PALU.COM- Komunitas alumni Komisioner Komnas HAM RI meminta pemerintah Indonesia segera meninggalkan keanggotaan Board of Peace (BoP).
Tekanan ini muncul setelah meningkatnya perselisihan di Timur Tengah akibat serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Operasi bersama dengan nama Operation Lion’s Roar dilaporkan berhasil merusak basis militer dan instalasi pertahanan Iran.
Serangan udara dan rudal tersebut juga mengarahkan fokus pada struktur kepemimpinan puncak negara yang bersangkutan.
Laporan terkini mengatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, meninggal dalam operasi militer tersebut.
Komunitas alumni Komnas HAM menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Serangan yang merusak sekolah dan rumah sakit dianggap sebagai tindakan kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma.
Ratusan penduduk sipil dilaporkan kehilangan nyawa akibat kerusakan pada infrastruktur penting dalam serangan tersebut.
Krisis Legitimasi BoP
Situasi ini menyebabkan Board of Peace yang dicanangkan Donald Trump menghadapi krisis keabsahan yang mendalam.
Forum menganggap kredibilitas moral pendiri BoP runtuh karena justru memicu konflik dan melanggar hukum internasional.
Partisipasi Indonesia dalam BoP dianggap bermasalah karena tidak mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Tindakan pemerintah tersebut dianggap berpotensi melanggar konstitusi dan hanya memberatkan anggaran negara.
Pemilihan Indonesia sebagai Wakil Komandan pasukan ISF ke Gaza dianggap bertentangan dengan prinsip resolusi konflik.
Tanpa izin Dewan Keamanan PBB, pengiriman pasukan TNI ke daerah sengketa dianggap hanya akan menyebabkan kematian prajurit.
Indonesia diharapkan mundur dari BoP guna mempertahankan konsistensi kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan non-blok.(*)
Perbarui informasi lainnya di Facebook, Instagram, dan Channel WA