bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA -- Pada setiap tahap krisis besar yang dialami dunia Islam, pertanyaan serupa selalu muncul: mengapa umat yang memiliki sumber nilai yang sama—Al-Qur’an dan Sunnah—sering kali terpecah dalam perselisihan internal, sementara ancaman eksternal semakin kuat? Kini setelah Taufanul Aqsa yang berlangsung selama 2 tahun (2023-2025), diiringi dengan isolasi Israel dalam Sidang Umum PBB serta momen pembentukan BOP, membuat Israel 'bangkit kembali' menunjukkan kekuatannya yang didukung penuh oleh AS, yang menargetkan Iran, sehingga pertanyaan tersebut kembali muncul.
Hari ini, saat agresi Israel terhadap Palestina memasuki tahap paling kejam dalam sejarah modern, dan pengaruh geopolitik Amerika Serikat tetap menjadi penentu arah wilayah tersebut, kembali munculnya perpecahan internal antara Sunni dan Syiah menjadi hambatan. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak selalu berupa persaingan. Ini adalah kisah panjang konflik, persaingan, tetapi juga kerja sama dan saling memengaruhi.
Mengerti sejarah ini penting agar Dunia Islam tidak lagi terjebak dalam pola yang sama—yaitu membiarkan perbedaan internal dimanfaatkan oleh pihak luar.
Asal Usul Sejarah: Politik Lebih Awal Daripada Teologi
Perselisihan antara Sunni dan Syiah bermula dari masalah politik setelah kematian Nabi Muhammad ﷺ: siapa yang berhak memimpin umat. Perbedaan politik ini akhirnya berkembang menjadi perbedaan sistem teologi dan hukum yang sangat jelas.
Namun dalam sejarah klasik, perselisihan ini tidak selalu bersifat menyeluruh. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Seljuk, dan Usmaniyah (kelompok Sunni), serta Fatimiyah hingga Safawiyah (kelompok Syi'ah) memang mengalami persaingan yang tajam. Namun pada saat yang sama, pertukaran intelektual tetap berlangsung. Para ulama dari berbagai mazhab tinggal berdampingan di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Isfahan.
Bahkan ketika menghadapi Perang Salib, persatuan umat Islam melampaui batas-batas mazhab. Tokoh seperti Shalahuddin al-Ayyubi—yang bermazhab Sunni—memimpin wilayah yang memiliki populasi Syiah yang besar tanpa melakukan pembersihan berdasarkan sektarian. Fokusnya jelas: mengusir pasukan Salib dan memperoleh kembali Al-Quds.
Pelajaran berharga dari masa ini: ketika ancaman luar yang nyata muncul, perbedaan di dalam dapat diatasi.
Zaman Modern: Kolonialisme dan Politik Pecah Belah
Pada abad ke-19 dan ke-20, kolonialisme Barat mengubah wajah dunia Islam. Kekaisaran Utsmani mulai runtuh. Nasionalisme Arab, Persia, dan Turki serta Melayu-Nusantara mulai menggantikan identitas politik Islam yang bersifat universal.
Di sinilah strategi politik "bagi dan kuasai" berjalan secara efektif. Persaingan antara Sunni dan Syiah bukan lagi sekadar perbedaan fikih atau teologi, tetapi dijadikan sebagai alat pengendalian geopolitik.
Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 memperkenalkan dimensi yang baru. Palestina menjadi lambang ketidakadilan global terhadap umat Islam. Namun, respon dunia Islam tidak pernah benar-benar menyatu.
Bangkitnya Gerakan Islam: Ikhwan dan Revolusi Iran
Abad ke-20 juga menjadi saksi lahirnya gerakan Islam politik yang modern. Pada tahun 1928, Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan ini mengajak bangkitnya Islam sebagai sistem sosial-politik yang utuh, bukan hanya sebagai identitas spiritual.
