bengkalispos.com - Dedi Mulyadi kini mengambil langkah baru. Gubernur Jawa Barat tersebut tiba-tiba melakukan penertiban terhadap warung-warung tidak teratur di Lembang dan memberikan kompensasi sebesar Rp 7 juta.
Dedi Mulyadi kembali mengambil langkah baru dalam kepemimpinannya. Kali ini, Gubernur Jawa Barat melakukan penertiban terhadap warung-warung yang tidak teratur di Lembang.
Inisiatif terbaru Dedi Mulyadi tiba-tiba menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat tersebut membersihkan warung-warung tidak teratur di Lembang dan memberikan kompensasi sebesar Rp 7 juta.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali melakukan pengawasan mendadak. Kali ini, ia mengunjungi sejumlah pedagang yang berjualan di area tepi jalan di kawasan Lembang.
Pada kegiatan tersebut, Dedi melakukan pengaturan terhadap beberapa kios dan toko yang dianggap tidak rapi milik para penjual. Sebelum memerintahkan pembongkaran, ia lebih dahulu berdiskusi dengan para pedagang yang beroperasi di lokasi tersebut.
Saat berbicara, Dedi menjelaskan kepada masyarakat dan para pedagang bahwa tindakan penertiban tersebut bertujuan untuk mengatur kawasan agar lebih terlihat rapi, mendukung keindahan tempat wisata, serta memastikan kelancaran lalu lintas.
Bukan melakukan penggusuran dengan paksa, gubernur yang dikenal sebagai KDM memilih pendekatan yang lebih manusiawi. Saat itu, Dedi juga sempat berdiskusi dengan beberapa pedagang.
Mereka termasuk pemilik bengkel, pedagang toko kelontong, hingga penjual makanan ternak. Salah seorang pedagang toko kelontong diketahui tidak memiliki tempat tinggal.
Oleh karena itu, beberapa orang sengaja membangun bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal di wilayah tersebut.
Lembang terlihat menarik, namun karena pengaturannya yang kacau, keindahannya berkurang.
"Kita ingin merapikan agar tidak kumuh dan ini berada di tikungan menggunakan badan jalan. Nanti kita cari solusinya setelah dirapikan agar Lembang terlihat indah dan wisatanya semakin meningkat," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari YouTube pribadinya.
Dedi Mulyadi menemukan seorang penyedia layanan yang mengklaim mampu menanggung biaya pendidikan anaknya hingga kuliah berdasarkan penghasilan bengkel miliknya. Setelah mendapatkan penjelasan tentang kebijakan penertiban tersebut, para pedagang akhirnya menyadari bahwa aktivitas mereka sebenarnya melanggar peraturan.
Hal tersebut terjadi karena mereka membangun usaha di lahan milik pemerintah serta area sekitar jalan yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat berdagang. Menyadari adanya konsekuensi dari pelanggaran tersebut, para pedagang dan penyedia layanan akhirnya bersedia untuk ditertibkan.
Terlebih setelah Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi sebesar Rp7 juta. Dana kompensasi tersebut dibagikan sesuai proporsi, bahkan ada yang mendapatkan lebih besar karena beberapa pedagang memiliki tanggungan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak.
Selain itu, beberapa orang juga mendapatkan bantuan dana sebagai modal untuk pindah usaha, termasuk tambahan uang menjelang Lebaran. Pada kesempatan tersebut, Dedi sempat berseloroh sambil mengkritik warga bahwa seharusnya pemilik bangunan ilegal justru harus membayar kepada pemerintah daerah.
"Sebenarnya Bapak dan Ibu seharusnya menyewa kepada Pemda karena tanah ini milik PU Provinsi, tapi karena saya ingin membantu, silakan uangnya digunakan untuk lebaran," katanya.
Pemilik bangunan yang berdiri tanpa izin merespons tindakan tersebut dengan sikap yang baik. Mereka juga bersedia menghancurkan sendiri tempat tinggal atau toko yang mereka gunakan.
Dengan pendekatan dialog yang bersifat manusiawi, Dedi Mulyadi dianggap berupaya menciptakan solusi yang seimbang antara penerapan aturan pemerintah dan perhatian terhadap masyarakat kecil. Semua tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi jalan provinsi serta membantu kondisi ekonomi warga yang terdampak dari penertiban.
Pengaturan Warung Tidak Teratur di Subang
Sebelumnya, selain melakukan pembersihan di kawasan jalan provinsi, Dedi Mulyadi juga pernah merapikan warung-warung yang dinilai tidak teratur di wilayah Kalijati, Subang. Gubernur Jawa Barat ini berencana menata kembali semua warung yang berada di atas tanah milik desa agar terlihat lebih rapi dan seragam.
Di masa depan, desain bangunan akan tetap sama, sedangkan area sekitarnya akan diberi paving block agar kendaraan dapat diparkir secara lebih rapi. Dengan penataan ini, diharapkan usaha warga seperti pedagang lotek dan sate bisa semakin berkembang.
Jumlah kios yang tergabung dalam program penataan ini diperkirakan mencapai sekitar 60 unit. Selama masa pembangunan berlangsung, Dedi Mulyadi memberikan bantuan kompensasi senilai Rp1 juta kepada setiap pemilik kios sebagai pendukung kebutuhan saat mereka sementara tidak berdagang.
Ia berharap tata kelola tersebut kelak mampu mengubah wilayah tersebut menjadi kawasan yang lebih rapi dan mencerminkan citra yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan reputasi provinsi.
Untuk mempercepat proses tersebut, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan agar pendataan KTP pemilik warung segera diselesaikan, sementara penyaluran dana kompensasi dilakukan keesokan harinya agar tata kelola dapat segera dimulai. (*)