TIGA berita pada saluran politikTempomendapatkan perhatian pembaca pada Rabu, 21 Januari 2026. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pernyataan organisasi masyarakat pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan,Gerakan Rakyat, menjadi partai politik pada 18 Januari 2026.
Selain itu, kekhawatiran mengenai pelemahan rupiah terhadap biaya haji 2026 serta pemangkasan anggaran untuk program pendidikan profesi guru sebesar Rp 1 triliun juga menjadi perhatian para pembaca. Berikut tiga berita yang paling sering dibaca di kanal nasional.Tempo, kemarin:
Respons Elit NasDem terhadap Deklarasi Partai Gerakan Rakyat
Wakil Ketua Partai NasDem Saan Mustopa menyampaikan ucapan selamat terhadap deklarasi organisasi masyarakat Gerakan Rakyat menjadi partai politik pada 18 Januari 2026. Menurut Saan, deklarasi ormas yang merupakan pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 tersebut layak mendapat apresiasi.
"Selamat atas keberadaan Gerakan Rakyat sebagai partai, ini memang hak warga negara untuk mendirikan partai," katanya saat diwawancarai di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026.
NasDem merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024 melawan dua kandidat lainnya. Setelah kalah, NasDem memperkuat posisi untuk menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia juga tidak memberikan komentar mengenai pilihan politik partainya di masa lalu. Ia menyatakan bahwa pemilu 2029 masih jauh. Wakil Ketua DPR ini juga tidak merespons dukungan dari Partai Gerakan Rakyat agar Anies bertarung dalam Pilpres 2029. "Kita belum memikirkan 2029 saat ini. Sekarang kita masih fokus karena kita bagian dari pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.
Melemahnya Rupiah Tidak Mempengaruhi Biaya Haji 2026
Kementerian Haji dan Umrah menyatakan bahwa perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta riyal Arab Saudi tidak memengaruhi jumlah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 yang harus dibayarkan oleh jemaah. Pemerintah mengklaim bahwa pergerakan kurs valuta asing telah diprediksi sejak awal oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menyebutkan, isu mata uang menjadi salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat. Menurutnya, kementeriannya tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan risiko nilai tukar karena hal tersebut berada di bawah wewenang BPKH.
"Pergerakan dolar dan riyal terhadap rupiah telah diprediksi oleh BPKH beberapa bulan lalu. Kami tidak terlibat dalam hal tersebut," kata Irfan setelah menghadiri rapat dengan Komisi VIII DPR di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan kenaikan biaya haji karena pelemahan rupiah. Pada tahun sebelumnya, BPIH pernah turun sekitar Rp 2 juta, sehingga muncul pertanyaan apakah tren penurunan ini bisa berlanjut di tengah tekanan nilai tukar.
DPR Mengkritik Pengurangan Anggaran PPG Sebesar Rp 1 Triliun DPR Menanyakan Pengurangan Dana PPG Senilai Rp 1 Triliun DPR Mempertanyakan Pemangkasan Anggaran PPG yang Capai Rp 1 Triliun DPR Mengajukan Pertanyaan Terkait Pengurangan Anggaran PPG Sebesar Rp 1 Triliun DPR Mencurigai Penyusutan Anggaran PPG Sejumlah Rp 1 Triliun
Komisi X DPR mengungkapkan keheranan terkait pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Anggota Komisi X DPR Reni Astuti menanyakan alasan di balik pengurangan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk kebutuhan guru di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK).
"Kita baru saja menetapkan APBN, sudah memasuki bulan Januari, belum selesai, sudah ada informasi mengenai efisiensi? jadi tingkat efisiensinya bahkan mencapai 27 persen di Direktorat Jenderal GTK," kata Reni dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Kemendikdasmen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Reni merasa kecewa, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pos Dirjen GTK – yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan guru – dipotong sebesar Rp 1 triliun, dari Rp 4,1 triliun menjadi Rp 3 triliun. "Bagaimana nasib PPG nantinya?" katanya.
Di tengah perhatian masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan para guru, Reni meragukan sikap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan guru. Menurutnya, pengembangan kompetensi guru perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, ia menilai anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru seharusnya dinaikkan.
"Saya mendengar bahwa pembahasan anggaran pada 2025 lalu, Pak Menteri menyampaikan bahwa PPG akan ditingkatkan dan akan selesai pada 2026. Sehingga jumlah guru yang akan mengikuti akan semakin bertambah. Ternyata terjadi pengurangan sebesar Rp 1 triliun pada 2026," kata seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dinda Sabrina dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.