MANDALIKA PEMIKIRAN RAKYAT - Proses negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan berakhir dengan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Sebagai pihak ketiga, mediator berperan sebagai pihak yang netral yang membantu komunikasi agar para pihak yang bersengketa mampu mencapai kesepakatan bersama (solusi saling menguntungkan).
Seorang penengah perlu memiliki berbagai tugas yang meliputi mengadakan pertemuan, memimpin negosiasi, mencatat, menyusun jadwal, mengajukan berbagai jenis usulan penyelesaian, menjaga ketertiban dalam negosiasi, hingga membantu pihak-pihak menyusun kesepakatan.
I Gusti Ayu Stefani Ratna M, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana mengatakan, kehadiran mediator bertujuan untuk memastikan proses negosiasi berlangsung secara adil dan jujur tanpa ada tekanan dari salah satu pihak, sehingga solusi yang diperoleh murni berasal dari kesepakatan bersama.
Menurut Stefani, keterampilan pertama yang penting dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan yang baik. Seorang mediator harus mampu mengungkap informasi yang tersembunyi, mengamati perubahan emosi, kondisi psikologis, serta menyusun kembali pernyataan yang tajam menjadi kalimat yang lebih netral.
Dengan adanya komunikasi yang baik, seorang mediator mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi para pihak untuk menyampaikan harapan dan kepentingan mereka. Tanpa kemampuan ini, proses mediasi berisiko terjebak dalam perdebatan yang tidak berujung, yang justru membuat suasana semakin memburuk.
Mengutip dari situs IBLAM School of Law, pemahaman mendalam tentang ilmu hukum dan prosedur peraturan perundang-undangan merupakan keharusan. Mediator yang memahami batasan hukum mampu menawarkan solusi alternatif yang sesuai dan dapat diterapkan secara sah.
Dasar pendidikan hukum yang dimiliki juga memberikan dasar yang kuat bagi mediator dalam menganalisis kasus secara objektif serta memastikan hasil mediasi tidak melanggar hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara.
Stefani menyampaikan bahwa salah satu hal penting yang kini semakin ditekankan adalah mediator harus mampu bersikap adil terhadap gender dan hak-hak perempuan. Seorang mediator yang ahli perlu memahami perspektif kesetaraan gender, khususnya dalam menangani kasus sengketa keluarga, hak asuh anak, atau pembagian hak ekonomi.
Peran perempuan sebagai mediator sering kali menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak wanita tidak terlewatkan selama proses negosiasi. Dengan menjamin hak-hak tersebut, mediasi tidak hanya mengakhiri perselisihan secara resmi, tetapi juga memberikan keadilan yang nyata kepada kelompok yang rentan.
Bagi yang ingin memperdalam karier di bidang ini, persiapan yang matang melalui pelatihan dan sertifikasi resmi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengalaman. Pengalaman langsung di lapangan akan membentuk jiwa kepemimpinan serta ketegasan dalam mengarahkan topik pembicaraan agar tetap sesuai jalur yang ditentukan. ***