Pemikiran Ikhwan kemudian berkembang melalui tokoh seperti Sayyid Qutb, yang mengecam dengan keras sekularisme dan dominasi Barat, serta mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dalam 'jahiliyah modern' akibat konflik antara Islam dan sekulerisme. Di satu sisi, umat Islam dan para elit negaranya menjalankan ajaran Islam dalam keyakinan dan ibadah, tetapi di sisi lain mereka menerapkan sekulerisme dalam bidang politik, hukum, dan pemerintahan. Hangat dalam keharmonisan ibadah yang sempurna, namun dingin dan tidak peduli terhadap pemerintahan yang otoriter serta kondisi sosial ekonomi yang buruk di sekitarnya.
Menariknya, gagasan-gagasan ini tidak hanya memengaruhi dunia Sunni. Di Iran, sebelum Revolusi 1979, tokoh-tokoh revolusioner membaca dan menerjemahkan karya-karya Ikhwan. Ali Khamenei diketahui menerjemahkan tulisan Sayyid Qutb ke dalam bahasa Persia. Ini menunjukkan bahwa batas Sunni–Syiah dalam Islam politik modern tidak sepenuhnya kaku.
Revolt Iran 1979 yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini menggegerkan dunia Islam. Pada masa modern, untuk pertama kalinya, pemerintahan yang mendukung Barat berhasil ditumbangkan oleh gerakan berlandaskan ideologi Islam dan dipimpin oleh para ulama Syiah.
Namun, revolusi ini juga menimbulkan kekhawatiran besar di negara-negara monarki Sunni. Iran tidak hanya dianggap sebagai ancaman ideologis, tetapi juga sebagai ancaman geopolitik.
Intrik Regional: Dari Persaingan Hingga Perang Agen
Sejak era tahun 1980-an hingga 2000-an, persaingan antara Sunni dan Syiah memasuki tahap baru berupa konflik proksi.
Perang Iran-Irak (1980–1988) menjadi contoh bagaimana perselisihan internal di kalangan Muslim dimanfaatkan oleh negara-negara besar. Negara-negara Teluk Arab mendukung Irak, sementara Barat mengambil posisi ganda untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Di satu pihak mendukung aliansi Arab yang berada di belakang Irak, di pihak lain menjual senjata kepada Iran melalui operasi Contra Iran Gate.
Di Lebanon, dukungan Iran terhadap Hezbollah sejak tahun 1982 memperkuat aliansi perlawanan terhadap Israel. Di Palestina, Iran juga memberikan bantuan kepada Hamas—kelompok Sunni yang lahir dari organisasi Ikhwan pada tahun 1987.
Fakta ini menunjukkan paradoks: secara geopolitik, kerja sama antara Sunni dan Syiah terjadi ketika kepentingan mereka sejalan (melawan Israel). Namun secara regional, ketidakpercayaan tetap menjadi dominan.
Perang Sipil Suriah (2011-2024), konflik Yaman (2011 hingga sekarang), dan situasi di Irak (sejak 2003 setelah jatuhnya Saddam Hussein) memperlebar perpecahan antar kelompok agama. Cerita tentang identitas sering digunakan untuk membenarkan campur tangan politik dan militer.
Politik Agama dan Pengabaian Keadilan Sosial
Di tengah persaingan ini, satu hal sering terabaikan: inti dari Islam politik itu sendiri.
Baik Ikhwanul Muslimin maupun Revolusi Iran berawal dari gagasan keadilan sosial, perlawanan terhadap pemerintahan otoriter, serta perlindungan terhadap kelompok yang tertindas (mustadh’afin). Namun dalam penerapannya, dinamika kekuasaan seringkali membuat nilai-nilai tersebut berubah menjadi persaingan pengaruh di tingkat regional.
Di sisi lain, proyek Zionis—yang oleh sebagian besar orang dianggap memiliki sifat ekspansionis—berjalan dengan konsistensi strategis. Dukungan Amerika Serikat memperkuat posisi Israel secara militer, diplomatik, dan ekonomi.
