Ringkasan Berita:
- Delapan anggota TNI dari Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) yang bertugas di bawah naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) PBB mengalami cedera akibat meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Lebanon Selatan.
- Tiga di antaranya meninggal, sedangkan lima lainnya mengalami cedera parah dan ringan.
- PBB mengecam dengan tegas kejadian ini dan UNIFIL sedang melakukan penyelidikan.
bengkalispos.com- Kementerian Pertahanan RI mengumumkan jumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) untuk UNIFIL PBB yang menjadi korban akibat meningkatnya ketegangan konflik di wilayah Lebanon Selatan.
Hingga Selasa (31/3/2026) pagi, jumlah anggota TNI yang menjadi korban sebanyak delapan orang, dengan tiga di antaranya meninggal dunia.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengakui, kondisi keamanan di area tugasnya mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir.
Brigjen Rico mengungkapkan, pada 29 Maret 2026, seorang anggota TNI meninggal dunia, satu cedera parah dan dua luka ringan akibat dampak perkelahian yang terjadi di area operasi.
Insiden berikutnya terjadi keesokan harinya, Senin 30 Maret 2026, saat dua anggota TNI gugur dalam perang yang semakin memburuk di kawasan tersebut, antara Lebanon dan Israel.
"Pada kejadian tersebut (30 Maret 2025), dua anggota TNI dilaporkan tewas, sedangkan dua lainnya mengalami cedera parah," tambahnya.
Oleh karena itu, dalam dua hari, delapan anggota TNI menjadi korban meningkatnya konflik di Timur Tengah.
Rico memastikan bahwa tentara yang terluka saat ini sedang mendapatkan perawatan medis intensif di Beirut.
Rico menjelaskan bahwa para korban sedang melaksanakan tugas pengawalan guna mendukung operasi UNIFIL.
Sampai saat ini, penyebab kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak UNIFIL sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan TNI terus berkomunikasi dengan kantor pusat UNIFIL guna memastikan keselamatan seluruh anggota serta memberikan perlakuan terbaik kepada para korban.
"Langkah-langkah evakuasi dan penanganan medis telah dilakukan dengan cepat sesuai prosedur operasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata dia.
Kementerian Pertahanan menekankan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.
Rico menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan mematuhi hukum humaniter internasional serta menjaga keselamatan personel penjaga perdamaian.
"Indonesia tetap menunjukkan komitmen untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian global serta mendukung stabilitas wilayah melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB," tegasnya.
PBB Mengecam Keras
Kepala Operasi Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengecam dengan tegas kejadian yang menyebabkan tiga anggota TNI meninggal dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.
"Kami mengecam dengan keras kejadian yang tidak dapat diterima ini. Pasukan perdamaian tidak boleh menjadi sasaran," ujar Lacroix kepada para jurnalis dalam konferensi pers di Markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
Lacroix juga mengatakan, UNIFIL sedang melakukan penyelidikan "untuk mengetahui kondisi dari perkembangan tragedi ini."
"Kami tetap sangat khawatir mengenai beberapa kejadian perilaku agresif terhadap pasukan perdamaian PBB UNIFIL dalam beberapa hari terakhir," tambah Lacroix.
Selain itu, Lacroix menyatakan bahwa pasukan perdamaian PBB "tetap berada di lapangan, menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, dalam situasi yang sangat berbahaya ini."
UNIFIL Investigasi
Di sisi lain, Juru Bicara UNIFIL Kandice Ardiel menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kejadian tersebut sedang berlangsung, namun memerlukan waktu.
"Pada saat ini, kami belum memiliki gambaran yang pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tetapi hal itu akan diungkap oleh penyelidikan," kata Kandice, dilaporkan oleh UN News.
Setelah penyelidikan selesai, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, kami akan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang terkait. Dan tergantung pada hasilnya, jika kami menemukan pihak yang bertanggung jawab, kami akan memberi tahu mereka dan secara resmi mengajukan protes terhadap mereka.
Sebagai tambahan informasi, UNIFIL atau Pasukan PBB Sementara di Lebanon merupakan misi perdamaian yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 19 Maret 1978 guna memastikan ketenangan di wilayah selatan Lebanon.
Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 8.000 pasukan perdamaian yang berasal dari hampir 50 negara yang bertugas di UNIFIL.
Tugas utama UNIFIL adalah memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, serta mendukung Pemerintah Lebanon dalam memastikan kembalinya pengaruhnya secara efektif di daerah tersebut.
UNIFIL telah berperan signifikan dalam mendorong perdamaian dan stabilitas, termasuk melaksanakan patroli di Garis Biru yang memisahkan kedua negara.
Pada dasarnya, UNIFIL telah memainkan peran penting dalam melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri perselisihan selama lebih dari 30 hari antara pasukan Israel dan Hizbullah pada tahun 2006.
Namun, Lacroix mengatakan, peningkatan ketegangan yang terjadi saat ini telah menyebabkan "banyak pelanggaran" terhadap Resolusi 1701 (2006), dengan merujuk pada serangan sepanjang Garis Biru serta keberadaan pasukan Israel di Lebanon.
Bahkan, area sekitar kantor pusat UNIFIL di selatan Lebanon mengalami serangan dari Israel.
“Kami telah menyaksikan banyak serangan Israel terhadap Lebanon Selatan di berbagai wilayah, termasuk dekat markas kami di Naqoura, di mana sekitar seminggu yang lalu, dalam beberapa hari terakhir, kami mengalami beberapa pertempuran yang sangat sengit yang bisa kami dengar,” ujar Kandice.
Markas kami di sini terkena tembakan, pecahan peluru. Roket juga menyerang markas kami, sehingga situasi yang terjadi sangat berbahaya dan tidak pasti.
DPR Minta Penjelasan Pemerintah
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan pihaknya akan segera membahas kematian prajurit TNI di Lebanon dengan pemerintah.
Anggota partai NasDem menekankan bahwa ini bukan sekadar kejadian biasa di wilayah sengketa, melainkan peristiwa yang sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan anggota pasukan perdamaian yang bertugas berdasarkan mandat PBB.
"Serangan terhadap pasukan perdamaian dalam segala kondisi tidak dapat diterima, kejadian ini harus dianggap sebagai isu strategis nasional," kata Amelia dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (31/3/2026).
"Pihak lain ini berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi anggotanya, sementara di sisi lain ini menyentuh kredibilitas sistem perdamaian internasional itu sendiri," tambahnya.
Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII menganggap bahwa serangan semacam ini tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, karena dapat menjadi contoh buruk.
"Kami akan meminta penjelasan yang lengkap dari pemerintah, khususnya dari TNI dan instansi terkait mengenai rangkaian kejadian, penyebab, kondisi anggota pasukan kami di lapangan, serta tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh negara," katanya.
Komisi I tidak hanya memperhatikan kejadian yang telah terjadi, tetapi juga melakukan penilaian terhadap sistem perlindungan anggota pasukan.
Termasuk pembahasan dalam Komisi I yang akan kami ajukan pertanyaan nanti.
"Kami akan segera melakukan pembahasan mendalam mengenai kejadian ini melalui rapat kerja dengan Kemhan dan TNI," katanya.
Beberapa artikel ini pernah tayang di news.com dengan judul Bukan Kejadian Kecil, Komisi I Akan Segera Membahas Kematian Prajurit TNI di Lebanon dengan Pemerintah