Ringkasan Berita:
- Kehadiran Giuseppe Garibaldi bisa menjadi perubahan besar bagi kredibilitas pertahanan Indonesia
- Rencana pengajuan dana untuk kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia yang sedang dalam proses perlu ditangani dengan perhitungan yang sangat teliti.
- ISSES mengingatkan agar biaya besar yang diperlukan untuk menjalankan dan merawat kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
NEWS.COM, JAKARTA- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kapal induk bekas Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi, termasuk dalam rencana bantuan dari Pemerintah Italia kepada Pemerintah Indonesia.
Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menyatakan bahwa tidak ada biaya pembelian kapal yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia.
Namun, pemerintah tetap menyediakan dana untuk keperluan retrofit/penyesuaian, sertifikasi keselamatan, serta kesiapan operasional agar kapal perang yang diharapkan mampu mengangkut 18 pesawat tempur atau helikopter tertentu sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.
Mengenai hal tersebut, Co-founder sekaligus analis pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi melihat kehadiran Giuseppe Garibaldi dapat menjadi perubahan besar bagi kredibilitas pertahanan Indonesia.
Namun hal tersebut dapat terjadi dengan persyaratan yang ketat.
Persyaratan tersebut menurutnya antara lain adalah adanya jaminan bahwa biaya retrofit dan pengoperasian tidak mengganggu anggaran pemeliharaan alutsista yang telah tersedia.
Kedua, Angkatan Laut TNI perlu segera menyusun peta jalan (roadmap) dalam pengadaan pesawat, helikopter, atau drone yang sesuai, serta pelatihan awak khusus kapal induk yang memiliki budaya berbeda dibandingkan kapal perang biasa.
"Kondisi ini harus dipenuhi, agar kehadiran kapal ini benar-benar menjadi aset strategis dan tidak berpotensi menjadi beban logistik," ujar Fahmi saat dihubungi news.com pada Selasa (17/2/2026).
"Menggunakan alat perang yang canggih berarti kita juga harus mampu menyediakan dana untuk operasional serta perawatan dan pemeliharaannya," tambahnya.
Fahmi sendiri melihat rencana hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia yang sedang dalam proses perlu ditangani dengan perhitungan yang sangat matang.
3 Hal yang Perlu Diperhatikan
Ia menuliskan paling sedikit tiga hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, terkait dimensi geostrategis.
Secara geografis, menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan tiga Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memang menghadapi tantangan dalam perlindungan udara di tengah laut.
Pangkalan udara di Indonesia pada umumnya bersifat statis di darat, sementara ancaman bisa datang jauh di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau perairan terbuka.
Dalam konteks ini, menurut Fahmi, Giuseppe Garibaldi memiliki kemampuan dalam proyeksi kekuatan.
Kapal induk berperan sebagai pangkalan udara yang dapat bergerak di laut.
Kehadirannya dalam jajaran TNI menurutnya akan mengubah secara signifikan posisi TNI AL dari Green Water Navy (yang menjaga perairan pesisir dan ZEE) menjadi Blue Water Navy yang mampu beroperasi jauh di luar wilayah yurisdiksi nasional.
Sejauh ini, menurutnya Indonesia mengarahkan perhatiannya pada pengendalian laut dan penolakan wilayah laut.
Oleh karena itu, menurutnya, memiliki kapal induk merupakan pernyataan sikap yang bersifat agresif secara geopolitik.
"Ini akan dibaca oleh tetangga dan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik sebagai tanda bahwa Indonesia mulai berkompetisi pada tingkat yang lebih tinggi," ujar Fahmi.
"Maka pertanyaannya, apakah doktrin pertahanan laut kita benar-benar akan berpindah ke sana (ekspedisioner)?" tambahnya.
Kedua, menurutnya, merupakan dimensi operasional.
Bagi Fahmi, kapal induk hanyalah sebuah basis.
Kekuatan utamanya justru terletak pada Skadron Udara.
Kapal induk Garibaldi, menurutnya, dirancang untuk pesawat V/STOL seperti AV-8B Harrier atau F-35B.
Sementara itu, Indonesia tidak memiliki pesawat dengan jenis tersebut.
"Tanpa pesawat tempur, kapal ini 'turun kelas' hanya menjadi Helicopter Carrier (LPH). Meskipun masih bermanfaat untuk operasi anti-kapal selam (ASW) atau pendaratan pasukan, kemampuannya akan menurun secara signifikan," katanya.
Dari segi doktrin armada tempur, kapal induk tidak pernah beroperasi sendirian.
Pesawat tempur adalah Unit Berharga Tinggi (HVU) yang perlu dilindungi oleh Grup Serangan Kapal Induk (CSG) yang terdiri dari kapal perang, fregat berpeluru kendali, dan kapal selam.
"Jika kita tidak memiliki pasukan pengawal yang memadai, meletakkan Garibaldi di tengah laut sama saja seperti memberi target mudah bagi musuh," ujar Fahmi.
Ketiga, mengenai aspek anggaran dan logistik.
Menurutnya, fokus sebaiknya diberikan sepenuhnya pada biaya perbaikan dan operasional karena proses hibah ini sedang berlangsung.
Mengenai hal tersebut, menurutnya juga perlu dipertimbangkan mengenai biaya retrofit/refurbishment.
"Kapal ini memasuki pelayaran pada tahun 1985 (sudah berusia lebih dari 40 tahun). Biaya untuk memperbarui sistem navigasi, radar, mesin, serta penyesuaian (tropikalisasi) agar dapat beroperasi dengan baik di perairan tropis Indonesia pasti sangat besar. Angkanya bisa mencapai triliunan rupiah," ujar Fahmi.
Ia juga menyoroti mengenai anggaran pertahanan Indonesia yang terbatas.
Ia memperingatkan agar jangan sampai biaya besar dalam mengoperasikan dan merawat kapal ini mengurangi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
"Seperti kebutuhan kapal perang modern (Fregat Merah Putih dan sejenisnya), penambahan kapal selam (yang saat ini jumlahnya sangat sedikit), serta sistem radar dan pengawasan laut yang masih memiliki banyak area yang belum tercakup," tambahnya.