Bengkalispos.com- Grup GoTo melalui Gojek menghadirkan Program Bakti GoTo untuk Negeri sebagai langkah memperluas perlindungan sosial dan kesempatan ekonomi bagi mitra pengemudi. Program ini diperkenalkan di Jakarta beberapa waktu lalu dalam konteks pembahasan rencana Peraturan Presiden yang akan mengatur transportasi online dan hubungan kemitraan di sektor ekonomi digital.
Program ini terdiri dari empat pilar utama, yaitu perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Hari Raya (BHR), beasiswa serta pasar kerja, dan pengembangan Usaha Mitra Swadaya.
Beberapa mitra pengemudi mengungkapkan telah merasakan dampak langsung dari program tersebut. Wardiasto, mitra pengemudi Gojek di Solo, Jawa Tengah, menyatakan bahwa kini ia memiliki penghasilan tambahan melalui bengkel motor kecil yang dijalankan bersama rekan sesama mitra.
"Kami mendapatkan tempat, air, dan listrik secara gratis. Maka kami hanya membutuhkan tenaga untuk menjalankannya," kata Wardiasto.
Menurutnya, usaha tersebut berkontribusi meningkatkan pendapatan selain dari aktivitas mengangkut penumpang harian.
Sementara berada di Surabaya, Farid, rekan pengemudi lainnya, menyebut perlindungan jaminan sosial sebagai manfaat yang paling dirasakan. Ia mengakui terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan iuran yang ditanggung melalui program perusahaan.
"Biaya iuran telah sepenuhnya ditanggung, jadi tidak perlu lagi khawatir tentang pengeluaran," ujar Farid.
Di sisi lain, Dilan, rekan pengemudi di Jakarta, memanfaatkan peluang kerja yang tersedia bagi mitra. Ia mengungkapkan bahwa ia telah mengikuti proses perekrutan hingga tahap wawancara untuk kesempatan kerja tetap di luar bidang pengemudi online.
Kepala Eksekutif GoTo, Hans Patuwo, menyatakan bahwa kesejahteraan mitra merupakan syarat utama dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Menurutnya, sektor transportasi berbasis aplikasi tidak mungkin berkembang tanpa kondisi mitra yang baik dan penghasilan yang cukup.
"Jika mitra tidak dalam kondisi sehat, bisnis tidak akan berkembang. Oleh karena itu, kami berupaya memastikan mitra mendapatkan perlindungan serta penghasilan yang pantas," kata Hans.
Dari sisi pemerintah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan perlunya akses jaminan kesehatan bagi para pengemudi transportasi online yang memiliki risiko kerja tinggi. Ia mengajak penggunaan BPJS Kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit.
"Kesehatan jauh lebih hemat biaya dan lebih efisien dibandingkan dengan mengobati ketika sudah sakit," ujar Budi.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 210.000 mitra pengemudi GoTo yang telah terdaftar sebagai peserta. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menyebutkan bahwa total manfaat klaim yang diberikan selama periode 2023–2025 telah melebihi Rp100 miliar.
"Manfaat tersebut meliputi santunan kecelakaan kerja, kematian, hingga beasiswa bagi anak mitra," kata Eko.
Di sisi lain, Koordinator Aksi BPJS Watch Timboel Siregar menganggap tindakan GoTo sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menetapkan negara harus memastikan seluruh warga negara mendapatkan jaminan sosial. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih terstruktur agar perlindungan pekerja informal tidak hanya bergantung pada inisiatif perusahaan.
"Partisipasi karyawan tidak formal dalam jaminan sosial masih rendah. Program semacam ini memiliki dampak positif, tetapi pemerintah tetap perlu hadir melalui aturan yang kuat," kata Timboel.
Peluncuran program ini dilakukan di tengah pembicaraan mengenai rencana Peraturan Presiden terkait transportasi berbasis aplikasi yang diharapkan akan menentukan status kemitraan secara lebih jelas dan memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja dalam ekonomi digital.
Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih stabil bagi jutaan pengemudi layanan transportasi online di Indonesia.