Jakarta, IDN Times - Prancis akan melarang dan menghentikan penggunaan aplikasimeetingZoom, yang dibuat oleh Amerika Serikat, akan digunakan oleh seluruh pejabat pemerintah. Selain Zoom, Prancis juga akan melarang seluruh karyawan untuk menggunakan aplikasi lain yang berasal dari AS, seperti Google Meet dan Microsoft Teams.
Sebaliknya, Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, pada hari Kamis (29/1/2026) menyatakan bahwa pejabat pemerintah akan diminta memakai aplikasi lokal yang disebut Visio. Aplikasi ini dibuat oleh pemerintah Prancis dan dirancang serupa dengan Zoom, Google Meet, serta Microsoft Teams.
"Jasa konferensi video kini menjadi bagian penting dalam kegiatan sehari-hari pemerintahan pusat Anda," ujar Lecornu dalam pernyataan resmi kepada seluruh anggota kabinet, seperti dilaporkanThe Strait Times.
1. Prancis bekerja sama dengan perusahaan teknologi swasta dalam membuat Visio
Untuk membangun aplikasi Visio, pemerintah Prancis bekerja sama dengan perusahaan swasta yang bernama Outstacle. Selain itu, Prancis juga bermitra dengan dua perusahaan kecerdasan buatan ternama di sana yaitu Pyannote dan Kyutai.
Pyannote dan Kyutai berfungsi dalam memperkaya kemampuan fitur Pyannote dan Kyutai bertugas untuk meningkatkan fitur yang ada Pyannote dan Kyutai berkontribusi dalam pengembangan fitur Pyannote dan Kyutai memiliki peran dalam memperluas fitur yang tersedia Pyannote dan Kyutai berperan dalam memperbaiki fitur yang adasubtitledan fitur transkripsi otomatis dalam aplikasi Visio. Tujuannya adalah membuat Visio lebih mudah digunakan, mirip dengan Zoom dan aplikasi lain yang dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat.
Tindakan ini diambil oleh Prancis sebagai langkah untuk menghindari pejabat pemerintah menggunakan aplikasi yang berasal dari luar Eropa dalam mendukung berbagai aktivitas. Hal ini karena aplikasi asing, seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, memiliki potensi risiko keamanan siber yang besar.
2. Aplikasi yang dibuat oleh pihak asing dianggap membahayakan bagi pejabat pemerintahan
Berdasarkan pernyataan Menteri Urusan Sipil Prancis, David Amiel, aplikasi yang dibuat oleh pihak asing dapat digunakan untuk kegiatan spionase dan pencurian data. Tindakan ini dianggap berisiko, khususnya bagi pejabat pemerintah yang sering kali mengelola informasi rahasia atau data sensitif.
"Kita tidak boleh mengambil risiko mengungkap pertukaran ilmiah, data rahasia, dan inovasi strategis kami kepada pihak-pihak yang bukan Eropa," ujar Amiel.
Pemerintah Prancis berencana agar seluruh pejabat pemerintah sudah tidak lagi menggunakan aplikasi dari luar negeri untuk berbagai kegiatan pada akhir tahun 2026. Alasannya, para pejabat telah terbiasa dengan aplikasi seperti Zoom dan sejenisnya, sehingga memerlukan waktu untuk beralih ke aplikasi dalam negeri.
3. Perancis telah mulai memakai aplikasi buatan dalam negeri sejak tahun 2025
Prancis sebenarnya telah mulai mengadopsi aplikasi lokal untuk para pejabat pemerintah sejak Juli 2025. Pada masa itu, pemerintah memakwajibkan seluruh pegawai negeri menggunakan aplikasi pesan buatan dalam negeri yang diberi nama Tchap.
Kebijakan ini awalnya diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou. Alasannya sama, yaitu untuk mencegah penggunaan aplikasi luar negeri oleh pegawai pemerintah. Karena penggunaan aplikasi asing dianggap membahayakan keamanan data.
Pada masa itu, Bayrou tidak merujuk pada aplikasi pesan asing apa saja yang dilarang digunakan oleh pegawai pemerintah. Namun, tindakan ini diduga bertujuan untuk menghentikan pegawai pemerintah Prancis dari menggunakan aplikasi WhatsApp yang juga dibuat oleh Amerika Serikat.
7 Perbandingan Zoom dengan Microsoft Teams, Platform untuk Kerja Sama 7 Perbandingan Google Meet dengan Zoom, Platform Konferensi Video yang Populer CEO Zoom Mengatakan AI Akan Mengurangi Jam Kerja Menjadi 3–4 Hari Per Minggu