Ringkasan Berita:
- Akibat serangan militer AS-Israel terhadap Iran, dua dosen universitas berharap Indonesia meninggalkan BoP
- Salah satunya menyentuh tentang agar Prabowo mengambil tindakan
- Ia memperingatkan adanya risiko strategis jika Indonesia tidak waspada dalam menentukan posisi di tengah perselisihan.
NEWS.COM - Dua dosen atau profesor senior telah menyarankan agar Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Hal ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya pasca-serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran telah mengakibatkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta pejabat lainnya, memicu reaksi dari seluruh dunia.
Menghadapi situasi tersebut, Profesor Kepala Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan tindakan keluar dari keanggotaan Indonesia di BoP.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menganggap situasi meningkatnya ketegangan wilayah bisa menjadi "pintu keluar" bagi Indonesia untuk meninjau kembali posisinya.
Ia berpendapat bahwa perubahan terbaru telah mengubah semangat awal pembentukan forum tersebut.
"Menurut saya, dengan penuh rasa hormat, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace. Karena menurut saya Board of Peace tidak lagi menjadi board of peace, tetapi telah berubah menjadi board of war dengan kejadian ini," kata Connie.
Ia menekankan, pandangan yang dimilikinya bersifat ilmiah dan bukan untuk mengajarkan kepada pemimpin negara.
Namun, ia memperingatkan adanya risiko strategis jika Indonesia tidak waspada dalam menentukan posisi di tengah perselisihan yang melibatkan kekuatan besar dan berdampak luas terhadap stabilitas global.
Connie juga mendorong agar Indonesia kembali menegaskan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak berpihak (non-alignment).
Menurutnya, posisi ini akan memberikan ruang gerak diplomasi yang lebih fleksibel dan anggun di tengah persaingan geopolitik.
"Kita kembali ke posisi kita sebagai negara yang tidak memihak atau tidak tergabung dalam blok mana pun. Karena dengan begitu, kita akan lebih baik dalam bermain, lebih menarik," katanya.
Selain pertimbangan politik internasional, ia menyebutkan aspek kesiapan negara jika terlibat dalam forum tersebut berdampak pada komitmen yang lebih besar.
Ia menyebut isu anggaran, kesiapan personel, peralatan, infrastruktur, logistik, sistem informasi, serta doktrin pertahanan sebagai hal yang tidak mudah.
"BOP tidak semudah itu, pertama mengenai dana dan anggaran. Kedua, bagaimana personel kita, peralatan kita, infrastruktur, logistik, sistem informasi, serta doktrin kita sendiri seperti apa," katanya.
Ia juga menyoroti perbedaan sifat konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk peningkatan yang sulit diperkirakan. Menurutnya, dinamika wilayah seperti di Gaza memiliki tingkat kerumitan tertentu yang tidak bisa dibandingkan dengan operasi bantuan kemanusiaan biasa.
Sampai berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi dari Kepresidenan mengenai usulan tersebut.
Pemerintah sebelumnya selalu menegaskan komitmennya terhadap prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Tidak Sesuai Tujuan
Dosen Kepala Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia agar segera meninggalkan keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Tekanan ini diungkapkan Hikmahanto sebagai tanggapan terhadap serangan bersama militer Israel dan AS terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Hikmahanto menganggap bahwa kehadiran forum tersebut tidak berjalan sesuai dengan maksudnya dan justru merugikan.
"Benar, BoP hanya digunakan untuk membenarkan Israel mengambil Gaza," ujar Hikmahanto kepada news.com, Minggu (1/3/2026).
Meskipun demikian, dalam aturan pendiriannya, forum ini dijanjikan sebagai jawaban atas berbagai perselisihan global.
"Meski di Pasal 1 dijelaskan penyelesaian semua sengketa, nyatanya tidak efisien," kata Hikmahanto.
Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini menyarankan pemerintah agar segera meninggalkan BoP.
"Lebih baik Indonesia mundur dan fokus di PBB saja," katanya.
Selanjutnya, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota BoP.
Presiden Prabowo Subianto telah hadir dalam pertemuan KTT Dewan Perdamaian di Donald J. Trump US Institute of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, pada hari Kamis (19/2/2026).
Prabowo Siap Jadi Mediator
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap terbang ke Teheran guna menjadi perantara perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia menawarkan diri sebagai mediator dalam dialog antara pihak-pihak yang sedang berselisih.
"Jika disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia melakukan perjalanan ke Teheran untuk menjalankan mediasi," demikian tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya, Sabtu (28/2/2026).
Indonesia mengkhawatirkan kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang menyebabkan kembali meletusnya konflik bersenjata.
Kementerian Luar Negeri juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bersikap sabar serta lebih menekankan komunikasi dan diplomasi.
(news.com/ Chrysnha, Fersianus Waku)