bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan perlunya pengawasan polusi udara yang dilakukan dengan sistematis, berdasarkan data, serta didukung kerja sama antar wilayah.
Ia mengingatkan pengalaman krisis polusi udara yang terjadi pada tahun 2023, saat konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat tajam dan memberikan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat.
"Kegiatan kita kali ini bersifat responsif dalam menghadapi situasi yang bisa terulang setelah memasuki musim kemarau. Jika tidak dikelola dengan baik, kita berisiko menghadapi krisis pencemaran udara kembali seperti yang terjadi pada 2023, ketika konsentrasi partikel sangat kecil meningkat dan berdampak pada peningkatan kasus penyakit pernapasan serta potensi terjadinya hujan asam," kata Yusharto saat membuka Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema "Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023" di Aone Hotel, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam pidatonya, Yusharto mengatakan, forum ini merupakan tindakan responsif untuk menghadapi kemungkinan terulangnya krisis polusi udara, khususnya menjelang musim kemarau setelah berakhirnya musim hujan.
Ia menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi polutan seperti PM10 di beberapa daerah masih melebihi ambang batas yang ditentukan. Keadaan ini tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya dalam bentuk peningkatan pengeluaran kesehatan serta beban anggaran pemerintah untuk penyediaan layanan dasar.
Selanjutnya, penelitian juga menunjukkan bahwa polusi udara di kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi pada tingginya angka kejadian penyakit pernapasan, penyakit jantung, serta dampak kesehatan lainnya. Bahkan, paparan polusi udara dikaitkan dengan ribuan kasus kematian dini setiap tahun.
"Fakta-fakta ini Bapak/Ibu sekalian menunjukkan bahwa masalah kualitas udara bukan hanya menjadi isu lingkungan saja, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta kualitas kehidupan penduduk di perkotaan," ujarnya.
Menurutnya, tantangan utama dalam mengatasi polusi udara adalah sifatnya yang melampaui batas wilayah. Sumber emisi bisa berasal dari berbagai sektor seperti transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga aktivitas rumah tangga masyarakat. Selain itu, kondisi cuaca juga berpengaruh terhadap penyebaran polutan ke berbagai daerah administratif.
Oleh karena itu, Yusharto menganggap bahwa upaya pengendalian polusi udara membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu antar wilayah. Dalam konteks ini, BSKDN menilai pentingnya menyelenggarakan forum diskusi yang menjadi ruang dialog kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus sebagai wadah awal koordinasi dalam merancang strategi penanganan krisis pencemaran udara di kawasan aglomerasi.
"Sejalan dengan petunjuk Presiden Republik Indonesia, penangangan krisis polusi udara perlu dilakukan lebih terencana, terstruktur, dan berbasis data, termasuk dengan memperkuat koordinasi antar sektor dan antar wilayah," katanya.
Melalui ajang ini, Yusharto berharap para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kualitas udara di berbagai daerah, termasuk pengenalan sumber-sumber emisi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara.
Selain itu, forum ini diharapkan mampu mengenali kesempatan untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan kerja sama antar daerah dalam pengendalian emisi yang bersifat lintas batas.“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan informasi yang menyeluruh serta rekomendasi kebijakan yang nyata dan responsif terhadap situasi yang kita alami saat ini, khususnya dalam memperkuat keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Yusharto juga menyampaikan harapan bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, upaya pengendalian polusi udara di kawasan aglomerasi terbesar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, dapat dilakukan secara lebih efisien. Dengan demikian, kualitas udara yang lebih baik serta lingkungan yang lebih berkelanjutan bisa tercapai bagi masyarakat.
"Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, kita yakin pengendalian polusi udara di kawasan aglomerasi Jabodetabek bisa dilakukan secara efisien sehingga kualitas udara yang lebih baik dan lingkungan yang lebih berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama," ujarnya.
Di sisi lain, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan bahwa salah satu langkah penting untuk mengurangi polusi udara di kawasan Jabodetabek adalah memperkuat sistem transportasi umum. Menurutnya, percepatan pembangunan dan pemanfaatan maksimal LRT Jabodebek sangat diperlukan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada kendaraan pribadi.
"NahJadi, apa usulan yang diberikan? Usulan yang sudah ada cukup banyak, salah satunya adalah jika untuk aglomerasi Jabodetabek, selesaikan yang bernama LRT Jabodebek. Dengan demikian, ketergantungan kita terhadap penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat akan berkurang," katanya.