahas secara internal terlebih dahulu.
"Karena ada tiga orang, kami berharap semoga selesai pada Jumat hingga Senin. Sehingga bisa dibawa ke paripurna tanggal 27, Selasa," kata Misbakhun saat diwawancarai wartawan dalam acara Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI, Jakarta Selatan, Selasa (20/01).
"Tetapi harus diadakan secara internal. Di tingkat kepemimpinan sudah menyetujui hari Jumat dan Senin, dan karena ada tiga calonnya, Jumat memiliki hari yang singkat, jadi kemungkinan ada yang dilaksanakan pada hari Jumat dan juga pada hari Senin," tambahnya.
Ketika ditanya mengenai masalah administrasi yang menyebut bahwa pimpinan Bank Indonesia tidak boleh terlibat dalam partai politik, Misbakhun menyatakan bahwa Thomas Djiwandono telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
"Sudah selesai. Saya pastikan hal itu. Karena urusan administrasi, hal-hal semacam ini menjadi perhatian pemerintah dan DPR," kata Misbakhun.
Siapa Thomas Djiwandono?
Thomas yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1972 merupakan putra pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.
Bianti merupakan saudara kandung Prabowo Subianto. Sementara itu, Soedradjad Djiwandono pernah menjabat sebagai Gubernur BI pada masa Presiden Soeharto.
Di halaman Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Thomas menyelesaikan studi sarjana Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat pada tahun 1994.
Pada tahun 2003, ia memperoleh gelar Master of Arts dalam bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat.
Sebelum memulai karier di bidang ekonomi, Thomas pernah bekerja sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan menjadi jurnalis di Business Weekly pada tahun 1994.
Pada tahun 1996, Thomas mulai bekerja sebagai analis keuangan di NatWest Market, Jakarta, dan pada tahun 1999 ia bergeser menjadi konsultan di Castle Asia.
Pada tahun 2004, Thomas menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di Comexindo Internasional dan akhirnya menjadi CEO dari tahun 2010 hingga 2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi CEO di Arsari Group antara tahun 2011 sampai 2024.
Selain itu, Thomas juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Partai Gerindra.
Pada masa pemerintahan, Thomas menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 18 Juli 2024, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan bersama Suahasil Nazara.
- Danantara menanamkan dana sebesar Rp101 triliun untuk BUMN tekstil, pengusaha konveksi UMKM khawatir
- Ratusan siswa dan santri di Jawa Tengah mengalami keracunan, membuat mereka merasa takut dan trauma terhadap MBG
- Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus korupsi oleh KPK – Bagaimana cara pelakunya?
- Memoar Aurélie "Broken Strings" dan ancaman child grooming – "Kita membutuhkan sistem yang mendukung korban anak"
- Lebih dari 165.000 korban banjir di Sumatra masih tinggal di tempat pengungsian, rumah sementara yang tersedia belum cukup memadai
- Pendaki yang hilang di Gunung Slamet ditemukan sudah meninggal – Seberapa amankah pendakian dengan metode 'tektok'?