Ringkasan Berita:
- Israel memberi peringatan 60 hari kepada Hamas agar melepaskan seluruh senjata mereka atau menghadapi perang besar yang berkelanjutan di Jalur Gaza.
- Ancaman ini muncul di tengah gencatan senjata yang tidak stabil, dengan laporan serangan Israel masih menyebabkan korban jiwa di kalangan penduduk sipil.
- Meskipun perantara Amerika Serikat berusaha melakukan negosiasi diplomatik, Hamas dengan tegas menolak permintaan penyerahan senjata tersebut.
NEWS.COM - Bayang-bayang perang global kembali mengancam masyarakat Palestina.
Israel secara resmi memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Hamas untuk menghentikan seluruh senjata mereka.
Pernyataan tegas ini menandai berakhirnya masa damai yang rapuh, di mana kegagalan diplomasi dalam dua bulan mendatang akan diiringi dengan dimulainya kembali operasi militer besar di seluruh wilayah Jalur Gaza.
Ultimatum 60 Hari dan Penghapusan Senjata Secara Keseluruhan
Melansir laporan dari Al Mayadeen, Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs mengatakan bahwa pemerintah pendudukan berencana memberikan masa dua bulan kepada Hamas untuk menyerahkan senjata.
Fuchs menekankan bahwa jika Hamas tidak taat, militer Israel (IDF) akan kembali bertindak untuk "menyelesaikan tugas" mereka di Gaza.
Mengutip portal berita The Times of Israel melalui Daily Sabah,tuntutan penghapusan senjata ini mencakup berbagai jenis senjata, termasuk senapan ringan seperti AK-47.
Waktu batas 60 hari ini disebut sebagai permintaan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) yang kemungkinan besar akan dimulai setelah pertemuan "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari mendatang.
Pelanggaran Perjanjian Henti Senjata dan Korban Kemanusiaan
Meskipun gencatan senjata secara resmi berlaku sejak Oktober 2025, kondisi di lapangan masih jauh dari keadaan damai.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Gaza, pasukan Israel dilaporkan melakukan ratusan pelanggaran dengan menembakkan senjata yang mengakibatkan kematian 603 warga Palestina dan melukai 1.618 orang lainnya sejak perjanjian tersebut berlaku.
Secara keseluruhan sejak Oktober 2023, aksi ini menjadi salah satu yang paling ganas dalam sejarah modern dengan jumlah korban jiwa melebihi 72.051 orang.
Infrastruktur kesehatan di Gaza mengalami kerusakan total akibat serangan yang terencana, sehingga menyebabkan rumah sakit harus beroperasi dengan sumber daya sangat terbatas.
Respons Hamas dan Diplomasi Amerika Serikat
Sampai saat ini, Hamas dengan tegas menolak permintaan untuk menyerahkan senjata mereka.
Kelompok perlawanan tersebut justru menyarankan agar senjata mereka "disimpan atau dihentikan penggunaannya," mengingat status mereka sebagai gerakan perlawanan terhadap pendudukan yang diakui oleh PBB.
Dilaporkan oleh The New York Times, terdapat perbedaan dalam naskah usulan yang dibahas oleh mediator Amerika Serikat.
Pada awalnya, rancangan tersebut memungkinkan Hamas untuk mempertahankan beberapa senjata ringan, tetapi pihak Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terus bersikeras pada penghapusan senjata secara menyeluruh agar mencegah terulangnya kejadian 7 Oktober.
Dunia saat ini menantikan apakah diplomasi melalui "Dewan Perdamaian" pada pertengahan Februari mendatang mampu mengurangi ancaman eskalasi besar ini atau justru menjadi awal kembalinya perang terbuka di Gaza.
(news.com/Andari Wulan Nugrahani)