Ringkasan Berita:
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada hari Jumat (13/3/2026).
- Bupati Syamsul dikabarkan menerima komisi dari berbagai proyek yang ada di lingkungan Pemkab Cilacap.
- Total terdapat 27 orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan awal sebelum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
JATENG.COM, JAKARTA -Secara keseluruhan, sekitar 27 orang tertangkap dalam operasi penangkapan tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Cilacap pada Jumat (13/3/2026).
Di antara ratusan orang tersebut, salah satunya adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Dari penggerebekan tersebut, tim penyidik KPK mengamankan uang tunai. Mengenai besarnya jumlah, hal ini akan diungkap secara detail di Jakarta.
Selanjutnya, OTT tersebut diduga terkait penerimaan komisi dari beberapa proyek di Lingkungan Pemkab Cilacap.
Salah satu barang bukti yang berhasil diamankan dalam kejadian penangkapan tangan tersebut berupa uang tunai.
"Jumlahnya akan kami perbarui kembali," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta sebagaimana dilaporkan olehKompas.com, Jumat (13/3/2026).
Budi menyampaikan, KPK menangkap 27 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut yang terdiri dari Bupati Cilacap, Aparatur Sipil Negara, dan pihak swasta.
Ia menyampaikan bahwa Bupati Syamsul Auliya masih dalam proses pemeriksaan yang intensif dan akan segera dibawa ke Jakarta.
"Kelak tim akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih," katanya.
Budi menyampaikan, operasi tangkap tangan (OTT) tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang jasa yang dilakukan oleh Bupati terkait berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Cilacap.
"Menyangkut kegiatan penyelidikan tertutup di Cilacap, diperkirakan ada penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek," katanya.
KPK mengatakan bahwa saat ini pihaknya memiliki waktu 1x24 jam terkait status orang-orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Diperiksa di Polresta Banyumas
Terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banyumas setelah ditangkap oleh KPK pada Jumat (13/3/2026).
Kepala daerah di Kabupaten Cilacap tiba di Mapolresta Banyumas dengan menggunakan bus sekitar pukul 16.15.
Berdasarkan keterangan seorang anggota polisi Polresta Banyumas yang dijumpai di lokasi, Syamsul tiba bersama sejumlah pejabat dari lingkungan Pemkab Cilacap.
"Banyak orang berada di dalam bus," kata sumber tersebut.
Selain menggunakan bis, rombongan KPK juga tiba dengan beberapa mobil kecil.
Sumber tersebut menyebutkan, kegiatan di Mapolresta Banyumas adalah pemeriksaan awal.
"Masih dalam proses pemeriksaan awal," ujar sumber tersebut.
Sampai pukul 16.50, Bupati Syamsul beserta beberapa pejabat masih menjalani pemeriksaan di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.
Diperkirakan, setelah pemeriksaan tersebut, Bupati Cilacap bersama pejabat lainnya akan dibawa ke Jakarta dengan kereta api pada malam Jumat (13/3/2026).
Setelah pemeriksaan awal, mereka dijadwalkan akan segera dibawa ke Stasiun Purwokerto untuk selanjutnya diberangkatkan dengan kereta api ke Jakarta.
Profil Bupati Cilacap
Syamsul Auliya Rachman menjabat sebagai Bupati Cilacap pada periode 2025-2030. Ia dilantik secara resmi sebagai Bupati oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025.
Syamsul merupakan anggota partai PKB yang lahir pada 30 November 1985.
Di masa pemerintahannya, ia didampingi oleh Ammy Amalia Fatma Surya, anggota partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap.
Pada Pemilihan Bupati Cilacap 2024, pasangan Syamsul-Ammy memperoleh 43,81 persen dari total suara sah, yaitu sekitar 414.533 suara.
Sebelum menjabat sebagai Bupati ke-17 di Cilacap, Syamsul sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap selama periode 2017 hingga 2022, saat itu Bupatinya adalah Tatto Suwarto Pamuji.
Sebelumnya, Syamsul pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama di Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Cilacap (2013) serta Kasi Trantibum di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap (2012).
Dari segi pendidikan, Syamsul memperoleh pendidikan dasar di SD Negeri Tritih Wetan 1 Cilacap antara tahun 1992 hingga 1998, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Cilacap dari tahun 1998 sampai 2001, dan setelah itu menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Cilacap pada periode 2001 hingga 2004.
