Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, alasan realisasi pengeluaran kementerian/lembaga (K/L) yang telah mencapai Rp 155 triliun atau 10,3% dari pagu anggaran APBN 2026 sebesar Rp 1.510,5 triliun.
Purbaya menyatakan, meningkatnya realisasi belanja K/L disebabkan oleh targetnya agar dampak belanja pemerintah merata. Selain itu, ia juga mengimbau K/L untuk melakukan pengeluaran lebih cepat dibandingkan tahun 2025.
"Pada awal tahun, kami meminta untuk menghabiskan dana lebih cepat dibanding tahun sebelumnya," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).
Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pengeluaran negara secara keseluruhan hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 493,8 triliun. Angka ini meningkat sebesar 41,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pengeluaran negara tersebut telah mencapai 12,8% dari pagu APBN.
"Belanja tahun ini memang kami percepat agar perekonomian didorong melalui sisi fiskal, mulai awal hingga akhir tahun lebih merata dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3).
Kepala keuangan negara menyampaikan bahwa pengeluaran ditujukan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah sambil menjaga kemampuan belanja masyarakat di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berharap strategi ini mampu memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.
"Belanja ini ditujukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga kemampuan beli masyarakat serta mendorong kegiatan ekonomi sejak awal tahun," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah melaporkan penerimaan negara sebesar Rp 358 triliun, meningkat 12,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan telah mencapai 11,4% dari pagu APBN.
Penerimaan negara meliputi kenaikan penerimaan pajak sebesar 20,5% menjadi Rp 290 triliun. Sementara itu, penerimaan non-pajak atau PNBP mengalami penurunan sebesar 11,4% menjadi Rp 68 triliun.
Purbaya juga menyebutkan, APBN mengalami defisit sekitar Rp 135,7 triliun atau 0,53% dari anggaran yang ditetapkan. Defisit ini menurutnya masih berada dalam batas yang telah direncanakan APBN 2026.
Jadi ada yang mengatakan tahun lalukankelebihan, selama 4 tahun ini defisit. Ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksa pengeluarannya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak pengeluaran pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa,” ujar Purbaya.