● Program Titian menimbulkan perdebatan karena dianggap tumpang tindih dengan standar psikolog klinis yang sudah ada.
● Program ini mampu berubah menjadi pendidikan spesialis klinis yang belum tersedia di Indonesia.
● Pemerintah mampu memaksimalkan pendekatan 'task shifting' untuk tenaga kesehatan mental yang tidak profesional.
Masalah kesehatan mental di Indonesia sangat rumit.Data tahun 2025 menunjukkanbahwa lebih dari 31 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan kejiwaan. Sekitar 19 juta di antaranya mengalami gangguan emosional dan 12 juta merasakan gejala depresi.
Sementara itu, kita hanya punya sekitar 1.053 psikiater, 3.048 psikolog yang aktif di Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, dan 5.330 perawat jiwa. Ini sangat rendah dibanding jumlah penduduk Indonesia yang melebihi 280 juta orang.
Untuk mengisi kekurangan tersebut, Kolegium Psikologi Klinismengenalkan program Titian, yaitu jalurpenyetaraan nonformalyang menawarkan psikolog umum (bukan tenaga kesehatan) untuk menjadi "psikolog klinis" tanpa perlu mengikuti program spesialis klinis (setara S2).
Namun, program ini menuai pro dan kontradi kalangan para psikolog dan akademisi psikologi di Indonesia. Karena, menurutPP No. 28/2024Psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan merupakan lulusan profesi psikologi, bukan dari program penyetaraan.
Selain itu, anggota IPK Indonesia yang lulus uji kredensial—proses pemeriksaan dan penilaian resmi terhadap kelayakan, kemampuan, pengalaman, serta sertifikat tenaga kesehatan (nakes)—sudah secara otomatis mendapat sebutan psikolog klinis.
Artinya, tanpa program Titian pun, psikolog dengan pelatihan dasar kesehatan jiwa sudah bisa mengisi celah kekurangan yang ada.
Dengan isi program Titian yang cukup menantang isi program Titian yang terasa berat isi program Titian yang membutuhkan ketahanan isi program Titian yang tidak mudah dilalui isi program Titian yang penuh tantangan isi program Titian yang sangat melelahkan isi program Titian yang menguras tenaga isi program Titian yang berat dan melelahkan isi program Titian yang membutuhkan kekuatan fisik dan mental isi program Titian yang sangat menantang secara fisik, penulis berpendapat bahwa program ini justru lebih cocok jika dirancang untuk mengisi kekosongan program spesialis klinis yang saat ini belum tersedia di Indonesia.
Kondisi kesehatan mental di Indonesia Tantangan kesehatan jiwa di Indonesia Situasi kesehatan psikologis di Indonesia Permasalahan kesehatan rohani di Indonesia Kenyataan tentang kesehatan mental di Nusantara Tantangan dalam menghadapi kesehatan jiwa di Tanah Air Kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia Masalah kesehatan jiwa yang dihadapi Indonesia Realita terkait kesehatan psikologis di Indonesia Tantangan pengelolaan kesehatan jiwa di Indonesia
Jumlah psikolog di Indonesia memang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Dari3.048 psikolog yang terdaftar di Indonesia, 622 orang merupakan Aparatur Sipil Negara yang sebagian besar bekerja di rumah sakit (281 orang) dan rumah sakit kejiwaan (101 orang). Hanya 29 orang yang bekerja di puskesmas atau klinik umum.
Sementara dari 10.212 puskesmas yang ada di Indonesia,3.378 di antaranya berada di Pulau Jawa. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan akses yang cukup luas.
Banyaknya perbedaan budaya, agama, pendidikan, dan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia juga menyebabkan perbedaan dalam pemahaman tentang kesehatan jiwa. Masyarakat memandang gangguan jiwasebagai "gila", dihinggapi setan atau roh jahatyang menyebabkan korban tidak dibawa ke puskesmas untuk menerima pengobatan.
Dari sisi pemerintah, anggaran untuk kesehatan mental dalam beberapa tahun terakhirberhenti di angka 1% dari total anggaran nasionalOtonomi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi, namun dalam penerapannya masih sangat bergantung pada perhatian pemerintah daerah terhadap isu kesehatan jiwa.
