SELATPANJANG (Bengkalispos.com.CO) – Di tengah sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan bergantung pada bantuan sosial, ratusan keluarga justru memutuskan untuk keluar secara sukarela dari daftar penerima bantuan pemerintah.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3AP2KB) Kepulauan Meranti, hingga bulan Desember 2025 tercatat sebanyak 167.676 jiwa yang termasuk dalam kategori Desil 1 sampai dengan 5 di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini dianggap sebagai masyarakat miskin hingga rentan miskin.
Di sisi lain, penduduk yang termasuk cukup mampu atau masuk dalam Desil 6 sampai 10 hanya sebanyak 41.228 jiwa.
Di balik angka yang tinggi tersebut, terdapat 280 keluarga yang memilih melakukan lulusan mandiri, yaitu mundur dari status Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun masih tergolong dalam kelompok desil penerima bantuan.
"Program ini merupakan keluarga yang sebelumnya masuk dalam Desil 1 hingga 5 dan berhak menerima bantuan, namun memutuskan untuk keluar secara mandiri," kata Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rokhaizal, didampingi Kabid Sosial Hasbul Munzir kepada Bengkalispos.com.CO, Kamis (29/1/2026).
Tindakan ini dianggap menunjukkan mulai berkembangnya kesadaran dan kemampuan ekonomi di kalangan sebagian masyarakat, meskipun secara keseluruhan tingkat ketergantungan terhadap bantuan sosial masih cukup besar.
Dari keseluruhan penduduk di kelompok desil rendah, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Desil 1 sampai 5 tercatat sebanyak 18.949 jiwa. Sementara itu, penerima dari Desil 6 hingga 10 hanya berjumlah 55 jiwa. Selain itu, jumlah penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Kepulauan Meranti mencapai 47.374 jiwa.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memerlukan bantuan pemerintah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok di bidang pangan dan kesehatan.
Rokhaizal menjelaskan, Kecamatan Tebing Tinggi menjadi daerah dengan jumlah keluarga lulus mandiri terbanyak, yaitu 78 keluarga. Diikuti oleh Kecamatan Rangsang sebanyak 67 keluarga dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan 34 keluarga.
Berikut adalah beberapa variasi parafraze dari teks tersebut: 1. Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau masing-masing memiliki 29 keluarga, sedangkan Kecamatan Rangsang Pesisir mencatatkan 18 keluarga, Kecamatan Merbau sebanyak 17 keluarga, Kecamatan Tasik Putri Puyu dengan tujuh keluarga, dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur menjadi yang paling sedikit dengan hanya satu keluarga. 2. Dari data yang tersedia, Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau masing-masing memiliki jumlah keluarga sebanyak 29, sementara Kecamatan Rangsang Pesisir mencatatkan 18 keluarga, Kecamatan Merbau sebanyak 17 keluarga, Kecamatan Tasik Putri Puyu dengan tujuh keluarga, dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur tercatat paling sedikit yaitu satu keluarga. 3. Jumlah keluarga di Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau sama-sama mencapai 29, sedangkan Kecamatan Rangsang Pesisir memiliki 18 keluarga, Kecamatan Merbau sebanyak 17 keluarga, Kecamatan Tasik Putri Puyu dengan tujuh keluarga, dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur menjadi yang paling rendah dengan hanya satu keluarga. 4. Berdasarkan data, Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau masing-masing memiliki 29 keluarga, sementara Kecamatan Rangsang Pesisir mencatatkan 18 keluarga, Kecamatan Merbau sebanyak 17 keluarga, Kecamatan Tasik Putri Puyu dengan tujuh keluarga, dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur memiliki jumlah terendah yaitu satu keluarga. 5. Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau masing-masing melaporkan 29 keluarga, Kecamatan Rangsang Pesisir sebanyak 18 keluarga, Kecamatan Merbau dengan 17 keluarga, Kecamatan Tasik Putri Puyu mencatatkan tujuh keluarga, dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur menjadi yang paling sedikit dengan hanya satu keluarga.
"Ini menjadi tanda bahwa sebagian masyarakat mulai berusaha mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan, meskipun secara keseluruhan jumlah penduduk yang memerlukan perlindungan sosial masih sangat besar," katanya.
Peristiwa lulus mandiri ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Di satu sisi menunjukkan keberhasilan pemberdayaan terhadap kelompok tertentu, tetapi di sisi lain menggarisbawahi bahwa tantangan utama Kepulauan Meranti masih berada pada jumlah penduduk miskin dan rentan miskin yang cukup besar, sehingga membutuhkan kebijakan ekonomi jangka panjang, bukan hanya bantuan sementara.