Bengkalispos.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subiantodianggap penting untuk meyakinkan investor global mengenai disiplin fiskal pemerintah yang dianggap menjadi penyebab pelemahan nilai tukarrupiah.
Hal itu dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo saat berpidato dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF), Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Karena, forum tersebut dianggap sebagai kesempatan yang ideal bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakannya.
Menurut Ekonom Senior Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian, komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal perlu disampaikan secara jelas dalam forum tersebut. Terlebih lagi, setelah konsolidasi fiskal tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo berakhir dengan peningkatan defisit menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.
"Masih harus datang dari pemerintah, dari Presiden Prabowo, yang harus menunjukkan dan menyampaikan bahwa kelanjutan fiskal adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional negara ke depannya. Ini tetap harus disampaikan," ujar Fakhrul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut Fakhrul, APBN 2026 perlu dipertahankan dengan pengelolaan keuangan yang baik agar menjaga kestabilan. Namun, anggaran negara juga harus bersifat fleksibel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Kami melihat adanya stabilitas, terdapat disiplin fiskal, namun memang perlu bersifat dinamis menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar," katanya.
Tembus Batas 3%
Sebelumnya, Direktur Manajemen, Ekonom Utama India, dan Strategis Makro, Ekonom Asean HSBC Pranjul Bhandari juga tidak menutup kemungkinan pemerintahan Prabowo pada tahun kedua bisa melebihi batas defisit APBN 3% terhadap PDB.
Menurut Pranjul, hal ini terlihat dari peningkatan defisit APBN 2025. Awalnya, defisit dianggarkan sebesar 2,53% terhadap PDB dalam UU, namun akhirnya bertambah menjadi 2,78% pada semester I/2025.
Kondisi keuangan 2025, menurutnya, tidak terlepas dari realisasi penerimaan pajak yang rendah serta meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk berbagai stimulus maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Dan hal tersebut [kondisi APBN 2025] menimbulkan pandangan bahwa kemungkinan target 3% atau batas atasnya akan melebihi pada tahun 2026," katanya dalam briefing media, Senin (12/1/2026).
Namun, kondisi keuangan pada tahun 2026 diperkirakan akan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Meskipun pencapaian penerimaan pajak tahun 2025 hanya mencapai 87% dari target, yaitu sebesar Rp1.917 triliun.
Kendala utama adalah target penerimaan pajak pada 2026 yang semakin sulit tercapai mengingat realisasi tahun 2025 berada di tingkat yang sangat rendah. Diketahui, target penerimaan pajak sesuai UU APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun meningkat sebesar 7,6% (YoY) dibandingkan UU APBN 2025 yang mencapai Rp2.189,3 triliun.
Dengan realisasi akhir tahun 2025 hanya sebesar Rp1.917 triliun (shortfallRp272 miliar), maka pertumbuhannya ke target 2026 meningkat tajam menjadi 22,9% (YoY).
"Beberapa peristiwa terjadi pada tahun 2025, seperti pertumbuhan PDB yang rendah. Keadaan ini kemungkinan akan membaik pada tahun 2026. Selain itu, saya mendengar dari konferensi pers Menteri Keuangan, setidaknya sampai saat ini dia selalu menyampaikan bahwa tetap menjaga batas [defisit] sebesar 3%. Jadi saya akan merujuk pada pernyataannya tersebut," tambah Pranjul.
Pelemahan Rupiah
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa perubahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri maupun luar negeri.
Di sisi dalam negeri, ia mengakui situasi keuangan pemerintah serta berkaitan dengan pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono sebagai Anggota Dewan Gubernur BI, turut memengaruhi aliran modal asing yang keluar (capital outflow) sehingga memengaruhi rupiah.
"Aliran modal asing yang keluar juga disebabkan oleh kebutuhan valuta asing yang besar dari beberapa perusahaan, termasuk Pertamina, PLN, maupun Danantara serta persepsi pasar terhadap situasi fiskal dan proses pemilihan deputi gubernur," ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Di sisi eksternal, beberapa faktor yang memicu antara lain ketegangan geopolitik serta tarif impor maupun kenaikan suku bunga surat utang AS. Keadaan ini menyebabkan aliran dana keluar dari pasar berkembang, termasuk Indonesia.
Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pada tahun 2026 ini terjadinet outflowData sebesar US$1,6 miliar hingga 19 Januari 2026. Itulah beberapa faktor global," jelas Perry.