Mengenai hal ini, program Titian belum cukup menjelaskan bagaimana masalah jumlah dan penyebaran tersebut akan terpenuhi, khususnya tujuan yang diinginkan.mendukung penyebaran layanan kesehatan mental hingga tingkat pusat kesehatan masyarakat.
Program Jembatan dan Kekurangan Tenaga Ahli
Menurut penulis, program Titian lebih tepat apabila digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme—misalnya melalui pendidikan psikolog spesialis klinis—bukan untuk mengisi celah kekosongan.
Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal berikut:
1. Bekerja sama dengan organisasi penyelenggara pendidikan psikologidi Indonesia agar program Titian sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku.
2. Berkolaborasi dengan universitas.Kolegium perlu berkolaborasi dengan universitas yangmenyelenggarakan pendidikan psikologi, khususnya bagi mereka yang memiliki pengalaman dalam membuka program profesi untuk memastikan kecukupan tenaga pengajar yang berkompeten.
3. Kolegium harus bekerja sama dengan lembaga profesi.Dalam hal ini merupakan kerja sama denganHimpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)yang bertanggung jawab terhadap kualitas layanan profesi.
Tiga pihak tersebut dapat duduk bersama untuk menyusun kurikulum khusus klinis bagi dua kelompok: umum, dan integrasi program Titian untuk anggota IPK Indonesia.
Optimalkan sumber daya yang telah tersedia
Lalu bagaimana dengan kekurangan sumber daya kesehatan yang ada?
Menyediakan tenaga kesehatan mental yang kompeten memang memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Namun, solusinya bukan melalui program jembatan atau pengakuan kualifikasi.
WHO merekomendasikan piramida layanan kesehatan jiwa yang optimal dengan melibatkan komponen masyarakat dan petugas nonprofesional. Mekanisme ini memungkinkan petugas nonprofesional seperti dokter umum, perawat, psikolog, pekerja sosial, dan guru BK, serta komponen masyarakat (kader, tetua adat, dan tokoh agama) mendapatkan pelatihan khusus tentang kesehatan jiwa tingkat dasar.
Ini disebut sebagai task shifting atau task sharingdan telah terbukti mampu mempercepat pengadaan tenaga kesehatan jiwa melalui semangat kerja sama.
Indonesia pernah melakukan hal ini saatgelombang tsunami di Aceh pada tahun 2004dahulu dengan memberikan pelatihan kepada dokter umum dan perawat di seluruh Aceh terkait dengantindakan pertama dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa. Kebijakan Aceh ini diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Merujuk pada "Model Aceh" dan rekomendasi WHO mengenaitask-shifting/task sharing(mengalihkan tugas atau membagi tanggung jawab), bukan menjadi program perantara, program Titian justru dapat memberikan pelatihan dasar kesehatan jiwa kepada psikolog umum tanpa menyebutnya sebagai "psikolog klinis", sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Dengan demikian, program Titian justru dapat menjadi sarana untuk memperoleh pendidikan spesialis klinis yang sebelumnya belum tersedia di Indonesia.
Artikel ini pertama kali diterbitkan diThe Conversation, situs berita non-profit yang menyebarkan ilmu pengetahuan akademis dan para peneliti.- Bagaimana cara menemani anak dalam menghadapi kejadian yang traumatis?
- Pengakhiran hidup remaja menunjukkan kegagalan sistem pendidikan, politik, dan lingkungan sosial.
Sebagai Psikolog, dosen di Fakultas Psikologi, Ketua Program Magister Profesi Psikologi peminatan klinis (2005-2008), Ketua Magister Psikologi (2011-2017), Ketua APKI (2018-2022), pengajar program profesi psikologi KKNI jenjang 7, serta anggota Majelis Psikologi Indonesia HIMPSI, saya juga berpartisipasi dalam Pokja Kesehatan Jiwa yang menjadi awal dari penyusunan Naskah Akademik UU Kesehatan Jiwa yang disahkan pada tahun 2014.