Bengkalispos.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran pembiayaan kepada berbagai program strategis pemerintah terjadi secara signifikan sepanjang tahun 2025. Salah satu contohnya adalah pembiayaan yang diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencapai Rp148,6 triliun.
Dana tersebut dialokasikan sebagai modal awal untuk pembangunan sekitar 80.000 KDMP di berbagai wilayah Indonesia. Program ini merupakan bagian dari langkah penguatan perekonomian berbasis pedesaan melalui bantuan sektor jasa keuangan.
Selain KDMP, OJK juga mencatat bahwa pendanaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp1,02 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, sektor jasa keuangan secara terus-menerus mendukung kebijakan pemerintah tentang keberlanjutan dengan menyediakan pendanaan untuk berbagai program prioritas. Ia menekankan, perkembangan sektor jasa keuangan ditujukan agar mampu memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.
"Yang kami dukung adalah perkembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang berkontribusi," katanya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Kamis (5/2/2026).
Friderica juga menyampaikan bahwa kontribusi pendanaan pembangunan dari lembaga jasa keuangan selama tahun 2025 mencapai Rp9.540 triliun, dengan kredit perbankan menjadi sumber utama yang meningkat sebesar 9,53%.
“Jika kita melihat kondisi dasar perekonomian serta kinerja sektor jasa keuangan yang sangat kuat menjadi modal yang sangat penting untuk kelangsungan kita di masa depan,” kata Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK, Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan berbagai program prioritas pemerintah yang sedang berjalan telah menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% pada tahun 2025.
"Kami menyampaikan bahwa kontribusi pembiayaan pembangunan dari lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.540 triliun, terutama kredit perbankan yang meningkat sebesar 9,53%, indikator likuiditas, profil risiko, dan solvabilitas industri jasa keuangan terlihat stabil," katanya.
Friderica mengatakan, indikator likuiditas, profil risiko, serta kemampuan keuangan sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor keuangan memiliki kemampuan yang besar dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.
Selain itu, pendanaan yang kuat kepada program-program strategis tersebut turut meningkatkan kinerja kredit perbankan secara keseluruhan. Hingga Desember 2025, OJK mencatat jumlah kredit perbankan mencapai Rp8.585,8 triliun atau tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan.
Pencapaian pertumbuhan kredit ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh OJK, yaitu berkisar antara 9% hingga 11% sepanjang tahun 2025.
Dengan demikian, menurut Friderica, keterlibatan OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), beserta seluruh pelaku industri jasa keuangan, memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tersebut.
Pada tahun 2026, OJK mengamati meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi yang menyebabkan perubahan dalam kualitas perdagangan serta alur arus modal global. Meskipun begitu, Indonesia dianggap tetap tangguh dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026.
Untuk mendukung situasi tersebut, OJK menetapkan penguatan ketahanan sektor jasa keuangan sebagai prioritas utama dalam kebijakannya. Tahun 2026 menjadi tahap penting dalam agenda pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan agar membentuk struktur industri yang lebih tangguh dan bersaing.