Bengkalispos.com- Operasi penangkapan tiba-tiba (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Depok, Jawa Barat, mengungkap dugaan tindakan suap yang melibatkan pihak pengadilan dan perusahaan milik negara.
Dalam operasi diam tersebut, PT Karabha Digdaya (KRB), perusahaan yang berada dalam lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, turut terlibat. PT KRB yang didirikan pada tahun 1989 bergerak di bidang pengelolaan aset properti dan fasilitas hiburan.
Perusahaan ini terkenal sebagai pengelola Emeralda Golf Club, lapangan golf mewah di kawasan Depok, serta pengembang wilayah perumahan Cimanggis Golf Estate dan Umma Arsa Estate.
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap beberapa orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis (5/2) malam, termasuk direktur PT Karabha Digdaya serta pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok, yaitu ketua dan wakil ketua pengadilan. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait penyelesaian perkara sengketa tanah.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa operasi diam yang ditujukan kepada hakim dan pihak swasta terkait dengan sengketa tanah yang melibatkan PT KRB.
"Diduga terkait perselisihan lahan antara PT KRB, perusahaan yang berada dalam ekosistem Kementerian Keuangan dan bergerak di bidang pengelolaan aset," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut Budi, tujuh orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari pihak pemberi, empat orang berasal dari PT Karabha Digdaya, termasuk salah satu direktur perusahaan tersebut. Sementara dari pihak penerima, tiga orang yang merupakan pegawai Pengadilan Negeri Depok.
"Tiga orang dari PN Depok, salah satunya adalah Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya empat orang lainnya berasal dari PT KRB, termasuk direktur perusahaan tersebut," kata Budi.
Budi menyetujui, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok juga ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut. “Benar,” katanya singkat.
Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, yang menyebutkan bahwa ruang kerja Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta seorang juru sita telah dikunci oleh penyidik KPK.