bengkalispos.com- Komite Adat Papua (DAP) mendukung tindakan pemeriksaan keuangan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat.
Dukungan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DAP, Yan Cristian Warinussy, setelah adanya permintaan audit yang diajukan oleh Paul Finsen Mayor, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat.
"Sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (Sekjen DAP), saya mengapresiasi tindakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mananwir Paul Finsen Mayor dalam menyampaikan pernyataan yang berisi permintaan agar dilakukan audit terhadap Anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat," ujar Warinussy, Rabu 4 Maret 2026.
Berdasarkan Warinussy, langkah audit anggaran MRP Papua Barat yang diperkirakan mencapai Rp59 miliar berasal dari dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat.
DAP juga menegaskan bahwa tidak diperlukan adanya tindakan "membela diri" yang tidak didasarkan pada hukum yang dilakukan oleh lembaga negara apa pun terhadap desakan Senator Mayor tersebut.
Apalagi lanjut Sekjen DAP ini, audit keuangan MRP menjadi langkah penting dalam mendukung tindakan hukum penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Saya juga selaku Sekjen DAP perlu menjelaskan secara tegas bahwa status Senator Mayor saat ini benar-benar merupakan salah satu urusan Masyarakat Adat di Tanah Papua dalam DPD RI. Statusnya sebagai Mananwir (bahasa Biak : Kepala Suku/Adat Masyarakat Adat Byak Betew, Kabupaten Raja Ampat). Namun dalam struktur DAP, yang menjadi Ketua DAP Wilayah III Doberay saat ini sesuai keputusan Pimpinan DAP adalah saudara Markus Waran. Penetapan diri saudara Mayor sebagai Ketua DAP Wilayah III Doberay sudah berakhir," ujar Warinussy yang juga dikenal sebagai salah satu Advokat senior Papua Barat itu.
Namun demikian, DAP selanjutnya, sangat menghormati dan merasa bangga terhadap sosok Senator Paul Finsen Mayor yang senantiasa memainkan peran penting dalam memberikan tekanan dan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah serta keberadaan lembaga negara di Tanah Papua yang tidak bertindak sebagai wakil sah rakyat Papua, termasuk MRP sendiri.
"Oleh karena itu, DAP mendukung Senator Mayor agar segera dilakukan pemeriksaan internal terhadap anggaran yang berasal dari dana Otsus Papua yang diurus oleh Sekretariat MRPB," tutup Warinussy. ***