Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu tiga bulan untuk meninjau kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perubahan posisi pegawai siap dilakukan sebagai alternatif jika tidak ada peningkatan, termasuk hingga tingkat kantor wilayah.
Purbaya menyatakan, dalam jangka dua hingga tiga bulan mendatang dia akan mengalokasikan perhatiannya untuk memperbaiki kinerja kedua direktorat tersebut, terutama dengan memastikan adanya perbaikan yang dimulai dari para pejabat di tingkat bawah agar bekerja lebih bersih dan efisien.
"Untuk saat ini belum. Dua hingga tiga bulan ke depan saya akan menitikberatkan pada kinerja pajak dan bea cukai. Memastikan mereka melakukan perbaikan terhadap pegawai di tingkat bawah agar dapat bekerja lebih bersih dan lebih efisien," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Ia menekankan bahwa evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan tindakan selanjutnya. Jika tidak ada perbaikan, pergantian jabatan akan kembali dilakukan. "Saya melihat tiga bulan ke depan seperti apa. Jika tidak ada kemajuan, saya akan mengganti kembali," ujarnya.
Menurut Purbaya, perbaikan fokus pada praktik yang masih berlangsung di lapangan, termasuk kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak dan melibatkan pegawai pemerintah. Rotasi, menurutnya, tidak akan berhenti hanya di tingkat pusat jika pelanggaran serupa masih ditemukan di daerah.
"Jika itu masih ada, setelah tiga bulan masih ada, saya akan melihatnya. Jika ketahuan, saya akan mengulang kembali hingga mencapai tingkat kanwil. Keduanya berlaku," ujar Purbaya.
Purbaya menekankan bahwa perbaikan pajak dan bea cukai sangat penting karena berdampak langsung pada stabilitas nasional serta persepsi internasional terhadap kinerja penerimaan negara. "Kinerja keduanya memang sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Anda lihat, Moody’s menyebut ada risiko pengumpulan pendapatan yang tidak efisien," katanya.
Ia memastikan tidak akan mengurangi standar dalam evaluasi yang akan dilakukan pada pertengahan tahun. "Di pertengahan tahun saya akan mengevaluasi seluruh kinerja pajak dan bea cukai. Saya tidak akan tergoda untuk mengambil jalan tengah. Di situ akan terlihat buktinya. Jika hasilnya buruk, maka saya akan melakukan perubahan," katanya.
Mengenai pengungkapan aktivitas operasi rahasia, Purbaya menjelaskan keberadaansafe houseterlibat dalam cara yang telah lama diketahui, tetapi baru diungkap ketika saatnya dianggap tepat. "Jika operasi rahasia pasti adasafe house-nya. Tempat di mana mereka dapat berkumpul, tanpa ada yang menyadari. Ponsel juga dilarang masuk," katanya.
Purbaya bahkan mengakui telah mengetahui informasi tersebut sejak beberapa tahun yang lalu, namun hanya sedikit orang yang mengetahuinya. "Saya rasa sudah lama. Saya sudah tahu beberapa tahun lalu adasafe house, tetapi memang belum waktunya untuk diungkapkan. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya," katanya.
Jumat sore sebelumnya, Purbaya juga melakukan perubahan besar-besaran di dalam Kementerian Keuangan dengan mengganti puluhan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), setelah sebelumnya memindahkan puluhan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya menyebut penunjukan tersangka terhadap oknum pegawai pajak dan bea cukai sebagai “shock therapyuntuk memperkuat integritas dan konsentrasi kerja seluruh jajaran.
“Bagus nggak rompinya? Hahaha. Nggak, itu shock therapybagi pegawai pajak dan bea cukai, agar lebih fokus dalam menjalankan tugasnya ke depan," kata Purbaya setelah Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking di Kementerian Keuangan.
Ia menekankan bahwa rotasi besar-besaran ini bertujuan untuk memutus praktik yang tidak sehat, meningkatkan transparansi, serta memastikan organisasi menjadi lebih bersih dan kokoh. “Bea Cukai”kanKemarin saya telah mengganti beberapa puluh pegawai. Jadi, malam ini pun saya akan mengganti beberapa puluh pegawai pajak," tegasnya.
Meskipun bertindak keras terhadap pelanggaran, Purbaya menjamin bantuan hukum bagi pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut agar hak-hak mereka tetap terjaga dan semangat kerja tidak menurun."Saya hanya akan menemani, jangan sampai tidak ada yang menemani. Nanti jika saya tidak menemani, setiap masalah langsung saya buang. Nanti para pegawai keuangan semuanya tidak ada yang mau bekerja," katanya.
Pemantauan tersebut, menurutnya, bukanlah tindakan intervensi untuk menghentikan proses hukum, tetapi bertujuan memastikan perlakuan yang adil dan transparan dalam proses peradilan. "Tapi saya tidak akan melakukan intervensi dalam arti saya datang ke sana dan menyuruhnya menghentikan prosesnya," ujar Purbaya.