Ringkasan Berita:Sarana Pendukung Operasional Koperasi Desa
- Pemerintah berencana membeli 105.000 unit kendaraan guna mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),
- 105.000 kendaraan tersebut direncanakan akan diimpor oleh pemerintah dari India
- Untuk pembelian 105.000 unit kendaraan dengan total anggaran sebesar Rp24,66 miliar
- Kendaraan tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pick-up 4x4 yang diproduksi oleh Mahindra dan Mahindra. Selain itu, terdapat 35.000 unit pick-up 4x4 dan 35.000 unit truk enam roda dari Tata Motors.
-MEDAN.com - Rencana pembelian 105.000 unit kendaraan guna mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapat kritikan.
105.000 kendaraan tersebut direncanakan akan diimpor oleh pemerintah dari India dengan total anggaran sebesar Rp24,66 triliun.
Kendaraan tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pick-up 4x4 yang diproduksi oleh Mahindra dan Mahindra, serta masing-masing 35.000 unit pick-up 4x4 dan 35.000 unit truk enam roda dari Tata Motors.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Adisatrya Suryo Sulisto, mengkritik kebijakan pemerintah yang dijalankan melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.
Pihak Agrinas menyatakan bahwa pemilihan produsen asal India tersebut didasarkan pada kemampuan pasokan dalam jumlah besar, harga yang dianggap kompetitif, serta kesiapan unit yang dapat segera disesuaikan dengan kebutuhan program nasional.
Namun, Adisatrya menganggap tindakan impor dalam skala besar tersebut tidak selaras dengan rencana penguatan sektor industri dalam negeri.
Ia menekankan bahwa industri otomotif nasional memiliki kemampuan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional program tersebut.
"Kami memiliki industri otomotif nasional yang tangguh dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan kapasitas produksi pick-up yang besar sekitar 1 juta unit setiap tahun serta tingkat kandungan dalam negeri yang terus meningkat. Jika kebutuhan kendaraan operasional KDKMP ini dapat dirancang secara matang sebagai alat untuk industrialisasi di dalam negeri, maka hal itu seharusnya menjadi prioritas," ujar Adisatrya dalam pernyataannya kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).
"Bukan hanya tentang pembelian barang saja, melainkan tentang sikap yang mendukung ekonomi nasional agar manfaat ekonomi, pengadaan lapangan kerja, serta penguatan sektor industri dalam negeri tetap dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.
Menurutnya, proyek pembelian 105.000 unit kendaraan berpotensi menciptakan dampak besar (efek multiplier) terhadap perekonomian nasional jika dilakukan oleh industri lokal.
Dampaknya antara lain penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok komponen lokal, serta peningkatan pendapatan negara dari sektor industri.
Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kebijakan impor tersebut justru berpotensi mengurangi kontribusi terhadap PDB nasional serta menghambat pemanfaatan kapasitas produksi industri otomotif yang masih ada.
"Saya merasa hal-hal ini semakin menambah daftar masalah dalam pelaksanaan program KDKMP, belum selesai dengan isu penolakan sebagian kepala desa terhadap penyesuaian dana desa Tahun 2026 sebesar 58,03 persen yang dialokasikan untuk program KDKMP yang berpotensi menyebabkan konsekuensi serius terhadap kemandirian desa serta menurunnya program prioritas pembangunan desa. Sekarang muncul lagi masalah pengaliran dana ke luar negeri untuk impor seluruh kendaraan operasional KDKMP yang justru memberikan manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja bagi industri di luar negeri, sementara industri otomotif lokal masih mengalami kapasitas yang tidak terpakai," kata anggota legislatif dari Dapil Banyumas-Cilacap itu.
Sebagai mitra kerja BUMN, Komisi VI DPR RI selanjutnya akan meminta penjelasan menyeluruh dari PT Agrinas Pangan Nusantara mengenai skema impor tersebut, termasuk analisis kebutuhan teknis, perbandingan harga, mekanisme pendanaan, serta pengaruhnya terhadap sektor industri nasional.
“Kami tidak menolak kerja sama internasional. Namun, dalam konteks pengadaan besar untuk program strategis nasional, kami tidak dapat membiarkan triliunan rupiah dialirkan ke luar negeri ketika kita memiliki industri yang kuat dan mampu memproduksi kendaraan dengan kebutuhan serupa. Semangat kebijakan harus jelas dalam mendahulukan produksi dalam negeri, bukan justru melemahkan industri otomotif nasional yang telah melakukan investasi besar di Indonesia,” katanya.
Adisatrya juga menyoroti bahwa pemerintah sedang memperkuat kebijakan hilirisasi serta meningkatkan penggunaan produk lokal, termasuk dalam industri otomotif.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa keputusan impor kendaraan dalam jumlah besar untuk program nasional strategis perlu ditinjau agar sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
“Jika kita benar-benar ingin membangun ekonomi nasional yang mandiri, maka produk lokal harus menjadi fokus utama. Kita memiliki kemampuan, tenaga kerja, dan keunggulan teknologi. Mari dorong agar program strategis ini benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi rakyat dan industri kita sendiri,” tambah Adisatrya.
Selanjutnya, ia menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi VI DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemerintah melalui BUMN tetap berorientasi pada kepentingan nasional serta memperkuat kemampuan industri dalam negeri.
"Program KDKMP merupakan program strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat yang seharusnya menjadi alat kemandirian ekonomi, bukan pintu masuk baru terhadap ketergantungan pada impor. Seluruh sistem pendukung KDKMP, termasuk pengadaan kendaraan operasional, seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi rakyat dan industri nasional, bukan hanya efisiensi jangka pendek," tegasnya.
(*/-MEDAN.com)
Sumber: news.com
Baca berita MEDAN lainnya di Google News
Ikuti pula informasi lainnya di Facebook, Instagram, Twitter, dan WA Channel
Berita menarik lainnya di Medan