Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintaself-regulatory organization(SRO) terkait memastikan berjalannya operasional pasar modal di tengah peralihan kebijakan maupun kepemimpinan yang sedang berlangsung. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai SRO yang relevan saat ini berupaya memperkuat transparansi, integritas, serta pengaturan pasar modal Indonesia melalui beberapa perubahan kebijakan, seperti peningkatan batasfree float dan demutualisasi bursa.
Presiden Bapak (Prabowo Subianto) memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan perubahan struktural pada pasar modal melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas dengan kenaikan minimumfree floatsebesar 15 persen sesuai dengan standar internasional,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (1/2/2026).
Ia menuturkan peningkatan free floathal itu akan meningkatkan jumlah saham yang diperjualbelikan di pasar umum, sehingga bursa menjadi lebih jelas, likuid, dan memiliki integritas. Ia menyatakan peningkatan transparansi juga dilakukan dengan penguatan aturanbeneficial ownershipsecara jelas dan transparan mengenai keterkaitan saham pemegang saham.
"Perubahan struktural tersebut meliputi percepatan proses demutualisasi agar sejalan dengan bursa modern global," katanya.
Sementara mengenai peralihan kepemimpinan di kedua SRO tersebut, Menteri Koordinator Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI agar memastikan aktivitas operasional bursa tetap berjalan dengan lancar.
Pada hari Jumat (30/1), Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengumumkan pengunduran diri dari posisi masing-masing.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga mengundurkan diri pada hari yang sama.
Meskipun beberapa pejabat SRO meninggalkan posisinya, pemerintah menegaskan tidak terjadi kekosongan dalam kepemimpinan di bidang pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.
"Pejabat pelaksana tugas (Plt.) atau Pjs (penjabat sementara) akan memastikan seluruh fungsi pengaturan, kegiatan perdagangan, dan tanggung jawab pengawasan berjalan tanpa hambatan. Institusi kami kuat karena sistem dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan praktik terbaik," tegas Airlangga.
Pada hari Sabtu sore, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua serta Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Selanjutnya, BEI belum mengumumkan pengganti Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan bursa pada Senin (2/2).