LAMPUNG INSIDER- Jika tidak ada bocoran dari pihak internal Pemkot mengenai Yayasan Siger Prakarsa Bunda yang telah menerima dana ratusan juta, (mungkin) tidak akan pernah ada yang bersedia memberikan penjelasan, termasuk inisiatornya sendiri—Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang bahkan berencana mengalihfungsi terminal panjang dan gedung sekolah negeri.
Luar biasa! Sebelum dana yang mengejutkan DPRD Kota Bandar Lampung terungkap, Khaidarmansyah sendiri telah diminta untuk memberikan konfirmasi. Namun, ia tampak seperti memohon bantuan, pada saat itu. Entah apa yang terjadi.
"Harap konfirmasi ke Dinas Pendidikan," katanya, Kamis, 11 Desember.
Redaksi kemudian menekankan mengenai posisinya sebagai Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Namun ia tidak lagi merespons.
Pada awal bulan Januari 2026, terungkap melalui keterangan guru SMA Siger mengenai perhatian yayasan dalam mengelola kegiatan pendidikan.
"Ya paling 2-3 bulan sekali. Bisa bayangkan bagaimana perhatiannya kalau begitu," katanya ketika ditanya seberapa sering yayasan memeriksa anak-anaknya.
Oke, langsung saja. Selanjutnya, redaksi pergi langsung ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk mengetahui dana SMA Siger. Bahkan mengirim surat kepada kepala dinasnya agar memperhatikan UU Keterbukaan Informasi Publik. Perlu diketahui, kedatangan tersebut terjadi sebelum tragedi pengungkapan anggaran SMA Swasta Siger oleh seseorang di lingkungan Pemkot Bandar Lampung sendiri.
Tidak ada respons dari Khaidarmansyah sejak bulan Desember. Bahkan ketika tim mencari alamat kantor yayasan tersebut. Bukan hanya warga biasa, tetapi juga Ketua RT dan pihak kelurahan mengaku tidak mengetahui. Meskipun demikian, dalam buku tamu Kelurahan (saya lupa namanya) ada seseorang yang mengisi tentang permohonan domisili atas nama Eka Afriana.
Kembali pada transparansi pendanaan Sekolah Menengah Atas Swasta Siger! Meskipun telah diajukan surat permohonan akses informasi secara resmi, dan tim redaksi datang langsung—namun Disdik tidak pernah memberikan konfirmasi.
Namun tiba-tiba pihak di dalam Pemkot Bandar Lampung yang mengungkapkan informasi tersebut. Tiba-tiba juga Khaidarmansyah muncul dan Eva Dwiana yang sebelumnya tidak pernah membahas SMA Siger, tiba-tiba menangis.
Ternyata, hanya untuk transparan—pemerintah dan penerima dana, wah... mengapa harus menunggu oposisi? Transparansi adalah kewajiban regulasi, bukan sesuatu yang perlu disembunyikan atau dibenci.
Oleh karena itu, mari kita kembali mengingat debat Pilkada 2024. Seperti yang diungkapkan Pangdam Misrul, "kemungkinan Deddy Amrullah layak memimpin Bandar Lampung."***