Bengkalispos.com- Perginya Amerika Serikat (AS) secara resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada akhir Januari 2026 bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan perubahan penting dalam dinamika geopolitik yang menggoyahkan sistem tata kelola kesehatan global.
Setelah lebih dari tujuh puluh tahun menjadi anggota pendiri dan pendukung utama organisasi PBB tersebut, Washington kini memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam mekanisme multilateralisme kesehatan yang selama ini menjadi fondasi respons global terhadap wabah dan penyakit lintas batas.
Tindakan ini dimulai dengan penandatanganan perintah eksekutif oleh Presiden Donald Trump pada 20 Januari 2025, tepat pada hari pelantikannya untuk periode kedua. Meskipun prosesnya memakan waktu selama setahun, status keluar dari AS akhirnya resmi ditetapkan pada akhir Januari 2026. Peristiwa ini menandai pergeseran arah kebijakan global Amerika Serikat dari kerja sama multilateral menuju pendekatan yang lebih unilateral.
Seperti dilansir dari The Conversation, Senin (2/2/2026), pengurangan dana AS berpotensi melemahkan kemampuan global dalam mencegah dan mengatasi penyakit menular, menghadapi resistensi antimikroba, serta merespons krisis kesehatan akibat bencana. Pengunduran diri donor terbesar WHO ini bukan hanya masalah anggaran, tetapi juga mengurangnya kepemimpinan ilmiah dan koordinasi antar negara.
Pihak Gedung Putih berargumen bahwa kontribusi keuangan Amerika Serikat kepada WHO tidak sebanding dengan negara-negara lain. Pemerintahan Trump memberikan contoh bahwa Tiongkok, yang memiliki populasi tiga kali lipat dibanding AS, menyumbangkan dana yang jauh lebih kecil dibandingkan yang disisihkan Washington. Selain itu, mereka menilai tanggapan WHO terhadap wabah COVID-19 kurang transparan serta minimnya pertanggungjawaban.
Dalam pidatinya di Pertemuan Kesehatan Dunia di Jenewa, Menteri Kesehatan Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. menyampaikan kritik tajam terhadap lembaga tersebut: "Seperti banyak institusi lama, WHO telah terjebak dalam birokrasi yang berlebihan, paradigma yang sudah mapan, konflik kepentingan, dan politik kekuasaan internasional," ujarnya, dengan menganggap organisasi tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan kesehatan masyarakat global.
WHO menolak tuduhan tersebut. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, memberi peringatan tentang dampak keputusan Washington dengan nada yang tegas, "Tindakan ini akan membuat Amerika Serikat dan dunia menjadi lebih tidak aman," katanya sambil menekankan bahwa patogen tidak mengenal batas negara dan memerlukan kerja sama global.
Dampak langsung sudah terlihat. Akibat kehilangan ratusan juta dolar AS setiap tahun dari Washington, WHO mengumumkan rencana pengurangan sekitar 2.300 karyawan, yaitu seperempat dari jumlah tenaga kerjanya, serta penyederhanaan 10 divisi menjadi hanya empat pada musim panas 2026. Hal ini berpotensi melemahkan program pencegahan wabah di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Di sisi lain, para pakar memberi peringatan bahwa Amerika Serikat juga akan mengalami kerugian. Seperti dikutipTime, Rektor Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Brown, Ashish Jha, mengatakan, "Kita mungkin akan melihat semakin banyak wabah penyakit yang berubah menjadi krisis regional dan global, serta semakin banyak penyakit dari negara lain masuk ke Amerika Serikat."
Konsekuensi strategis lainnya adalah gangguan dalam partisipasi Amerika Serikat dalam Sistem Pengawasan dan Tanggap Influenza Global WHO, yang telah berlangsung sejak tahun 1952. Tanpa akses penuh terhadap data internasional dan forum analisis bersama, kemampuan Washington dalam menyediakan vaksin flu tahunan bisa melemah dan berisiko meningkatkan jumlah pasien yang dirawat inap serta kematian akibat influenza.
Berdasarkan laporan ArcaMax, Masyarakat Penyakit Menular Amerika (Infectious Diseases Society of America) mengkritik tindakan ini sebagai kebijakan yang salah. Mereka menyebutnya, "Pengabaian komitmen kesehatan global jangka panjang dan arah yang salah," sambil menegaskan bahwa kerja sama internasional justru menjaga kepentingan warga Amerika.
Dari sudut pandang geopolitik, kekosongan kepemimpinan ini memberi ruang yang lebih luas bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya dalam sistem tata kelola kesehatan global. Beijing telah berjanji memberikan tambahan dukungan sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar 8,38 triliun rupiah dengan kurs 16.770 rupiah per dolar AS kepada WHO dalam lima tahun mendatang sebagai tanda jelas bahwa mereka siap mengisi peran yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat.
Meskipun WHO masih berharap suatu saat Amerika Serikat kembali bergabung, dinamika yang terjadi saat ini menunjukkan perubahan signifikan dalam kekuatan. Beberapa negara bagian AS, termasuk California, bahkan mengambil inisiatif sendiri dengan bergabung dalam jaringan respons wabah global WHO, tanda bahwa kebijakan federal tidak lagi sepenuhnya menentukan arah partisipasi Amerika dalam isu kesehatan global.
Akhirnya, pengunduran diri Amerika Serikat dari WHO bukan hanya terkait dana, tetapi juga tentang siapa yang memimpin, siapa yang menentukan standar, serta siapa yang mengatur struktur kesehatan global di masa pasca-pandemi. Dunia kini memasuki tahap baru dengan peningkatan peran Tiongkok dan kepemimpinan Barat yang semakin pecah belah.