Komite Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung terus mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045.
Beberapa masukan dari pemerintah pusat serta perubahan terbaru dalam kebijakan menjadi fokus dalam penyusunan peraturan tersebut.
Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, A.Md.Keb., S.ST., M.A.R.S., MM, menyampaikan bahwa pembahasan yang telah dilakukan saat ini telah mendapatkan berbagai masukan, termasuk dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Tidak lama lagi, pemerintah pusat dikabarkan akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenaigrand design kependudukan.
“Insyaallah akhir Maret akan segera selesai. Informasi terkini, Peraturan Presiden tentang akan diterbitkan pada Juni atau Juli.grand design administrasi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian agar Raperda ini sejalan dan dapat diturunkan menjadi Perwal maupun Perda," katanya.
Berdasarkan pendapat Sherly, beberapa poin dalam naskah awal telah disederhanakan dan disesuaikan agar lebih efisien serta tidak bertentangan dengan peraturan pusat.
Salah satu tugas utama yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kelahiran di Kota Bandung.
Ia menilai peristiwa tersebut harus mendapat perhatian serius karena kemungkinan besar akan memengaruhi struktur demografi kota dalam jangka panjang.
"Angka pernikahan masih cukup tinggi, namun keinginan untuk memiliki anak semakin menurun. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, dalam 10 tahun mendatang struktur penduduk kemungkinan besar akan didominasi oleh lansia," katanya.
Sherly menekankan betapa pentingnya memberikan pendidikan kepada generasi muda mengenai kehidupan rumah tangga. Menurutnya, memiliki anak bukanlah beban jika dilakukan dengan persiapan yang matang.
"Setidaknya dua anak sudah cukup. Ini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlu adanya pemahaman bahwa menikah dan memiliki anak tidak seburuk yang dibayangkan," katanya.
Ia juga menyebutkan perubahan gaya hidup serta dampak budaya asing yang dianggap turut memengaruhi cara berpikir generasi muda. Tekanan dari media sosial, gaya hidup yang lebih bebas, serta pandangan bahwa memiliki anak merupakan beban menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kependudukan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun aturan yang menyeluruh, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
"Kehidupan penduduk bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga kualitasnya. Kesiapan sejak lahir, akses terhadap pendidikan, hingga kesiapan memasuki dunia kerja harus dijamin," tegasnya.
Di sisi lain, Sherly mengakui masih ada tantangan terkait keabsahan data kependudukan. Sebagai kota pariwisata dan tujuan, Bandung dihuni oleh banyak pendatang. Hal ini sering memengaruhi data kelahiran maupun kematian, meskipun yang bersangkutan bukan warga ber-KTP Kota Bandung.
"Secara angka memang tercatat, namun ternyata bukan penduduk asli Kota Bandung. Hal ini perlu kita perbaiki agar data basis benar-benar valid," tambahnya.