Kemudian, Syamsul memasuki Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus pada tahun 2008.
Sementara menjalani pendidikan di IPDN, Syamsul juga aktif sebagai anggota Korpri pada tahun 2004. Selanjutnya dalam organisasi PKB, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap sejak 2021 hingga saat ini.
Kantor Sekretariat Daerah Cilacap Setelah OTT
Sementara itu, berdasarkan data pengawasanjateng.com di kawasan Setda Kabupaten Cilacap, Jumat (13/3/2026) terasa berbeda dibanding hari-hari biasanya.
Aktivitas di kawasan kantor pemerintahan terlihat lebih sepi. Beberapa pegawai tampak berdiskusi dengan suara lembut di berbagai sudut bangunan setelah informasi OTT KPK menyebar.
Tidak hanya itu, kondisi di area Alun-alun Cilacap yang terletak tidak jauh dari kantor pemerintah juga terlihat sepi.
Beberapa warga yang melintas terlihat saling membicarakan kabar penangkapan pejabat daerah oleh KPK.
Di lingkungan Setda, pintu ruang kerja Sekda Kabupaten Cilacap juga telah disegel oleh KPK.
Segel berwarna putih bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK - Jumat, 13 Maret 2026” terdapat di pintu ruang kerja Sekda Sadmoko Danardono.
Penyegelan tersebut diduga terkait dengan operasi tangkap tangan yang menargetkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.
Namun hingga saat ini belum jelas secara pasti dokumen dan barang apa yang menjadi perhatian penyidik KPK dalam penyelidikan.
Data yang dikumpulkan jateng.com mengungkapkan, operasi penangkapan tangan ini berlangsung ketika beberapa pejabat Pemkab Cilacap sedang menghadiri rapat di Lingkungan Setda.
Beberapa pejabat yang diduga terlibat diamankan dan kemudian dibawa dengan menggunakan sebuah bus yang sebelumnya parkir di area Samsat Cilacap.
Sempat Telepon Sekda Cilacap
Kepala Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan rasa prihatin terkait penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (13/3/2026).
Ia mengatakan, Bupati Cilacap kini telah dibawa oleh tim penyidik KPK ke Jakarta.
Mereka saat ini masih terus mengawasi perkembangan kejadian tersebut.
Kami mendapatkan informasi bahwa terjadi penangkapan (Bupati Cilacap).
Kami sebelumnya tidak mengetahui bahwa Pak Sekda juga terkena.
Saya tadi sempat menghubungi nomor beliau (Sekda Kabupaten Cilacap), tetapi tidak diangkat.
"Jadi saya masih belum mengetahui kondisinya hingga saat ini," kata Sumarno kepada jateng.com, Kamis (13/3/2026).
Berdasarkan penangkapan ini, Sumarno memastikan pelayanan kepada masyarakat Cilacap khususnya menjelang libur Lebaran tetap berlangsung lancar.
Kami akan pergi ke Cilacap untuk memberikan bantuan di wilayah tersebut.
"Kami berharap rekan-rekan di Cilacap, kegiatan dalam pelayanan masyarakat yang penting tetap berjalan dengan baik," katanya.
Sumarno belum mengetahui secara pasti objek hukum yang sedang mengancam Bupati Cilacap.
Meskipun demikian, ia mengakui, terdapat beberapa proyek yang rentan dilanggar oleh para Bupati dan Walikota, seperti masalah jual-beli jabatan serta uang fee atau cashback proyek.
"Kami selalu mengingatkan rekan-rekan di daerah untuk menjaga kejujuran," katanya.
Ia menyatakan, Pemprov Jateng telah menciptakan sistem guna menekankan integritas tersebut. Namun hal ini kembali bergantung pada mentalitas masing-masing kepala daerah.
"Kami di provinsi sudah kelelahan (karena) sering menyampaikan isu ini," katanya.
Ia menambahkan, para pemimpin daerah telah menerima gaji dan tunjangan.
Upah dan tunjangan harus diberikan sesuai dengan aktivitas dalam melayani masyarakat.
Sering kali saya menyampaikan bahwa sifat manusia secara umum buruk, namun yang memiliki nilai di sisi Allah adalah kemampuan untuk mengendalikan diri.
"Kecukupan tidak bisa diukur dari diri sendiri. Tidak mungkin diukur dengan orang lain," tambahnya.(Kompas.com/Rayka Dian/Permata Putra/Iwan Arifianto)