Saat dunia Islam tengah terpecah belah, isu keadilan sosial-politik dalam Islam justru semakin redup.
Sejarah Kerja Sama: Peluang yang Terabaikan
Meskipun sejarah konflik lebih sering muncul dalam narasi masyarakat, sejarah juga mencatat adanya kerja sama:
• Dukungan berbagai aliran agama terhadap perjuangan Palestina sejak tahun 1948.
• Kerja sama pemikiran antar mazhab di Al-Azhar pada pertengahan abad ke-20 yang mengakui mazhab Ja’fari sebagai mazhab resmi dalam agama Islam.
• Bantuan Iran kepada kelompok Sunni Palestina.
Maknanya, jembatan tersebut selalu tersedia—namun seringkali kalah oleh kepentingan politik jangka pendek dan proyek ambisi sektarian di wilayah tersebut.
Mengapa Kolaborasi Sangat Dibutuhkan Saat Ini?
Kekuasaan politik Israel dan Amerika tidak akan berkurang hanya karena ucapan-ucapan yang penuh perasaan. Dibutuhkan strategi bersama dari seluruh kekuatan umat Islam.
Kolaborasi tiga kekuatan utama dunia Islam, yaitu:
1. Negara-negara Sunni yang mapan memiliki berbagai cabang organisasi yang dibentuknya (majelis taklim, halaqah ilmiah, ordo tarekat sufi, serta jaringan birokrat, intelektual, dan ulama).
2. Gerakan Islam yang berpaham Sunni dengan seluruh organisasi binaannya, seperti yang disebutkan di atas.
3. Poros Iran revolusioner beserta seluruh faksi dan organisasi yang terbentuk darinya, seperti yang disebutkan di atas.
bukan berarti menggabungkan ideologi, menghilangkan perbedaan prinsip teologi, tetapi menyetujui agenda dasar bersama, yaitu: Perlindungan rakyat Palestina, Penolakan aneksasi wilayah apa pun, Peningkatan diplomasi kolektif dalam forum internasional, serta Rekonsiliasi sektarian yang didasarkan pada keadilan, bukan dominasi sosial politik dan penyebaran mazhab.
Tanpa hal tersebut, perpecahan dunia Islam hanya akan memperpanjang ketergantungan terhadap kelas oligarki Zionis-Kristen global dan melemahkan posisi tawar dunia Islam.
Belajar dari Sejarah
Sejarah klasik menunjukkan bahwa perbedaan aliran tidak menghalangi persatuan ketika ancaman luar yang nyata muncul. Sejarah modern menunjukkan bahwa penggunaan isu-isu sektarian secara politik dapat merusak kemampuan bersama.
Hari ini, keputusan berada di tangan para ulama dan pemimpin dunia Islam: terus berlanjutnya persaingan lama, atau menciptakan kemitraan strategis yang didasarkan pada keadilan.
Jika tujuan Islam politik ialah memperjuangkan keadilan sosial dan melindungi yang tertindas, maka perpecahan internal yang melemahkan perjuangan Palestina justru bertentangan dengan semangat tersebut.
Kesatuan bukanlah khayalan. Ia merupakan kebutuhan strategis. Dan sejarah telah menunjukkan: ketika umat Islam bersatu, peta kekuatan dunia berubah.
Kerja sama yang kuat di antara umat Islam di seluruh dunia — meskipun memiliki perbedaan aliran teologi dan pandangan politik — menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan terbesar pada abad ini. Ketika dominasi ekspansionis Zionis dan kekuatan hegemonik global masih berlangsung, umat Islam tidak boleh membiarkan perbedaan internal menjadi penyebab kekalahan bersama.
Persatuan bukan sekadar impian, melainkan strategi nyata dalam merealisasikan keadilan serta memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Palestina dan membangkitkan martabat serta harga diri umat Islam di dunia internasional. Wallahu a’lam.