bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Kehutanan Raja Juli Antonimenekankan bahwa bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu menjadi dasar untuk meninjau kembali kebijakan terkaittata kelola hutannasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara "Lesson Learned Workshop" di Jakarta, Kamis.Dalam beberapa bulan terakhir, meskipun tidak ada bencana yang terjadi, Kementerian Kehutanan telah mencatat kemajuan dalam perbaikan sektor kehutanan. Namun, kejadian banjir ini menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan mempercepat evaluasi tata kelola hutan secara nasional.
"Kebencanaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk memperbaiki sektor kehutanan dengan lebih baik lagi," kata Menhut.
Tantangan Pembenahan Tata Kelola
Menhut menyampaikan bahwa tantangan utama berada pada ketidakseimbangan antara luasnya kawasan hutan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dari 125 juta hektar kawasan hutan nasional, pengamanan hanya didukung oleh sekitar 4.800 petugas kehutanan, yang sebagian besar sudah tidak efektif.
Misalnya di Aceh, yang memiliki sekitar 3,5 juta hektare hutan namun hanya diawasi oleh 63 petugas pengawas hutan. Ketidakseimbangan serupa juga terjadi di provinsi lain yang memiliki luas area hutan besar tetapi jumlah personel yang terbatas.
Keterbatasan Dukungan Otonomi Daerah
Di Bengkulu, misalnya, sekitar 900.000 hektare hutan produksi dan hutan lindung berada di bawah tanggung jawab provinsi, namun pendanaan untuk pengamanannya sangat sedikit. Sistem otonomi daerah menjadikan urusan kehutanan sebagai kewenangan yang bersifat opsional, sehingga alokasi anggaran sering kali terbatas dan tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang dijaga.
Menhut menekankan bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan keuangan, pengamanan hutan menjadi sulit jika hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas pihak merupakan kunci untuk memperkuat perlindungan hutan.
Tantangan bencana ini perlu dimanfaatkan sebagai titik awal perbaikan struktural, penguatan kemampuan lembaga, serta pembentukan kemitraan yang lebih luas guna memastikan keberlanjutan hutan nasional.
Isi ini disusun dengan dukungan teknologi AI.